LPDP Siap Tanggung Biaya PNS Kuliah di Luar Negeri

Liputan6.com, Jakarta - Pihak LPDP mendukung inisiatif Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kempan-RB) untuk menyekolahkan para PNS ke luar negeri. LPDP pun hadir dalam penandatangan nota kesepahaman Program Double Degree Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara Dalam Mendukung Reformasi Birokrasi.

Program ini melibatkan dua universitas nasional yakni Universitas Indonesia dan Universitas Hasanuddin, serta dua universitas internasional: Universitas Melbourne dan Universitas Victoria of Wellington.

LPDP akan turun berperan dalam pembiayaan dan masuk ke tahapan seleksi. Meski demikian, peran Kemenpan-RB lebih dominan dalam mencari bibit unggul di kalangan PNS agar ikut program double degree tersebut.

"Jadi nanti seleksinya yang melakukan adalah Kemenpan-RB, baru nanti mungkin ada satu tahapan seleksi di LPDP. Kita belum tetapkan jenisnya, tetapi mostly yang melakukan seleksi Menpan-RB, karena ini program dalam rangka reformasi birokrasi," ucap Direktur Utama LPDP Rionald Silaban kepada Liputan6.com, Rabu (21/8/2019) di Jakarta.

Nantinya PNS yang lolos seleksi akan berkuliah satu semester di UI atau Unhas, kemudian satu semester lagi di Universitas Melbourne atau Victoria. Untuk tahap awal ini, program yang tersedia menyangkut ilmu governance seperti administrasi pemerintah, kebijakan publik, e-government, administrasi sektor publik, dan juga ditambah bidang ekonomi.

Menpan-RB Syafruddin bertekad mengirim PNS sebanyak-banyaknya agar ikut program ini. Untuk masalah biaya ia tidak risaukan karena ditanggung LPDP. Pihak LPDP pun mengaku sudah menyiapkan dana untuk menopang program ini.

"Uang kita lebih dari cukup bahkan waktu Menpan-RB manggil saya, saya bilang misalnya mau memberangkatkan tahun ini 100 orang, enggak ada masalah sama sekali," pungkas Rionald.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Menpan-RB Syafruddin menandatangani nota kesepahaman Program Double Degree Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara Dalam Mendukung Reformasi Birokrasi.

Program ini melibatkan LPDP, Universitas Indonesia, University of Melbourne, Victoria University Wellington, dan Universitas Hasanuddin.

Program ini dimaksudkan menambah profesionalitas PNS dalam menjalankan pemerintahan dan menambah 1 juta ASN profesional dalam lima tahun ke depan. Saat ini baru sekitar 10 persen ASN profesional atau unggul yang ada di pemerintahan.

"Itu harus 1 juta supaya 25 persen aparat negara itu bisa menjadi menjadi influencer atau menjadi pion, menjadi agent, untuk profesional yang lain," ujar Syafruddin di Jakarta, Rabu (21/9/2019).

Menteri Syafrudddin menyebut kerja sama dengan negara maju juga karena negara-negata tersebut kerap merekrut lulusan unggul menjadi ASN mereka. Indonesia pun mengikuti hal itu agar tata pemerintahan tertinggal dengan perkembangan internasional.

Ini pun mengingat separuh ASN Indonesia masih belum punya gelar sarjana dan itu butuh perkembangan pendidikan. Sementara, ASN yang sudah S1 bisa didorong menjadi S2.

Para ASN tetap harus mengikuti seleksi yang melibatkan LPDP. LPDP pun mendukung penuh program ini dan sudah menyiapkan alokasi anggaran, meski enggan merincinya.

Pihak Universitas Melbourne turut menyambut positif kerja sama ini. Hubungan Indonesia dan Australia pun diharapkan bisa terus terjaga.

"Kami sangat gembira untuk memperkuat ASN Indonesia dan agar mempelajari dan menguntungkan satu negara dan negara lainnya," ucap Russell Goulbourne, Dekan Fakultas Seni Universitas Melbourne.