Subsidi LRT Sumsel Dinilai Tak Tepat Sasaran, Ini Jawab Menhub

Liputan6.com, Jakarta Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan, seluruh angkutan massal mendapat subsidi dari pemerintah.

Hal ini menanggapi ujaran salah satu anggota Komisi V DPR RI, Bambang Haryo, yang mengatakan bahwa subsidi LRT di Palembang dianggap buang-buang uang.

"Semua angkutan massal itu dapat subsidi dari pemerintah. Tidak ada yang tidak dapat," tegas Budi di Gedung DPR, Senin (03/09/2019).

Sebelumnya, Bambang menyatakan subsidi LRT di Palembang tidak tepat sasaran karena yang menikmati hanya kalangan menengah atas.

"LRT itu tempatnya di bandara, bukan di terminal, bukan di pelabuhan, jadi yang naik kalangan menengah atas. Saya sangat keberatan kalau LRT di Palembang masih diberikan subsidi, harusnya subsidi diberikan kepada yang benar-benar membutuhkan," demikian ujar Bambang.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Di sisi lain, Budi menambahkan bahwa LRT Jakarta juga mendapatkan subsidi. Begitu pula dengan kapal ternak hingga tol laut.

"LRT Jakarta subsidinya Rp 100-something (miliar), mendekati Rp 200 miliar. Kapal ternak Rp 40 miliar, untuk tol laut Rp 150 miliar," tuturnya.

Khusus untuk tol laut, Budi berkata akan menambah jumlah subsidi menjadi Rp 300 hingga Rp 400 miliar. Hal ini karena Budi menganggap keberadaan tol laut membantu perekonomian masyarakat.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah menghitung biaya pembangunan infrastruktur transportasi di ibu kota baru, Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan dirinya akan menyampaikan terkait hal ini ke Presiden akhir pekan nanti.

"Saya lagi bikin, nanti disampaikan ke Presiden akhir minggu ini. Setelah itu baru dikalkulasi setelah mendapat arahan," ujar Budi di Gedung DPR, Selasa (03/09/2019).

Pembangunan infrastruktur ibu kota baru nantinya akan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Saat ditanya kemungkinan perusahaan asing untuk bergabung, Budi menyambut hangat hal tersebut.

"Sebenarnya bukan asing ya, tapi skemanya KPBU, jadi LRT, kereta, pelabuhan, bandara, kalau asing mau masuk, ya, welcome saja," ungkapnya.

Penawaran skema KPBU ini diusahakan segera dimulai. Budi menyatakan, proses studinya sendiri memakan waktu 1 tahun, ditambah dengan proses lelang sekitar 6 bulan. Jika sudah didapat pemenang tender dan pembangunan berjalan selama 2 tahun, maka infrastruktur transportasi akan siap dalam 4 hingga 4,5 tahun.

Namun, Budi mengakui belum memiliki rincian pembangunannya karena masih menunggu rekomendasi lembaga terkait, misalnya Bappenas.

"Kita masih tunggu, tapi konsepnya itu bandara Balikpapan dan Samarinda itu cukup menampung untuk 10 hingga 15 tahun ke depan, bandara Balikpapan dengan kapasitas 30 ribu orang, Samarinda 20 ribu, 50 ribu itu cukup besar," ungkapnya.