Pertamina Siap Dukung Pasokan Energi di Ibu Kota Baru

Liputan6.com, Jakarta PT Pertamina (Persero) siap mendukung pemerintah dalam pemindahan ibu kota baru. Saat ini perusahaan tersebut belum mematangkan pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut.

Direktur Keuangan Pertamina Pahala N Mansury mengatakan, Pertamina memiliki lahan banyak di Kalimantan Timur, sehingga siap mendukung pemindahan ibu kota negara ke Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara dari sisi pemenuhan energi.

"Pertamina siap dukung karena lahan kita banyak sekali‎," kata Pahala, di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Kamis (29/8/2019).

Menurutnya, Kalimantan ‎Timur yang akan menjadi ibu kota baru merupakan basis produksi Pertamina, baik dari sisi produksi migas dengan dioperatorinya beberapa blok migas maupun dari sisi produksi Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan adanya Kilang Balikpapan.

"Memang selama ini Balikpapan Kalimantan Timur salah satu basis produksi kita, dari sisi kilang kita punya lahan di Kalimantan Timur, basis produksi upstream dan midstream,"‎ tuturnya.

Dengan adanya pemindahan ibu kota baru di Kalimantan Timur, dia yakin akan meningkatkan geliat ekonomi di wilayah tersebut, sehingga membutuhkan infrastruktur penyediaan energi.

Namun ‎Pahala belum bisa memaparkan rencana pembangunan infrastruktur energi di ibu kota baru, sebab Pertamina masih melakukan pemetaan bentuk ibu kota baru.

"Belum kalau dari kita, saat ini kita masih ingin memahami dulu sebetulnya bentuknya seperti apa," tandasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Utang pemerintah ke PT Pertamina (Persero) ‎tercatat sebesar USD 500 juta pada semeter I 2019. Catatan utang ini terkait penyaluran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquified Petroleum Gas (LPG).

‎Direktur Keuangan Pertamina Pahala N Mansury mengatakan, nilai utang pemerintah ke Pertamina pada semester I 2019 sebear USD 500 juta atau lebih tinggi dibanding periode yang sama pada tahun lalu.

"Nilai piutang pemerintah meningkat sedikir sebesar dibanding periode yang sama tahun lalu," kata Pahala, di Jakarta, Selasa (27/8/2019).

Menurut Pahala, pemerintah telah membayar utang atas penyaluran subsidi BBM dan LPG pada Juli 2019 kemudian akan dibayar kembali pada September 2019, total utang yang dibayar dalam dua tahap tersebut sebear Rp 17 triliun.‎‎

"September estimasi pembayaran dan jumlahnya dua pembayaran Rp 17 triliun," tuturnya.

Pahala mengungkapkan, dengan adanya pembayaran utang subsidi, maka piutang Pertamina ‎di pemerintah akan mengalami penurunan sekitar Rp 10 triliun pada kuartal III 2019.

‎"Net-nya kurang berkurang 10 triliun sampai akhir 2019," tandasnya.  

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja negara untuk subsidi energi hingga April 2019 mencapai sebesar Rp 30,9 triliun, atau 19,3 persen dari pagu APBN 2019. Realisasi ini turun 21,3 persen dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 39,2 triliun.

"Subsidi energi kita realisanya lebih rendah atau alami penurunan 21,3 persen," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kamis (16/5).

Sementara itu, rincian untuk subsidi energi di akhir Maret 2019 untuk subsidi BBM dan LPG sebesar Rp 17,4 triliun atau setara dengan 18,43 dari pagu APBN 2019. Posisi ini pun mengalami penurunan 29,1 persen apabila dibandingan periode sama tahun sebelumnya sebesar Rp 26 triliun.   

Kemudian untuk subsidi listrik tercatat sebesar Rp 12,4 triliun atau sebesar 20,9 persen dari pagu APBN 2019. Namun posisi subsidi listrik ini juga alami penurunan sebesar 5,7 persen dari posisi tahun lalu yang mencapai Rp 13,2 triliun.

"Sedangkan subsidi listirk dan BBM juga turun, yang non energi justru alami kenaikan," pungkasnya.