Bertemu Menteri PU Hingga Kepala Bappenas, AHY Bahas Strategis Penanggulangan Banjir

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY) menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Banjir dan Perlindungan Pesisir pada Rabu, 19 Maret 2025. 

Rapat koordinasi ini digelar untuk membahas sebuah kebijakan sekaligus strategi dan solusi untuk penanggulangan banjir dan perlindungan pesisir. 

Adapun rapat ini dihadiri oleh Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, dan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko, beserta jajaran. 

Hadir juga dalam rapat tersebut, perwakilan dari Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, BNPB, BPKP, dan Pemprov DKI Jakarta.

AHY mengungkapkan, kementeriannya telah mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto untuk mempersiapkan dan menjalankan pembangunan mega project Giant Sea Wall untuk mencegah bencana bencana banjir log akibat abrasi dan penurunan tanah.

Langkah ini menyusul bencana banjir di sejumlah wilayah Jabodetabek yang dalam beberapa pekan terakhir menghambat aktivitas masyarakat, serta menimbulkan kerusakan infrastruktur. 

"Kita (perlu) cari terobosan dan harus ada keberanian, apalagi Presiden (Prabowo Subianto) sudah sangat tegas mengharapkan upaya bersama untuk perlindungan masyarakat pesisir sekaligus menanggulangi banjir,” ujar AHY di kantor Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

AHY mencatat, Presiden Prabowo mengamanahkan untuk berfokus mencegah banjir di Provinsi DKI Jakarta, tetapi  seluruh pantai utara Jawa juga perlu diperhatikan untuk diselamatkan

"Jadi yang kita harus diperhatikan juga permasalahan di hulunya, seringkali kita fokus di hilir termasuk pembuat tanggul, tanggul pantai, tanggul sungai dan juga area resapan. Tetapi ketika hulunya tidak diperbaiki secara sistematis dan serius maka (banjir) akan terus berulang," ujar dia.

AHY lebih lanjut menyampaikan, pihaknya menekankan pentingnya optimalisasi suplai air bersih. Adapun pemantauan jangka panjang terkait dengan tinggi permukaan air - termasuk penataan lingkungan dan pelestarian ekosistem pesisir sehingga perlu melakukan reklamasi. "Juga pengembangan kawasan ekonomi,” kata dia.

Untuk penanggulangan banjir, AHY mengajak para menteri untuk mendukung pembangunan tanggul pantai.

Ia memprediksi, pada tahun 2033 mendatang ketersediaam tanah di wilayah pesisir sudah tidak lagi memadai, dan tidak lagi bisa menahan peningkatan air laut.

"Gambaran umumnya adalah ketika kita tidak mengidentifikasi masalah secara lengkap, misalnya mengapa terus terjadi penurunan air tanah karena selama masyarakat Jakarta yang semakin padat ini mengambil air tanah tentu akan terus terjadi penurunan," ujar dia.

AHY memprediksi, jika Pemerintah berhasil melindungi wilayah pesisir pantai Jakarta dan Jawa, Indonesia bisa mencegah kerugian yang sangat besar.

“Kita bisa menghilangkan potensi kerugian akibat banjir ini bisa billion US dollars sampai dengan 20-30 tahun ke depan dan yang paling penting menyelamatkan manusia,” ucapnya.

Soal Bencana Banjir di Bekasi, Ini Solusi dari Guru Besar UGM

Sebelumnya, banjir yang terjadi di Bekasi dan berimbas pada puluhan ribu jiwa ini, Guru Besar Fakultas Geografi UGM Suratman, mengatakan banjir di Bekasi tidak dapat disebut sebagai dampak dari intensitas hujan saja. Karena, banjir sudah sering terjadi di saat musim penghujan, namun dampaknya bisa meningkat yang disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya alih fungsi lahan di wilayah resapan air.

“Penyebab yang lain adalah perubahan muka bumi. Pertumbuhan penduduk yang padat membuat pembangunan bertambah sehingga lahan resapan air berkurang oleh pembangunan-pembangunan yang tidak bertanggung jawab di wilayah konservasi dan perlindungan air. Inilah yang membuat hujan tidak diresap dan menjadi banjir,” paparnya, Kamis (14/3/2025).

Suratman menyayangkan pembangunan yang padat yang terjadi di daerah aliran sungai (DAS), sementara wilayah DAS yang dipadati oleh permukiman membuat ruang dan tubuh air kehilangan gerakan alaminya. Maka salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah memulihkan kembali wilayah bantaran sungai dengan penertiban pemanfaatan ruang.

"Lahan yang merupakan ruangan air jangan dimanfaatkan sebagai bukaan lahan baru untuk pemukiman. Beri ruang untuk air supaya air tidak ke mana-mana. Airnya harus terlokalisasi, misalnya dengan danau kota atau bendungan,” ucap Kepala Klinik Lingkungan dan Mitigasi Bencana (KLMB) UGM ini soal banjir di Bekasi.

Suratman memberikan contoh praktik baik Belanda dalam memanajemen air yang baik dengan pengaturan ekosistem air yang mengatur pembangunan di wilayah teras sungai, pembangunan tanggul, perhitungan debit air di sungai, dan pengerukan dasar sungai dari endapan yang dibawa oleh air. Menurut dia, hal-hal inilah yang harus terus dijalankan dan dievaluasi prosesnya sehingga meminimalkan risiko banjir selain penguatan normalisasi sungai.

Berkaitan dengan mitigasi banjir seperti banjir di Bekasi ini Suratman menyampaikan ada empat aspek utama yang perlu diperhatikan yaitu manajemen lahan, vegetasi, air, dan manusia. Pengelolaan ini bisa memakai one river, one plan, one management.

Contohnya, mengembalikan lahan air, mengembalikan vegetasi, dan diintegrasikan lewat sumur resapan serta yang paling penting adalah peran pemerintah untuk meregulasi dan memitigasi kondisi ini kepada masyarakat. “DAS ini penting sehingga ketangguhannya dalam merespons hujan itu wajib utamakan. Air adalah berkah, bagian dari alam. Kita sebagai manusia perlu belajar bertata krama dengan air, intinya jaga kepentingan alam dan hidup harmonis dengan lingkungan,” ujarnya.