Kemenhub Gandeng PLN Pasok Listrik di Pelabuhan Patimban

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut bersama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN menandatangani kesepakatan bersama tentang Penyediaan Pasokan Tenaga Listrik untuk Kawasan Pelabuhan Patimban.

Penandatanganan kesepakatan bersama ini dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub R Agus H Purnomo dan Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah PLN Amir Rosidin di Jakarta, Senin (13/5/2019).

Agus Purnomo mengatakan, Pelabuhan Patimban merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang membutuhkan percepatan dalam pembangunan dan pengoperasiannya, sehingga dalam pelaksanaannya membutuhkan pasokan tenaga listrik.

"Oleh karenanya perlu dilakukan kerjasama antara Kemenhub dan PLN dalam hal penyediaan pasokan listrik di kawasan Pelabuhan Patimban," ujar dia usai mendantangani kesepakatan bersama, Senin (13/5/2019).

Lebih lanjut, ia menjelaskan, sebagai instansi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pengembangan kawasan Pelabuhan Patimban, Ditjen Perhubungan Laut akan menyediakan prasarana dan fasilitas pendukung tenaga listrik di kawasan Pelabuhan Patimban. Sedangkan PLN yang akan melakukan penyediaan dan pelayanan tenaga listrik di kawasan tersebut.

Kedua belah pihak juga sepakat untuk melakukan tugas dan tanggungjawab sesuai kewenangan masing-masing, menyusun program penyediaan ketenagalistrikan secara terpadu, menyediakan tenaga, sarana, dan prasarana ketenagalistrikan yang diperlukan serta memenuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal masing-masing pihak.

Selanjutnya, pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk perjanjian kerjasama sesuai kebutuhan antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Patimban dan PT PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat.

Adapun estimasi kebutuhan daya di Pelabuhan Patimban untuk tahap 1 (Fase I.1 dan Fase I.2) pada 2019 sampai dengan 2023 yakni hingga 90 MVA.

"Kami berharap dengan ditandatanganinya kesepakatan yang berlaku selama 5 tahun ini dapat semakin meningkatkan kerjasama dan sinergi yang baik antara Kemenhub dengan PT PLN sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan Patimban yang direncanakan akan soft opening pada Desember 2019 dan akan beroperasi penuh pada tahun 2027," tutur Agus.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi telah menargetkan lima pelabuhan lain di Indonesia dapat ikuti jejak pelabuhan Tanjung Priok yang sudah mendapat penghargaan wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).

Budi menyampaikan hal itu saat membuka rapat kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tahun 2019, di ruang mataram, Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Senin 8 April 2019.

Kelima pelabuhan itu yakni pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Pelabuhan Belawan Medan, Pelabuhan Makassar, dan Pelabuhan Ambon, Pelabuhan Sorong, Papua.

"Tanjung Priok sudah menjadi daerah bebas korupsi, mereka sudah mendapatkan suatu apresiasi. Dan kami ingin bahwa bukan hanya Tanjung Priok saja, tetapi juga ada lima pelabuhan lain yang seperti Tanjung Priok sebagai pelabuhan yang bebas korupsi. Lima pelabuhan itu yaitu Surabaya, Semarang, Makassar, Belawan, Ambon dan Sorong," ujar Budi, seperti dikutip dari laman Setkab, Selasa (9/4/2019).

Budi menuturkan, dengan wilayah bebas korupsi, akan menciptakan integritas di pelabuhan tersebut sehingga pelayanan dan kecepatan akan meningkat. Selain itu, keluhan dari institusi lain maupun dari pelaku usaha dapat berkurang.

"Karena pelabuhan adalah suatu mtoro dari kemajuan logistik suatu negara. Dalam catatan indeks logistik kita naik dari peringkat 63 ke 46. Satu prestasi yang baik, tetapi tidak cukup dengan itu, kita ingin terus mereformasi agar insane-insan perhubungan ini memiliki suatu kontribusi yang baik," ujar dia.

Mahalnya biaya logistik di pelabuhan Batam menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah. Jika dibandingkan dengan Singapura, biaya logistik di Pelabuhan Batuamapar Batam Kepulauan Riau jauh lebih mahal. 

Oleh karena itu, Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla (JK) pun menggelar rapat khusus bersama Dewan Kawasan (DK) Batam dan juga Direktur Utama Pelindo I Bambang Eka Cahyana di Batam pada Selasa kemarin. Hasil dari rapat tersebut, Pelindo I dengan BP Batam akan melakukan pengembang dan moderenisasi Pelabuhan Batu Ampar.

Untuk itu, Pelindo I rencananya akan menanamkan investasi senilai Rp 1,2 triliun untuk pengembangan Pelabuhan Batuamapar.

Bambang Eka Cahyana mengatakan, investasi itu untuk membeli peralatan dan perlengkapan demi efesiensi bongkar muat di pelabuhan yang berseberangan dengan Singapura itu.

Investasi dibagi dalam dua fase, jangka pendek dan jangka menengah. "Total investasi jangka pendek Rp200 miliar dan jangka menengah Rp 1 triliun," kata Bambang, seperti ditulis pada Rabu (3/4/2019).

Untuk jangka pendek, Pelindo I akan membeli antara lain 3 unit harbour mobile crane dan 12 terminal tractor. Peralatan dan perlengkapan itu diharapkan sudah tiba di Batam dalam beberapa hari ke depan.

Ia optimistis, dengan pengadaan alat-alat itu, maka produktifitas di pelabuhan akan meningkat dalam satu bulan terakhir. Untuk jangka menengah, Pelindo I akan mendatangkan container crane yang dapat mengakomodir bongkar muat kapal besar.

Bambang menyatakan dengan peralatan-peralatan tersebut, biaya logistik bisa turun. "Pelabuhan Batam bisa jadi modern, karena sekarang masih pakai 'crane' darat" kata dia.

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menghadiri Seatrade Cruise Global yang dihelat di Miami Beach Convention Center, Miami Beach, Florida, Amerika Serikat. Dalam acara yang digelar 8-11 April 2019 itu, Kemenpar membawa misi memasarkan 14 Pelabuhan Cruise Ship di Indonesia. 14 Pelabuhan itu siap menerima kapal-kapal cruise dari seluruh Dunia.

Hadir dalam pertemuan tersebut Penasehat Kehormatan Menteri Pariwisata Indroyono Soesilo, Duta Besar RI di AS Mahendra Siregar, Konjen RI di Houston, Nana Yuliana, Asisten Deputi Pengembangan Wisata Alam dan Buatan Kementerian Pariwisata Alexander Reyaan, dan Asdep Kemenkomar yang juga Ketua Satgas Cruise Ship Indonesia, Rahman Hidayat.

Adapun 14 Pelabuhan Cruise Ship tersebut antara lain Pelabuhan Kuala Tanjung, Pelabuhan Kumai, Pelabuhan Balikpapan, Pelabuhan Banda Neira, Pelabuhan Sorong, Pelabuhan Agata, Pelabuhan Palopo, Pelabuhan Pare-pare, Pelabuhan Labuan Bajo, Pelabuhan Benoa, Pelabuhan Probolinggo, Pelabuhan Semarang, dan Pelabuhan Jakarta.

Dijelaskan Indroyono, ada 2 events yang digelar di Miami. Pertama partisipasi Indonesia dalam Seatrade Cruise Global 2019, yaitu Pameran dan Konperensi tentang industri kapal wisata. Yang kedua adalah Seminar Indonesia Forum Tentang Pengembangan Wisata Bahari di Indonesia yang diselenggarakan oleh Konsulat Jenderal RI di Houston-Texas bersama Kementerian Pariwisata dengan narasumber dari Kemenpar, Kemenkomar, BKPM dan Pelindo III. Indonesia forum digelar dalam rangka peringatan 70 tahun hubungan diplomatik RI-AS.

“Pada kegiatan Seatrade Cruise Global 2019, telah ditanda tangani MOU antara Pelindo IV dengan Global Port Holding-United Kingdom dalam pengoperasian pelabuhan untuk kapal kapal cruise. Pada kegiatan ini, Pelindo III juga memaparkan telah selesainya pengerukan alur dan kolam labuh Pelabuhan Benoa dan pembangunan terminal Penumpang untuk kapal-kapal cruise di Benoa, siap untuk menampung kapal2 cruise bermuatan 6000-7000 penumpang,” katanya.