Lahan Konsesi Diambil untuk Ibu Kota Baru, Sukanto Tanoto Siap Kembalikan

Liputan6.com, Jakarta - Kamar Dagang Indonesia (Kadin) berkata sebagian besar lahan di ibu kota baru dimiliki oleh miliarder Sukanto Tanoto. Lahan berstatus Hutan Tanaman Industri (HTI) itu menurut Kadin bisa sewaktu-waktu diambil pemerintah.

Akan tetapi, pihak Tanoto menyebut hal itu bisa memberi dampak ke operasional perusahaan. Pasalnya, wilayah ibu kota baru berada di area perusahaan yang terkait dengan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) yang terafiliasi dengan perusahaan Tanoto.

"Menurut informasi yang kami terima, lokasi yang akan dipilih berada di dalam area PT ITCI Hutani Manunggal (IHM) yang merupakan mitra pemasok strategis dengan kontribusinya signifikan bagi PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP)," jelas Corporate Affairs Director APRIL Group, Agung Laksana, seperti ditulis Jumat (19/9/2019).

PT RAPP merupakan anak usaha APRIL Group. Sementara, APRIL Group adalah anggota dari Royal Golden Eagle (RGE) Group yang didirikan Sukanto Tanoto pada tahun 1973.

Pihak APRIL Group mengaku menudukung rencana pemerintah untuk membangun ibu kota baru yang lokasinya berada sebagian di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara. Namun, mereka mengakui akan ada dampak bagi operasional bisnis mereka.

Meski Kadin menyebut urusan tanah ibu kota baru sudah beres dan pemerintah bisa mengambil tanah itu dari Tanoto, tetapi pihak Tanoto berharap ada solusi terkait nasib perusahaan APRIL Group.

"Tentu saja rencana pemerintah ini akan berpengaruh bagi kegiatan operasional, namun kami percaya pemerintah akan memberikan pertimbangkan dan solusi mengenai hal ini," pungkas Agung.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyampaikan, lokasi ibu kota baru di Kalimantan Timur (Kaltim) akan menempati lahan yang sebagian besar menjadi milik seorang konglomerat pendiri kelompok perusahaan manufaktur Royal Golden Eagle (RGE), Sukanto Tanoto.

Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Mohamad Suleman Hidayat mengatakan, lahan milik Sukanto Tanoto tersebut merupakan kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang kepemilikannya bisa diambil oleh pemerintah.

"Saya baru dikasih tahu resmi bahwa tanah itu sebagian besar tanah HTI miliknya Sukanto Tanoto, HTI yang setiap saat bisa diambil oleh pemerintah," ungkap dia di Jakarta, Rabu, 18 Agustus 2019.

Dengan begitu, ia menambahkan, Sukanto bisa memberikan tanah miliknya setiap saat dibutuhkan pemerintah. "Jadi enggak ada masalah dengan tanah," sambungnya.

Namun begitu, ia menghimbau kepada pemerintah untuk bisa segera mengunci harga tanah di kawasan tersebut. Sebab, lahan itu rawan diambil-alih oleh pihak spekulan tanah.

"Kan ada spekulan di sana. Harga disepakati pemerintah, dan kalau gitu kita setuju pemerintah punya landbank, tanah-tanah dikuasai pemerintah sesuai dengan perizinan harga tetapkan sama. Kalau itu diserahkan ke spekulan jadi enggak visible," imbuhnya.

Lebih lanjut, mantan Menteri Perindustrian (Menperin) tersebut meyakini rencana pemindahan ibu kota bisa saja diterapkan pada 2024. Dengan syarat, pemerintah harus segera menyelesaikan masterplan ibu kota sehingga pembangunan infrastruktur bisa dicicil sejak 2020.

"Kalau gitu tahun depan berarti pemerintah bisa bangun infrastruktur utama, seperti jalan-jalan, listrik, telekomunikasi, dan sebagainya. Kalau masterplan sudah siap, maka juga harus mulai dibangun gedung-gedung pemerintah yang diperlukan. Itu (sumber dananya) bisa melalui APBN dulu," tandasnya.

Sebelumnya, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menerjang sejumlah wilayah di Kalimantan masih terus menyebar hingga saat ini. Asap akibat kebakaran hutan tersebut merambah ke banyak titik, termasuk di Kalimantan Timur (Kaltim).

Adapun dua tempat yang digadang-gadang bakal menjadi lokasi ibu kota baru, yakni Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, juga turut terkena imbas asap karhutla.

Namun begitu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, dua wilayah calon ibu kota tersebut masih terhitung aman terkena kabut asap efek karhutla.  

"Yang penting mitigasinya. Kabut asap tergantung arah anginnya. Yang penting ibu kota baru tidak terlalu dekat dengan sumber kebakarannya. Ibu kota baru jauh dari lahan gambut dan yang mengandung batu bara," ujar dia di Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Dia pun menyatakan, jika memang kabut asap memasuki dua wilayah itu, pemerintah akan segera berreaksi agar hal tersebut tidak mengganggu aktivitas di ibu kota baru.

"Kalaupun ada kabut yang melewatinya, Singapura dan Malaysia juga bisa merasakannya. Jadi yang penting mitigasinya," ucap dia.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan, pemerintah bakal membangun berbagai infrastruktur di ibu kota baru dengan cepat sesuai dengan permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kita ingin menjawab semua pihak yang menyatakan pembangunan ibu kota baru bisa berjalan cepat," pungkas dia.