Kementerian PUPR Akan Bangun 1,25 Juta Rumah di 2019

Liputan6.com, Jakarta - Melanjutkan program Satu Juta Rumah yang dicanangkan sejak 2015, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membangun 1,25 juta unit rumah di tahun ini.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid, mengatakan bahwa pihaknya akan berupaya menggapai target pembangunan rumah yang lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya.

"(Naik dari pencapaian 2018?) Iya, naik. Dulu kan sejuta ya. Kita coba. Insya Allah realistis. Tapi namanya target, ini untuk semangatin kita ya," ucap dia di Jakarta, Senin (22/4/2019).

Sebagai perbandingan, Kementerian PUPR pada 2018 lalu juga berhasil melampaui target pembangunan perumahan. Berdasarkan data per 24 Desember 2018, jumlah rumah yang telah terbangun mencapai 1.114.608 unit.

Khalawi melanjutkan, keyakinan untuk bisa menyediakan 1,25 juta unit rumah ini dilandasi beberapa faktor. Diantaranya, ada program baru pembangunan berbasis komunitas, penyediaan rumah subsidi untuk PNS, TNI dan Polri, hingga berjalannya kembali program BP Tapera.

Dia pun menyatakan, hingga April 2019 ini, realisasi program Satu Juta Rumah telah mencapai sekitar 280 ribu unit rumah. Pembangunannya sedikit tertahan lantaran pihak pengembang masih menunggu kepastian harga baru untuk rumah subsidi.

"Sampai bulan ini ya sekitar 280 ribuan. Rata-rata pengembang masih nunggu harga baru kayaknya," ujar dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, pembangunan program sejuta rumah saat ini tengah tersendat. Lantaran banyak pengembang yang menghentikan pembangunan.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), Khalawi Abdul Hamid mengatakan, sampai sekarang masih banyak pengembang properti yang menahan diri dari melakukan pembangunan perumahan.

Dia mengungkapkan, ini terjadi karena masih belum ada kepastian tentang harga rumah baru pada 2019.

"Memang 2018 kita bisa melampaui target, tetapi ini adalah tantangan yang sulit di 2019," kata dia di kantornya, pada Jumat 8 Maret 2019. 

Selain itu, dia menilai faktor tahun politik juga sedikit banyak mempengaruhi pola pikir para pengembang dalam mengerjakan proyek pembangunan perumahan.

"Tahun politik ini, karena pengembang juga ingin lari kencang membangun, tetapi menahan, saya bertanya kepada Pak Eko (Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan), kapan harga perumahan baru akan turun, karena pengembang masih memegang stok," ujar dia.

Dia menilai, dengan ada fakta pengembang masih menahan, ini merupakan tantangan yang cukup besar dalam mewujudkan program sejuta rumah.

Untuk alasan ini, Khalawi meminta harga sebuah rumah baru yang sekarang telah masuk di Kementerian Keuangan untuk segera mempercepatnya dan diresmikan. Dengan begitu, pengembang bisa mendapatkan kepastian untuk melanjutkan bisnisnya.

"Karena ini masih mencapai 120-128 (ribu) bulan ini, biasanya 200 an. Jadi saya bertanya kepada Pak Eko bahwa harga baru dapat dipercepat, dijemput saja (ke kemenkeu) biar cepat. Pengembang menunggu harga rumah baru dan kepastian, karena jika mereka tidak memiliki kepastian, mereka tidak akan bangun," ujar dia.

Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) REI, Soelaeman Soemawinata, mengatakan bahwa kinerja pemerintah Joko Widodo di sektor perumahan perlu diapresiasi. Pemerintah kata dia, telah menunjukkan komitmen untuk menyediakan perumahan bagi masyarakat selama 4 tahun terakhir.

"Kalau dari kami melihatnya lebih ke sisi substansi selama ini memang kita harus akui bahwa pemerintah 4 tahun belakangan ini sangat konsisten dan mempunyai progres yang kuat untuk bagaimana caranya rakyat ini bisa memiliki rumah dan bisa berpenghidupan secara lebih layak," kata dia, saat ditemui, di Jakarta, Selasa (5/3/2019).

Meskipun demikian, dia mengatakan, tentu ada catatan yang masih harus diberikan terkait implementasi program pembangunan perumahan yang dijalankan pemerintah.

"Jadi kebijakan yang memang fokus di sana seperti ada PP 64 sudah dijalankan kemudian OSS sudah dijalankan tapi memang belum bisa berjalan secara penuh," jelas dia.

Menurut dia, ke depan masih cukup banyak tantangan yang harus dihadapi. Termasuk koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang masih harus ditingkatkan.

"Karena memang tantangannya cukup banyak sebenarnya menggulirkan kebijakan ke 450 sekian daerah tingkat Daerah Tingkat (Dati) II artinya kabupaten kota bukan yang gampang sebenarnya," ungkapnya.

Selain itu, backlog perumahan yang mencapai 11,4 juta dan terus bertambahnya kebutuhan perumahan setiap tahun, kata dia, juga merupakan tantangan tersendiri.

"Jumlah itu tantangan sendiri 11,4 juta backlog kemudian ada keluarga baru yang masuk setiap tahun di 800 keluarga itu adalah sebuah tantangan yang cukup besar," kata dia.