Takut Impor China, India Enggan Gabung Perdagangan Bebas Asia-Pasifik

Liputan6.com, Bangkok - India menolak bergabung ke perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang dibahas pada ASEAN Summit ke-35 di Bangkok. Negara itu beralasan terhalangi kepentingan domestik.

RCEP merupakan konsep perjanjian perdagangan bebas antara 10 negara ASEAN serta negara Asia Timur (China, Jepang, Korea Selatan), Australia, dan Selandia Baru. Potensi ekonomi dari RCEP pun menjadi daya tarik utama.

Menurut India Times, India meminta adanya safeguard untuk melindungi industri dan peternakan mereka. Pasalnya, negara itu khawatir pada serbuan impor, terutama dari China. Politisi di India pun ramai-ramai menolak RCEP.

"Kesepatan ini tidak memberikan jawaban yang memuaskan pada permasalahan dan kekhawatiran besar dari India. Dalam situasi tersebut, tidaklah mungkin bagi India untuk bergabung ke Perjanjian RCEP," ujar Perdana Menteri Narendra Modi.

Menteri Perdagangan dan Industri India, Piyush Goyal, juga menyebut RCEP tidak sesuai dengan kepentingan nasional India dan program Made in India yang bertujuan memperkuat manufaktur.

Selain itu, neraca perdagangan India ke wilayah RCEP pun tekor USD 105 miliar pada tahun 2019. Negara India pun sedang mengalami perlambatan ekonomi dan kesulitan di sektor manufaktur dan lapangan kerja. 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

India pun tetap menegaskan ingin terus bermitra dengan negara-negara anggota RCEP.

Dilaporkan CNBC, Diplomat India menyebut negaranya sudah menyampaikan penolakannya pada negara-negara lain. Ia berkata India memiliki permasalahan pokok yang belum selesai.

"Melihat keadaan yang ada, kami percaya bahwa tidak bergabung dengan kesepakatan tersebut adalah keputusan yang benar bagi India. Kami ingin lanjut mempertahankan dan memperkuat perdagangan, investasi, dan relasi antar-masyarakat di region ini," ujar Vijay Thakur Singh, diplomat urusan hubungan Asia Timur dari Kementerian Luar Negeri India.

Diplomat itu tak menjelaskan apa permasalahannya, tetapi analis Eurasia Group menyebut India khawatir atas serbuan impor China dan masih kurangnya akses pasar, terutama untuk jasa.

KTT ke-3 RCEP di Bangkok menghasilkan Joint Leaders Statement on Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengapresiasi hasil itu.

"Kita sudah bekerja, bernegosiasi guna mencapai titik temu selama 7 tahun," kata Jokowi, Senin 4 November 2019. 

Jokowi menyampaikan, dalam beberapa hari terakhir ini para perunding Indonesia terus mencari titik temu. "Mendekati pukul 12 tadi malam, teks Joint Statement telah berhasil disepakati."

Indonesia paham titik temu terhadap teks perjanjian belum mencakup semua negara RCEP. Selaku negara koordinator, Indonesia menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan atas dukungan penuh dan konstruktif seluruh negara RCEP selama proses perundingan berlangsung.

Negara RCEP menyampaikan penghargaan tinggi atas kepemimpinan Indonesia selama perundingan berlangsung.

Jokowi berharap agar apa yang telah dihasilkan pada titik ini dapat ditindaklanjuti dengan penandatanganan RCEP pada 2020.

Turut mendampingi Presiden dalam KTT tersebut antara lain Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Staf Khusus Presiden Fadjroel Rahman, Duta Besar Indonesia untuk Thailand Ahmad Rusdi.