Menpan RB: Perempuan Masih Hadapi Tantangan Karier sebagai Birokrat

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini mengatakan, kepimpinan perempuan bukan hanya menjadi pelengkap saja, tetapi harus menjadi pilar utama dalam perubahan untuk menentukan arah menuju Indonesia Emas 2045.

"Kepemimpinan perempuan adalah kekuatan kolaboratif yang menyatukan kompetensi, empati, dan orientasi perubahan. Inilah semangat yang akan membawa birokrasi menuju Indonesia Emas 2045," kata Rini dalam keterangan tertulis, Sabtu (12/4/2025).

Menurut dia, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, peran perempuan ditegaskan sebagai salah satu prioritas utama. 

Saat ini perempuan masih menghadapi berbagai tantangan dalam berkarir sebagai birokrat. Mulai dari rendahnya representasi dalam JPT, bias budaya dan gender, persepsi bahwa perempuan kurang cocok memimpin, hingga keterbatasan akses pada sistem mentoring dan kebijakan pendukung karier. 

"Peran ganda sebagai ASN dan ibu rumah tangga juga masih belum terakomodasi dengan baik dalam lingkungan kerja. Semua ini menuntut perhatian dan harus terus kita jawab dengan kebijakan dan praktik nyata," ungkapnya.

Berbagai studi membuktikan organisasi yang dipimpin oleh perempuan, khususnya yang memiliki keterwakilan 30 persen ke atas dalam posisi strategis, memiliki peluang 12 kali lebih besar untuk mencapai kinerja puncak. 

Maka dari itu, Rini berharap Ikatan PIMTI Perempuan Indonesia bukan hanya sekadar ruang silaturahmi, tapi harus menjadi ekosistem yang sangat strategis dan berperan krusial menjadi penggerak kolaborasi antar-instansi dengan memanfaatkan kolaborasi kegiatan. 

"Mari kita rawat sinergi ini, perkuat langkah bersama, dan dorong lebih banyak perempuan untuk memimpin dan menginspirasi. Indonesia Emas 2045 hanya bisa dicapai jika kita membangun birokrasi yang tidak hanya cerdas, tapi juga adil dan setara," imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menegaskan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) memandang Ikatan PIMTI Perempuan Indonesia sebagai mitra strategis yang memiliki peran penting dalam pengarus utamaan gender.

Arifah mendorong Ikatan Pimpinan Tinggi (PIMTI) Perempuan Indonesia dapat mengupayakan kebijakan dan program yang berperspektif perempuan dan anak.

"Kami yakin dengan adanya Ikatan PIMTI Perempuan Indonesia, tugas-tugas besar kami, terutama untuk penguatan perempuan, dan pelindungan anak, akan lebih mudah untuk kita laksanakan bersama-sama," ujarnya.

Sebelumnya, pengisian jabatan aparatur sipil negara (ASN) atau PNS terus dipercepat. Akselerasi ini untuk menjamin kepastian dan sistem karier bagi PNS pada kementerian dan lembaga yang baru/berubah/tetap. 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini menyampaikan, setelah penetapan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) Kabinet Merah Putih berdasarkan Peraturan Presiden telah selesai dilakukan kementerian/lembaga, selanjutnya instansi pemerintah perlu melakukan penyusunan peta jabatan, kelas jabatan, dan perhitungan kebutuhan.

"Terkait dengan mekanisme pengisian jabatan ASN, prinsipnya adalah pengalihan jabatan dan SDM tidak mempengaruhi dan mengurangi layanan kepada masyarakat, serta tidak merugikan hak-hak pegawai, termasuk penghasilan," ujar Rini dalam keterangan tertulis, Sabtu (23/11/2024).

Plt Deputi Bidang SDM Aparatur Aba Subatja menuturkan, pengisian jabatan ASN diutamakan bagi kementerian dan lembaga yang terdapat perubahan SOTK. 

"Bagi K/L yang mengalami perubahan nomenklatur, pengisian jabatan diutamakan bagi pejabat induk/asal atau ASN eksisting," imbuh Aba. 

Aba menekankan prinsip dasar pengangkatan dan pelantikan ASN pada masa transisi. Diutamakan berasal dari pejabat yang ada dan telah menduduki jabatan sebelumnya. 

Pengisian jabatan PNS mempertimbangkan kompetensi pegawai ASN yang sesuai dengan bidang tugas jabatan dengan memperhatikan tugas fungsi jabatan sebelumnya.

"Silakan Bapak/Ibu memetakan ASN eksisting dan disusun standar bagi jabatan yang akan diisi agar kualitasnya tetap terjaga," pinta Aba.

Pengisian jabatan dilaksanakan sesuai dengan jabatan yang setara baik untuk jabatan manajerial maupun jabatan non-manajerial. Metode pengisian jabatan manajerial dan nonmanajerial dapat dilakukan melalui pengukuhan dan pelantikan, uji kompetensi, penugasan sebagai pelaksana tugas, atau penyetaraan jabatan. 

"Dalam pengisian jabatan ASN ini kita pastikan komitmen dan sistem meritnya dijaga, agar pengisian jabatan tetap berkeadilan dan kualitasnya tetap terjaga," kata Aba. 

Di sisi lain, Direktur Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi ASN Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jumiati menyampaikan terkait mekanisme teknis pengalihan ASN pada K/L yang terdampak pada masa transisi pemerintahan melalui SIASN BKN. 

BKN memastikan, pada masa transisi pemerintahan, layanan manajemen ASN tidak terganggu dan memfasilitasi proses yang berhubungan dengan layanan manajemen ASN. 

"BKN berkoordinasi dengan Kementerian PANRB dan Instansi Pembina Jabatan Fungsional untuk memastikan perubahan nomenklatur dan pengaturan baru kementerian tidak mengganggu tugas dan fungsinya," pungkasnya.