Menjaga Kedamaian Pilkada 2024, Bukan Hanya soal Amankan Daerah yang Rawan

Proyek Hunian Sementara Korban Bencana Sulteng Rampung Bulan Ini

Kementerian PUPR menyediakan huntara di tiga kota Sulawesi Tengah yang sempat terkena bencana

oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana diperbarui 08 Apr 2019, 14:14 WIB

Diterbitkan 08 Apr 2019, 14:14 WIB

Kondisi Palu Enam Bulan Setelah Dihantam Gempa dan Tsunami

Kondisi tempat penampungan sementara di Desa Balaroa, Palu, Rabu (3/4). Enam bulan setelah bencana gempa dan tsunami yang melanda Palu, sekitar 6.000 anak masih tinggal di hunian sementara. (OLAGONDRONK/AFP)

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus memulihkan infrastruktur di Sulawesi Tengah yang rusak akibat bencana. Salah satunya dengan menyediakan rumah Hunian Sementara (huntara) bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.

Kepala Satgas Penanggulangan Bencana Kementerian PUPR, Arie Setiadi Moerwanto menyampaikan, presiden menginstruksikan penyelesaian pengerjaan konstruksi seperti huntara hanya dalam waktu dua tahun.

"Dalam Inpres (Instruksi Presiden) yang diberikan, kita hanya diberi waktu 2 tahun saja," ujar dia dalam konferensi pers di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (8/4/2019).

Secara target, pengerjaan huntara ini bisa rampung pada bulan ini. "Target pembangunan Huntara selesai 24 April," imbuh dia.

Menurut data, Kementerian PUPR menyediakan huntara di tiga kota Sulawesi Tengah yang sempat terkena bencana, seperti gempa bumi dan tsunami pada 2018. Kota tersebut, yakni Palu, Sigi dan Donggala.

Dari total 699 unit huntara di 72 lokasi yang bakal tersedia, sebanyak 629 unit atau sekitar 95,14 persen telah selesai pada 69 lokasi. Dengan rincian sebanyak 281 unit (98,17 persen) berdiri di Palu, 195 unit (95,71 persen) di Sigi, dan 153 unit (91,55 persen) di Donggala.

Terkait fasilitas, Arie menyebutkan, dalam 1 unit huntara yang memiliki 12 bilik ini tersedia ruangan seperti kamar mandi, WC tempat buang air, sampai dapur umum yang bisa digunakan secara bersama.

"Desainnya kita buat nyaman, ada ventilasinya. Dalam satu unit ada 4 kamar mandi dan 4 WC, dan satu dapur bersama. Kita juga sediakan saluran listrik dan air bersih di sana," tuturnya.

Hunian Tetap

Kementerian PUPR selesaikan hunian sementara bagi korban gempa di Palu, Donggala, Sulawesi Tengah (Foto: Dok Kementerian PUPR)

Tak hanya huntara, Kementerian PUPR juga berencana untuk membangun rumah hunian tetap (huntap) di beberapa lokasi tersebut. Namun, Arie menambahkan, proses konstruksinya sedikit terkendala oleh masalah pembebasan lahan.

Adapun nantinya, Huntap ini memiliki tipe 36 yang dibangun untuk tahan gempa dengan harga jual Rp 50 juta per unitnya.

"Kita sudah buka jalan akses, sudah siapkan lahan. Ketersediaan lahan jadi tantangan tersendiri. Kita terus menekan ini supaya ada biaya penghematan," pungkas dia.

Menteri PUPR Siapkan Langkah Mitigasi Banjir Bandang Musiman di Sentani

Banjir bandang di Sentani. (Liputan6.com/Katharina Janur)

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengunjungi lokasi banjir bandang Sentani di Kampung Doyo Baru, Kecamatan Waibu, Kabupaten Jayapura, Papua.

Dalam kesempatan tersebut, dia mengatakan, banjir bandang tersebut merupakan musibah musiman tiap 5-6 tahunan yang kerap melanda wilayah Sentani dan sekitarnya.

"Ini memang kejadian yang setiap 5-6 tahun terjadi dan ada dokumentasinya. Tapi tidak terlalu besar seperti ini dan masih ada di dalam chanel atau Sungai Dobokurung. Tahun ini debitnya begitu besar sehingga meluap," urainya di Kampung Doyo Baru, Papua, Minggu (31/3/2019).

Meluapnya debit air itu disebutkannya terjadi lantaran ada perubahan landscape di sekitar kawasan sungai akibat dibangunnya kawasan pemukiman. Sehingga tak bisa lagi menahan aliran sungai saat volumenya berlebih.

Dia lantas membuat dua analisa, langkah yang harus dilakukan ke depannya agar musibah banjir bandang musiman ini tak sampai menghantam pemukiman padat di kawasan hilir.

"Pertama, saya akan analisa cepat untuk mengarahkan kembali air ke aliran sungai aslinya. Kedua, karena material ini masih terbawa jadi kita bikin sabi dam seperti di Merapi. Jadi air mengalir dan material tertahan," jelasnya.

Langkah lainnya, Menteri Basuki menyatakan bakal merelokasi pemukiman yang berada di wilayah yang berfungsi sebagai penahan aliran sungai lantaran sudah betul-betul membahayakan.

"Makanya kita harus lihat tata ruangnya seperti daerah-daerah lain. Saya akan relokasi cari tempat yang aman," ujar dia.

Tonton Video Menarik Ini:

Lanjutkan Membaca ↓