Ini PR Besar Menteri Pertanian Menurut Faisal Basri

Liputan6.com, Jakarta - Ekonom Senior Faisal Basri mengatakan, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman beserta Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto merupakan tiga sosok yang secara kinerja buruk dalam bantu penerimaan pajak.

Khusus untuk Mentan, ia mengungkapkan, pekerjaan rumah terbesarnya selama masa jabatannya ialah tak bisa menentukan fokus kerja yang hendak dicapai.

"Maunya kedaulatan pangan, swasembada pangan, atau ketahanan pangan? Enggak bisa digapai semua atuh," kritik Faisal di Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Sebagai perbandingan, ia menyebutkan Singapura, sebuah negara kecil tapi mampu mengelola lahan pertanian dengan baik.

"Singapur kan enggak punya lahan pertanian, tapi jadi food security terbaik di dunia," ujar dia.

Sebuah nama yang kerap digadang-gadang sebagai calon suksesor Amran pada periode kedua Jokowi yakni Wakil Ketua Umum Gerindra Edhy Prabowo. Dia pernah menjabat sebagai Ketua Komisi IV DPR RI yang membidangi soal pertanian, kehutanan, lingkungan hidup, dan pangan.

Saat dimintai tanggapan siapa kira-kira sosok yang tepat untuk menjabat sebagai Mentan pada 5 tahun mendatang, Faisal belum bisa menjawabnya.

"Saya enggak tau. Edhy Prabowo aja saya enggak tau. Bukan kompetensi saya juga pertanian. tanya orang-orang yang jago pertanian lah," tukas Faisal Basri.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Ekonom senior Faisal Basri menyoroti tren penerimaan negara dari pajak yang cenderung menurun dalam beberapa waktu terakhir. Salah satu hal yang menjadi sorotannya yakni banyaknya pekerja lepas seperti supir ojek online (ojol) yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Dia mengatakan, suksesnya pertumbuhan pajak itu ibarat menanam buah. Menurutnya, menumbuhkan ekonomi itu sama dengan kiat memetik buah yang ranum seandainya itu berasal dari bibit yang bagus dan dapat disiram secara teratur.

"Teman-teman harus sadari bahwa penerimaan pajak terbesar industri. Nah, kalau industrinya trennya turun terus ya pertumbuahn pajak juga turun," ujar dia saat ditemui di Tjikini Lima Restaurant & Cafe, Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Faisal mengapresiasi upaya perusahaan seperti Gojek dan Grab yang bisa memangkas angka pengangguran dengan menarik mitra kerja. Namun, ia menganggap hal tersebut belum efektif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas lantaran belum berperan besar dalam menyumbang pajak.

"Artinya orang yang bekerja bisa bayar pajak. Tapi kalau bekerjanya di Gojek Grab kan enggak ada NPWP-nya. Jadi ekonomi tumbuh berkualitas juga sangat penting," imbuh dia.

Menurutnya, sebuah badan usaha formal bakal melakukan pemotongan pajak pendapatan kepada para pegawainya. Sementara driver ojol berstatus sebagai mitra kerja yang tidak mendapat slip gaji dari perusahaan yang mempekerjakannya.

"Kalau pabrik pertumbuhan niscaya pabrik itu punya nomor usaha formal dia bayar pajak perusahaan, dia bayar PPN, dan (pajak) pegawai-pegawai dari pabrik tinggal dipotong dari gaji. Tapi kalau Gojek enggak ada gajinya, enggak ada slip gajinya," tutur dia.