Universitas Australia Bantu Pemerintah Tingkatkan Kualitas PNS

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menjalin kerja sama dengan dua universitas dalam program master degree untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai negeri Sipil (PNS).

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan secara simbolis dengan universitas-universitas yang ditunjuk yaitu Universitas Indonesia dan Universitas Hasanuddin di Makassar.

Program master double degree untuk PNS merupakan inisatif kementerian PANRB untuk meningkatkan kualitas PNS. “Program master double degree untuk ASN dalam mendukung reformasi ini merupakan inisiatif dari Kementerian PANRB,” jelas Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, di Jakarta, Rabu (21/8/2019).

Program tersebut guna menjawab visi Indonesia tahun 2019 dan 2024 yg beberapa waktu lalu disampaikan oleh Presiden RI joko Widodo (Jokowi) tentang penindakan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan reformasi birokrasi.

Selain itu, hal ini juga sesuai dengan semangat Indonesia yang ke-74 untuk menjadikan SDM unggul, Indonesia maju.

Program ini juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan guna menjembatani isu kesenjangan SDM antara wilayah timur dan barat.

Ada pula 2 universitas luar negeri yang ikut membantu peningkatan kualitas PNS ini yaitu Victoria University Wellington dan The University of Melbourne. PNS yang terpilih akan mendapatkan perkuliahan satu tahun di dalam negeri dan satu tahun di luar negeri.

PNS akan fokus dalam mempelajari perkembangan administrasi negara dan reformasi birokrasi dunia. Alasan dipilihnya dua universitas luar negeri tersebut karena telah memiliki pengalaman dalam membantu pemerintah untuk reformasi birokrasi dan merupakan universitas unggul di negaranya sehingga dapat membantu Indonesia.

Reporter: Chrismonica

Menteri PAN-RB, Syafruddin menegaskan program peningkatan kapasitas ASN atau PNS harus terus dilakukan. Sebab dia mengakui, saat ini separuh ASN Indonesia belum mengantongi pendidikan Sarjana.

Menurut dia, saat ini, porsi PNS yang mengantongi ijazah perguruan baik jenjang, sarjana, magister, mau doktor baru 50 persen. Sisanya belum mengantongi ijazah S1. 

"Kesarjanaannya ada S1, S2, S3. Itu baru 50 persen. Separuhnya masih belum sarjana," ungkap dia, saat Launching Program Double Degree Peningkatan Kapasitas ASN, di Hotel Westin, Jakarta, Rabu (21/8).

Hal inilah, kata dia, yang menjadi tugas pemerintah untuk terus mendorong agar kapasitas PNS, khususnya dari sisi tingkat pendidikan dapat terus ditingkatkan.

"Jadi inilah yang kita pacu. Yang belum sarjana kita jadikan sarjana. Yang sudah S1 kita jadikan S2," imbuhnya.

Tak hanya itu. Dia pun menegaskan bahwa para PNS tidak saja didorong untuk naik kelas dari sisi tingkat pendidikan. ASN juga didorong untuk memperluas jaringan. Karena itulah pemerintah menyediakan fasilitas bagi ASN untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri.

"Kapasitas ASN harus di-upgrade. Ini yang kita lakukan. Yang S1 kita. mau jadikan S2, tapi ada networking. Makanya ditaruh di luar supaya kita tidak ketinggalan dengan perkembangan global," tandasnya.