Peta Politik Parpol Pilkada 2024, KIM Plus Menang Telak atas PDIP?

JK Tekankan Penting Pengentasan Kemiskinan dalam SDGs

Pelaksanaan SDGs memiliki 17 tujuan atau goals yang hendak dicapai

oleh Liputan6.com diperbarui 08 Okt 2019, 13:56 WIB

Diterbitkan 08 Okt 2019, 13:56 WIB

Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin usai menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (4/7/2019). Pertemuan JK dan Ma'ruf hari ini diketahui untuk bertukar informasi terkait tugas sebagai wakil presiden. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan merupakan tujuan bersama terpenting yang harus segera direalisasikan oleh seluruh negara yang berkomitmen dalam implementasi sustainable development goals (SDGs).

Pelaksanaan SDGs memiliki 17 tujuan atau goals yang hendak dicapai. Dari 17 tujuan tersebut, pengentaskan kemiskinan, tegas JK, merupakan tujuan yang paling penting.

"17 goals satu bagian dari upaya bersama dari 17 goals yang paling penting pertama menghilangkan kemiskinan di dunia ini," kata JK ketika membuka 'SDGs Annual Conference 2019', di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (8/10).

Dan pelaksanaan upaya ngentaskan kemiskinan membutuhkan dukungan banyak pihak. Dengan demikian kerja sama diperlukan.

"Kita hadir di sini untuk membicarakan bagaimana mencapai tujuan itu dengan kerja sama," ujar dia.

Tentu yang paling penting dari kerja sama tersebut adalah tindakan dan program nyata. Sehingga pengentasan kemiskinan tidak hanya sebatas diskusi semata.

"Tentu saya kira konferensi bagus, tapi yang dibutuhkan adalah pelaksanaan. Bagaimana melaksanakan hasil-hasil yang dibicarakan bersama," tegas dia.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menko Puan: Kenaikan Iuran BPJS Tak Pengaruhi Angka Kemiskinan

Puan Maharani Gunakan Hak Pilih Bareng Megawati

Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menunjukkan surat suara sebelum menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2019 di TPS 62, Kebagusan, Jakarta, Rabu (17/4). Puan mencoblos bersama keluarganya, termasuk Megawati Soekarnoputri dan adiknya, Prananda Prabowo. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Pemerintah akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan mulai 2020 mendatang. Kenaikan ini mencapai hampir 100 persen untuk semua kelas.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani memastikan kenaikan ini tak akan berdampak pada peningkatan angka kemiskinan. Puan mengatakan, kendati iuran BPJS dinaikkan, Penerima Bantuan Iuran (PBI) ditanggung pemerintah.

"Lho untuk PBI, rakyat yang ditanggung oleh negara itu tetap kita tanggung. Jadi ada 96,8 (juta) plus yang lain-lain, hampir 120 juta orang rakyat miskin masih ditanggung oleh negara," jelasnya di Gedung Lemhanas RI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (5/9/2019).

Puan mengatakan yang harus menambah bayaran iuran BPJS Kesehatan ini adalah peserta mandiri. Peserta mandiri pun bisa memilih kelas sesuai kemampuan mulai dari kelas I, kelas II, sampai kelas III.

"Tapi untuk PBI rakyat Indonesia itu negara tetap hadir, negara tidak kemudian tidak membayar iuran peserta PBI," ujarnya.

Lanjutkan Membaca ↓