Harga Tanah di Ibu Kota Baru Diprediksi Melambung

Pemerintah diprediksi tetap tak bisa mengendalikan harga tanah di Kalimantan Timur

oleh Liputan6.com diperbarui 03 Sep 2019, 16:45 WIB
Diterbitkan 03 Sep 2019, 16:45 WIB
Maket Ibu Kota baru (dok Kementerian PUPR)
Maket Ibu Kota baru (dok Kementerian PUPR)

Liputan6.com, Jakarta Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad mengatakan, pemerintah akan sulit membendung kenaikan harga tanah di Kalimantan Timur yang baru-baru ini ditunjuk menjadi ibu kota baru Indonesia.

Hal ini karena, wilayah tersebut pasti akan banyak didatangi oleh pelaku bisnis yang sudah melirik potensi pasar di sana.

"Masalahnya, yang akan pindah bukan hanya PNS kalangan bisnis juga akan pindah. Hotel kan tidak mungkin tidak ada di wilayah itu. Warung-warung makan, segala macam. Itu kan pasti pindah, mereka butuh lahan. Tanah-tanah dilokasi diluar yang sudah ditetapkan pemerintah," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/9/2019).

Kenaikan harga tanah juga nanti tidak hanya terjadi di kawasan ibu kota baru tetapi juga wilayah di sekitarnya seperti Samarinda dan Balikpapan. Dua wilayah ini memiliki infrastruktur jauh lebih maju serta fasilitas publik yang memadai.

"Nah misalnya, lokasinya kan di tengah antara Balikpapan dan Samarinda. Jadi orang akan tinggal di Balikpapan dan Samarinda karena fasilitas pendidikan dan sebagainya itu sudah lengkap. Jadi pasti akan banyak yang memilih satu dari keduanya ini. Mereka juga akan pintar, beli tanah di sini," jelasnya.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Biaya Hidup Tinggi

Desain Ibu Kota Baru
Desain Ibu Kota Baru di Kalimantan. (Liputan6.com/ Istimewa)

Selain harga tanah yang tinggi, biaya hidup juga akan tinggi karena pengeluaran untuk tempat tinggal serta kebutuhan pangan tidak diatur oleh pemerintah.

"Otomatis menyebabkan ekonomi dia tinggi di situ. Tidak ada fasilitas yang dijamin oleh negara untuk lingkungan bisnis diluar wilayah yang ditetapkan," jelasnya.

Tauhid menambahkan, spekulan sudah mulai bergerak memasarkan tanah dan potensi bisnis di Kalimantan Timur. "Spekulan pasti akan memanfaatkan itu, yakin di sana pasti akan ada iklan lah. Sudah akan banyak di lokasi, karena yang pindah pasti bukan hanya PNS, saya pun pasti pindah harus dekat dengan pengambil keputusan. Kantor berita juga pasti akan pindah." paparnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana melakukan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur di kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Pemindahan itu rencananya selesai pada 2024.

China Tertarik Bangun Ibu Kota Baru Indonesia

Menko Luhut Bahas Industri Mobil Listrik Nasional Bareng DPR
Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan memberi paparan saat rapat koordinasi membahas pengembangan kendaraan listrik nasional di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (29/11). Langkah ini sebagai upaya menekan emisi gas buang. (Liputan6.com/JohanTallo)

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsa Panjaitan, menerima kedatangan Chairman Railway Contruction Coorporation Limited, Chen Fenjian di Kantornya, Jakarta. Adapun pertemuan ini membahas rencana investasi China ke Indonesia.

Menko Luhut mengatakan, China tertarik dan menawarkan diri dalam pengembangan ibu kota baru Indonesia yang berada di Provinsi Kalimantan Timur. Rencananya, China akan masuk ke dalam transportasi masal di sana.

"Dia nawar boleh tidak kami ikut investasi di dalam pengembangan ibu kota. Saya bilang saya gak tau tapi soal itu. Tapi boleh gak teknologinya untuk publik transportasion di sana," kata Luhut saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Senin (2/9/2019).

Kendati begitu, Menko Luhut mengakui belum ada putusan resmi dari pihak China terkait transportasi mana saja yang nantinya akan dikembangkan. Sebab, menurut dia belum ada data lengkap yang disodorkan oleh pihak Railway Contruction Coorporation Limited.

Selain berencana melakukan investasi terhadap pengembangan ibu kota baru, Negeri Tirai Bambu tersebut juga ingin investasi di bidang kereta api Jakarta-Surabaya. Di mana, sebelumnya, pengembangan kereta api Jakarta-Surabaya ini sudah dulu dilakukan oleh Japan International Cooperation Agency (JICA)

"Dia jiga pengen investasi di bidang kereta api Jakarta-Surabaya. Saya bilang siap aja silahkan masuk. Nanti mari kita liat. Saya bilang tapi Jepang sudah masuk. tapi kalau kalian punya over lebih bagus teknologi bagus kita liat liat lah tapi Jepang sudah maju si,"

Menko Luhut menekankan, sejauh ini memang pemerintah Indonesia sudah sepakat dan bekerja sama dengan Jepang untuk di bidang kereta api Jakarta-Surabaya. Hanya saja belum menemui kesepakatan investasi tersebut.

"Sampai sekarang kita juga sudah denga Jepang. Tapi Jepang biar tau juga ada yang nawar jadi jangan dia macem-macem," katanya.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya