Pemerintah Harap Peran Swasta Lebih Meningkat pada 2019

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Suharso Monoarfa mengatakan, pemerintah akan terus mendorong peran swasta lebih besar dalam perekonomian pada 2019.

Menurut dia, pada tahun ini, sektor swasta belum terlalu menggeliat jika dibandingkan dengan BUMN. Indikator yang dipakai adalah data utang yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI).

"Ya itu kalau kita lihat dari pertambahan utang, saya lihat dari laporan Bank Indonesia itu pertambahan utang dari sektor swasta itu pertumbuhannya flat. Pertambahan (utang) yang luar biasa terjadi di BUMN. Meskipun tiga, empat bulan terakhir ini sudah mulai ada gejala kenaikan sedikit dari sektor swasta," kata dia, saat ditemui, di Atjeh Connection Sarinah, Jakarta, Sabtu (15/12/2018).

Oleh karena itu, diharapkan sektor swasta dapat lebih menggiatkan usaha pada masa mendatang. "Saya berharap setelah semester ini berakhir, 2018 ada sedikit geliat dari sektor swasta. Tahun depan mudah-mudahan ada rebound dari swasta untuk mulia menggenjot pertambahan kapitalisasinya dia," ujar dia.

Sementara itu, Direktur Keuangan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), M. Yana Aditya mengatakan, sektor swasta sudah terlibat aktif dalam perekonomian. Hanya memang tidak terekspos.

"Pada dasarnya peran swasta sudah ada. Karena kekuatan terbesar yang ada di sini adalah iklan. Dominan iklan government sehingga bukan terlihat selalu di depan. Kita lihat banyak peran serta swasta tidak terekspos di pembangunan kita," kata dia.

Menurut Yana, terdapat beberapa sektor yang justru dominan dikuasai oleh swasta, misalnya di sektor perkebunan dan komoditas.

"Di sektor komoditi kita punya banyak perkebunan, baik swasta atau BUMN. Kapitalisasi bursa paling besar perkebunan punya swasta. Jadi peran swasta untuk pembangunan masih ada.

Selain itu, swasta juga kerap terlibat sebagai partner BUMN dalam menggarap pembangunan infrastruktur yang saat ini sedang marak dilakukan.

"Peran serta dan kerja sama BUMN dan swatsa ada di PPP. Yang memang diarahkan untuk membangun infrastruktur misalnya untuk dukungan energi mereka banyak sekali di situ," ujar dia.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) siap menawarkan dua pelabuhan di Sulawesi untuk dikerjasamakan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Kedua pelabuhan yang ditawarkan tersebut yakni Pelabuhan Baubau di Sulawesi Tenggara dan pelabuhan Anggrek di Gorontalo.

“Ada dua pelabuhan di Sulawesi yang akan kita tawarkan secara KPBU yaitu Pelabuhan Baubau Sulawesi Tenggara dan Pelabuhan Anggrek di Gorontalo. Kita ingin bahwa pelabuhan-pelabuhan medium size ini tidak lagi dibiayai APBN, tapi dibiayai swasta dalam konsep konsesi. Kebutuhannya bahwa kita ingin sekali level of service di pelabuhan tersebut menjadi lebih baik,”ujar Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya, Kamis 13 Desember 2018.

Budi Karya berharap dengan dikerjasamakan, pelabuhan tersebut akan menjadi lebih efisien sehingga barang yang keluar dapat lebih kompetitif serta dapat memberikan daya saing yang baik, khususnya di Sulawesi Tenggara dan Gorontalo. Kemudian dana APBN yang selama ini digunakan dapat dialihkan ke pembangunan pelabuhan lain di Indonesia.

“Apabila mereka itu efisien maka barang-barang yang ada dari Sulawesi Tenggara dan Gorontalo akan lebih kompetitif keluar dari tempatnya dan tentunya bisa memberikan daya saing yang baik. Sedangkan APBN-nya dialihkan untuk membangun pelabuhan perintis yang banyak sekali di seluruh Indonesia," ungkapnya.

Saat ini kedua pelabuhan di Sulawesi ini sedang dalam tahap persiapan, dan menurut Budi Karya sudah dapat ditawarkan pada Januari 2019. Adapun nilai investasinya Rp 500 miliar hingga Rp 1 triliun untuk masing-masing pelabuhan. Lebih lanjut, dalam rangka mendukung terwujudnya Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia melalui implementasi tol  laut, Kementerian Perhubungan telah melaksanakan beberapa kegiatan strategis yang menjadi program prioritas Kementerian Perhubungan.

Beberapa kegiatan strategis tersebut dimulai dengan penyelesaian pembangunan pelabuhan.Dalam rangka mendukung konektivitas, Ditjen Perhubungan Laut hingga tahun 2017 telah menyelesaikan pembangunan non komersil sebanyak 104 pelabuhan dan pada tahun 2018 sebanyak 25 pelabuhan serta di tahun 2019 direncanakan sebanyak 7 pelabuhan.

Kemudian kegiatan selanjutnya adalah penyelesaian pembangunan kapal perintis termasuk kapal kontainer dan Rede. Hingga saat ini, Kementerian Perhubungan telah menyelesaikan pembangunan kapal perintis sebanyak 66 unit dan secara simultan akan selesai sebanyak 103 unit pada akhir tahun 2018 sehingga dapat beroperasi untuk melayani angkutan perintis pada daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan serta dukungan pada rute tol laut.

Saksikan video pilihan di bawah ini: