Jika Menang, Prabowo-Sandi Pisahkan Kementerian PU dengan Perumahan

Liputan6.com, Jakarta - Kubu calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan kembali memisahkan Kementerian Perumahan Rakyat dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Suhendra Ratu Prawiranegara mengatakan, penting bagi Kementerian Perumahan Rakyat untuk bisa berdiri sendiri. Hal ini agar ada kementerian yang fokus untuk menyelesaikan masalah kekurangan perumahan di Indonesia.‎

"Perumahan rakyat harus ditangani secara fokus. Pada saatnya Kementerian Perumahan Rakyat akan hadir kembali jika Prabowo-Sandi terpilih. Janji ini akan kita penuhi," ujar dia di Jakarta, Selasa (5/3/2019).

Menurut dia, Indonesia harus mencontoh negara-negara maju seperti Jepang, Korea dan Singapura dalam mengatasi masalah kekurangan hunian bagi penduduknya. Negara-negara tersebut dinilai sangat ‎fokus dalam hal penyediaan perumahan.

‎"Jepang, Korea, Singapura, mereka serius menangani perumahan rakyat. Jadi tidak bisa Kementerian Perumahan Rakyat ini ditempel dengan PU. Itu dua hal berbeda tapi terkait," kata dia.

Adanya Kementerian Perumahan Rakyat ini juga mendapat dukungan dari Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah. Menurut dia, masalah perumahan ini bukan soal ketersediaan infrastruktur, melainkan bagian dari masalah sosial, akses pembiayaan dan tata ruang.

"Saya setuju dengana adanya Kementerian Perumahan Rakyat. Masalah sosial ini jauh dari infrastruktur, ini terkait dengan LSD, perbankan, lahan," tandas dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'aruf Amin memiliki program membangun 5 juta rumah jika terpilih dalam Pemilu 2019. Program ini merupakan kelanjutan dari program Sejuta Rumah yang sudah dijalankan saat ini.

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'aruf Amin, Arif Budimanta, mengatakan bahwa ketersediaan rumah bagi masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menjadi perhatian Paslon nomor urut 01.

"Ini isu yang sangat penting. Masalah mendasar yang harus kita selesaikan," kata dia, dalam acara 'Rembuk nasional: Mengukur perlunya Kementerian Perumahan rakyat Kabinet 2019-2024', di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa (5/3/2019). 

Komitmen untuk menyediakan rumah bagi masyarakat, kata Arif, telah ditunjukkan oleh Joko Widodo. Program Sejuta Rumah yang dicanangkan Jokowi pada masa jabatannya sebagai Presiden adalah bentuk nyata perhatian tersebut.

"Lima tahun yang akan datang, Pemerintah, Pak Presiden meneruskan jalan perubahan Indonesia maju. Program 1 juta rumah sudah tercapai bahkan lebih," kata dia.

Diketahui, berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) per Desember 2018, tercatat 1.076.856 rumah yang telah dibangun. Dari angka tersebut, 729.876 rumah merupakan rumah MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) dan 346.980 rumah non-MBR.

"Lima tahun yang akan datang 5 juta rumah. Bukan hanya rumah baru tapi semua program yang berkaitan dengan perumahan rakyat. Juga akan dikembangkan perumahan yang dekat dengan tempat kerja. Kalau kita sediakan jauh dari tempat kerja, maka cost akan lebih besar," tandasnya.