Pengembang Dukung Pemisahan Kementerian Perumahan Rakyat dari PU

Liputan6.com, Jakarta - Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mendukung keinginan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk memisahkan Kementerian Perumahan Rakyat dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden.

Ketua Umum Apersi Junaidi Abdillah mengatakan, Kementerian Perumahan Rakyat seharusnya berdiri sendiri dan terpisah dari Kementerian PU. Sebab dua kementerian ini mengurus hal yang berbeda.

‎"Sangat perlu karena harus fokus mengurusi perumahan karena terkait dengan hak dasar manusia. Artinya, karakter dan roh dari perumahan dengan PU itu sangat berbeda. Utamanya jadi fokus," ujar dia di Jakarta, Selasa (5/3/2019).

Dia mengungkapkan, saat ini Indonesia tengah menghadapi masalah kekurangan atau backlog perumahan yang cukup besar. Dengan kembali menjadi kementerian tersendiri diharapkan bisa fokus untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

‎"(Kementerian PUPR) Menurut saya sudah jalan, cuma perlu adanya fokus untuk kementerian yang khusus menangani perumahan. Karena kompleksitas perumahan ini terkait dengan perumahan yang lain dan tidak ada hubungan dengan PU. Kalau itu berdiri sendiri saya yakin akan lebih fokus dan lebih tercapai apa yang diinginkan. Sehingga backlog perumahan itu lebih cepat teratasi. Karena kita tidak mau perumahan ini jadi nomor 2, dianaktirikan," kata dia.

Jika nantinya jadi dipisahkan dari Kementerian PU, Kementerian Perumahan Rakyat punya beberapa pekerja rumah yang harus segera diselesaikan. Salah satunya soal lahan yang kerap menjadi kendala pembangunan hunian bagi masyarakat.‎‎‎

"Ada beberapa program yang bagus untuk perumahan, tetapi masalahnya yang di bawah belum maksimal, belum terintegrasi antara pusat dan daerah. Ini masih banyak ego sektoral, di daerah yang belum patuh pada pusat," kata dia.

"Contohnya seperti OSS, itu di daerah belum jalan, masalah pertanahan yang program-programya belum jalan di lapangan, sehingga masih terjadi pungli. Makanya dibutuhkan fokus. Karena secara hajat hidup, ini bicara manusia dan pertumbuhan penduduk juga bicara perumahan," tandas dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Kubu calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan kembali memisahkan Kementerian Perumahan Rakyat dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Suhendra Ratu Prawiranegara mengatakan, penting bagi Kementerian Perumahan Rakyat untuk bisa berdiri sendiri. Hal ini agar ada kementerian yang fokus untuk menyelesaikan masalah kekurangan perumahan di Indonesia.‎

"Perumahan rakyat harus ditangani secara fokus. Pada saatnya Kementerian Perumahan Rakyat akan hadir kembali jika Prabowo-Sandi terpilih. Janji ini akan kita penuhi," ujar dia di Jakarta, Selasa (5/3/2019). 

Menurut dia, Indonesia harus mencontoh negara-negara maju seperti Jepang, Korea dan Singapura dalam mengatasi masalah kekurangan hunian bagi penduduknya. Negara-negara tersebut dinilai sangat ‎fokus dalam hal penyediaan perumahan.

‎"Jepang, Korea, Singapura, mereka serius menangani perumahan rakyat. Jadi tidak bisa Kementerian Perumahan Rakyat ini ditempel dengan PU. Itu dua hal berbeda tapi terkait," kata dia.

Adanya Kementerian Perumahan Rakyat ini juga mendapat dukungan dari Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah. Menurut dia, masalah perumahan ini bukan soal ketersediaan infrastruktur, melainkan bagian dari masalah sosial, akses pembiayaan dan tata ruang.

"Saya setuju dengana adanya Kementerian Perumahan Rakyat. Masalah sosial ini jauh dari infrastruktur, ini terkait dengan LSD, perbankan, lahan," tandas dia.