Pemerintah Siapkan Aturan untuk Hentikan Penyusutan Lahan Sawah

Saat ini total lahan baku sawah yang ada di Indonesia sebesar 7,1 juta hektare.

oleh Merdeka.com diperbarui 31 Okt 2018, 16:30 WIB
Diterbitkan 31 Okt 2018, 16:30 WIB
Lahan Pertanian di Kota Malang
Lahan persawahan terhimpit di antara pemukiman padat penduduk di Kota Malang, Jawa Timur (Liputan6.com/Zainul Arifin)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil, mengatakan pihaknya sedang menyusun Perpres yang ditujukan untuk menghentikan penyusutan lahan baku sawah. 

Dia menuturkan, saat ini total lahan baku sawah yang ada di Indonesia sebesar 7,1 juta hektare. Dia mengatakan pada intinya, dalam perpres yang sedang disusun, luas lahan ini akan dijaga agar tidak lagi menyusut.

"Sekarang kita sedang siapkan perpres. Kita siapkan untuk menetapkan 7,1 juta hektare itu nanti akan dipetakan dan ditetapkan jadi lahan pertanian berkelanjutan," kata dia saat ditemui, di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (31/10/2018).

Proses penyusunan masih sedang dilakukan. Pihaknya masih sedang menyusun poin-poin yang bakal termaktub dalam perpres tersebut.

"Itu sedang dalam, tetapi masih banyak hal yang harus kita watch out tentang insentif, begitu tanah orang enggak boleh diapa-apain apa insentifnya, itu semua sedang dikerjakan," ujar Sofyan.

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Muhammad Ikhsan Saleh, menjelaskan penyusutan lahan baku sawah yang selama ini terjadi disebabkan adanya alih fungsi lahan.

"Itu karena adanya antara lain perubahan fungsi lahan karena kepadatan penduduk berubah fungsi menjadi properti sebagian tetapi tidak begitu signifikan perubahannya," ujar dia.

"Jadi untuk tahun 2018 ini sudah ditetapkan lahan baku sebesar 7,1 juta hektare lahan sawah," kata Ikhsan.

 

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com


Strategi Kementan Jaga Produksi Beras di Tengah Berkurangnya Lahan Pertanian

Harga Gabah Kering Turun
Petani memanen padi varietas Ciherang di areal persawahan Desa Ciwaru, Sukabumi, Sabtu (23/6). Petani mengeluhkan harga gabah kering panen saat ini Rp 488 ribu/kwintal dibanding tahun lalu yang menembus Rp 600 ribu/kwintal. (Merdeka.com/Arie Basuki)

Sebelumnya, Pemerintah memastikan terus berupaya menjaga produksi beras di tengah konversi lahan pertanian. Salah satu upaya Kementerian Pertanian adalah dengan menghasilkan berbagai varietas padi dengan tingkat produktivitas yang tinggi.

"Salah satu kontribusi kita untuk bisa mencukupi kebutuhan beras itu adalah varietas. Kita pertumbuhan penduduk kita meningkat, sekarang sudah 250 juta yang harus diberikan makan," kata Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Mohamad Ismail Wahab di Menara Kadin, Jakarta, Rabu, 24 Oktober 2018.

Menurut dia, sejauh ini upaya tersebut mampu menjaga produksi beras meskipun konversi dari lahan pertanian menjadi non pertanian mencapai 100 ribu hektar per tahun.

"Konversi lahan sawah menjadi bukan lahan pertanian sudah makin banyak. sudah 100 ribu hektare per tahun. Enggak usah jauh-jauh. Tol udah berapa, artinya sawah-sawah kita tidak memproduksi. Kenapa itu masih bisa karena varietas yang tidak tahan kita ganti dengan yang baru yang lebih tahan," jelas dia.

"Selama ini alhamdulillah produksi masih tidak masalah. Yang jelas data stok yang ada di Bulog masih 2,4 juta ton," imbuhnya.

Selain menjaga produksi beras, kemunculan berbagai varietas padi yang dihasilkan juga turut memperbaiki kualitas padi yang ditanam oleh petani.

"Karena hanya dengan varietas saja, teknologi yang menurut saya sederhana karena petani tidak perlu menambah biaya usaha taninya, hanya mengganti saja. Dengan harga yang sama dia dapatkan yang lebih bagus," ujar dia.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya