Begini Skema Pemindahan PNS ke Ibu Kota Baru

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memindahkan ibu kota RI dari Jakarta ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Agar berjalan dengan lancar, sejumlah kementerian yang ditugaskan untuk membangun ibu kota baru dari nol mulai mendiskusikan skema pemindahan yang baik dan rapi.

Tidak terkecuali Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi (PANRB). Menteri PANRB Syafruddin menyatakan, pemindahan PNS nantinya akan dilakukan bertahap sesuai rencana.

"Kita ASN/(PNS) di pusat (Jakarta) saja ada 174 ribu orang, atau sekitar 180 ribuan orang. Tidak mungkin semuanya langsung dipindahkan, bertahap, itu tergantung infrastruktur juga, kementerian/lembaga mana yang siap," ujar Syafruddin dalam acara Live Streaming Direct Message, Senin (02/09/2019).

Syafruddin menjelaskan, Kementerian PANRB sudah mulai menginventarisasi 174 ribu PNS pusat dalam 5 tahun ke depan. Nantinya, akan dihitung persentase PNS yang pensiun dan jumlah formasi yang akan direkrut.

"Lalu, masalah keluarga. Kalau yang mau pensiun kan sudah banyak keluarganya, repot juga kalau dipindah. Tapi kalau anak muda kan relatif, ada yang masih single atau sudah menikah, tentu yang masih single biaya pemindahannya lebih murah, prediksinya berapa persen kita hitung dulu," ungkapnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Diperkirakan, golongan PNS milenial akan lebih banyak dipindahkan ke ibu kota baru. Milenial, diakui Syafruddin, punya semangat yang baik dan dia percaya, semangat tersebut akan menjadikan ASN lebih baik lagi.

"ASN milenial itu ada sekitar 400 ribu dari keseluruhan jumlah 4,3 juta. Dan saya lihat militansinya bagus sekali. Saya yakin mereka justru semangat kalau dipindah ke ibu kota baru," tutupnya.