3 Fokus Utama Komite Pembangunan Bank Dunia, Salah Satunya Risiko Utang

Komite Pembangunan Bank Dunia meminta WBG dan IMF membantu negara-negara anggota memperkuat posisi fiskal.

oleh Arthur Gideon diperbarui 13 Okt 2018, 19:14 WIB
Diterbitkan 13 Okt 2018, 19:14 WIB
Jokowi Bicara Perkembangan Fintech di IMF-Bank Dunia 2018
Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Menkeu Sri Mulyani (kiri) dan Presiden Grup Bank Dunia Jim Yong Kim (kanan) dalam Bali Fintech Agenda IMF-WB 2018 di Nusa Dua, Bali, Kamis (11/10). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Komite Pembangunan (Development Committee) Bank Dunia mengangkat tiga tema utama dalam pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia yang berlangsung di Nusa Dua Bali pada Sabtu ini. Tiga isu utama tersebut adalah ekonomi global, Human Capital, dan pengembangan teknologi keuangan atau Fintech.

Untuk isu pertama, Komite Pembangunan Bank Dunia memandang bahwa pertumbuhan ekonomi global dinilai tetap kuat, namun ada risiko penurunan karena adanya ketidakseimbangan.

Dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (13/10/2018), resiko penurunan terhadap pertumbuhan global terjadi karena beberapa alasan seperti ketidakpastian kebijakan, perkembangan geo-politik dan pengetatan keuangan global, juga kenaikan level utang dan volatilitas mata uang.

Komite yang saat ini dipimpin oleh Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawati ini, juga menggarisbawahi peran penting dari perdagangan internasional untuk pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan pembangunan berkelanjutan.

Komite menyerukan pada negara-negara anggota, dengan dukungan dari Bank Dunia dan IMF, untuk mengimplementasikan kebijakan yang memastikan penguatan dan pertumbuhan ekonomi inklusif, mengurangi risiko, dan mempromosikan daya saing serta di saat yang sama juga memperkuat ketahanan fiskal yang berkelanjutan.

Komite juga tetap memberi perhatian pada naiknya tingkat kerentanan akan risiko utang (vulnerabilities debt) pada beberapa negara berkembang dan negara berpenghasilan rendah, yang berisiko membalikkan manfaat dari inisiatif penanggulangan utang sebelumnya.

Untuk mengatasi situasi ini, dibutuhkan kerangka kerja kebijakan yang solid, kecukupan fiskal, dukungan pihak luar, dan praktek pinjaman yang berkelanjutan dan transparan.

Komite meminta WBG dan IMF membantu negara-negara anggota memperkuat posisi fiskal mereka dengan mengembangkan kapasitas manajemen utang, meningkatkan mobilisasi sumber daya domestik dan mengembangkan pasar modal di tingkat lokal.

 

* Update Terkini Asian Para Games 2018 Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru di Sini.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

SDM dan Fintech

Jokowi Bicara Perkembangan Fintech di IMF-Bank Dunia 2018
Presiden Jokowi (tengah) bersama Menkeu Sri Mulyani, Gubernur BI Perry Warjiyo, Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde, dan Presiden Grup Bank Dunia Jim Yong Kim dalam Bali Fintech Agenda IMF-WB 2018 di Bali, Kamis (11/10). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Terkait Human Capital, komite memberi perhatian besar pada masalah ini,khususnya yang berimplikasi pada kemajuan teknologi, keuangan, dan aspek pembangunan lainnya.

Komite mendukung Human Capital Project (HCP) serta peluncuran Human Capital Index(HCI) dengan program-program pendukung dari negara-negara yang terlibat.

Ini merupakan platform yang dapat mendukung investasi sistem kesehatan dan pendidikan nasional maupun global jangka panjang, membantu negara-negara tersebut mengantisipasi masa depan ekonomi yang akan bertransformasi karena perubahan teknologi.

Bank Dunia menyambut baik pengembangan agenda Bali Fintech oleh WBG-IMF. Komite menilai lembaga-lembaga yang terlibat harus memanfaatkan potensi Fintech untuk memperdalam pasar keuangan, meningkatkan akses dan tanggungjawab terhadap layanan keuangan, memfasilitasi pembayaran lintas batas, memperkuat sistem remitansi, dan juga harus bisa mengelola risiko pada pengguna teknologi ini.

Pengembangan Fintech hendaknya difokuskan pada negara-negara berpenghasilan rendah, negara-negara kecil, dan komunitas terpinggirkan, terutama untuk menutup kesenjangan yang sering dialami perempuan dan UKM dalam akses pembiayaan.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya