Jokowi Soal Omnibus Law: Kita Pangkas yang Hambat Pembangunan Negara

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap aturan mengenai omnibus law atau skema penyatuan sejumlah aturan yang terkait mengenai perizinan usaha dapat segera disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dengan begitu, segala perizinan usaha dan investasi di Tanah Air diharapkan ke depan makin membaik.

"Kita coba ke DPR yang perlambat kecepatan kita bangun negara ini akan kita pangkas. Doakan, disetujui dewan (omnibus law)," kata Jokowi di Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Jokowi mengatakan sejauh ini para pembantunya di pemerintahan sudah membedah sebanyak 74 Undang-Undang yang nantinya akam direvisi secara bersamaan. Dari 74 aturan tersebut akan dilebur menjadi satu undang-undang saja.

"Kalau kita urus satu, dua, tiga aja gak dapat. 74 kita kumpulkan kita ajukan dalam omnibus law," kata dia.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, dirinya akan mengadakan rapat perdana dengan kementerian dan lembaga di bawahnya, untuk membahas masalah yang ada.

Salah satunya membahas soal pembuatan omnibus law. "Nanti hari kamis kita akan rapat dulu dengan Menkum HAM. Kita akan bicarakan omnibus law itu, kan harus diklasifikasi juga di bidang apa," jelas dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyambut baik pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2018 yang terjaga pada kisaran 5 persen. Angka ini dinilai masih bagus di tengah kondisi gejolak ekonomi global.

"Hampir semua negara pertumbuhan ekonominya turun, tapi kita Alhamdullilah kita masih diberi angka 5 persen lebih sedikit memang. Tapi sudah diberi lebih dari 5 persen itu sudah bagus," ungkap Jokowi dalam acara Indonesia Banking Expo 2019 di Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,02 persen di kuartal III-2019. Melambat dari posisi kuartal III-2018 yang sebesar 5,17 persen, maupun dari kuartal II-2019 yang sebesar 5,05 persen.

Jokowi mengatakan banyak sejumlah negara yang mengalami pelemahan ekonomi lebih dalam dari Indonesia. Misalnya saja Hong Kong mengalami resesi dengan pertumbuhan ekonomi yang terkontraksi 3,2 persen di kuartal III-2019, dari sebelumnya di kuartal II-2019 terkontraksi 0,4 persen.

"Negara lainnya ada yang tumbuh minus, ada yang menuju nol, ada yang berkurang 1-2 persen, bahkan ada yang dari 7 persen menjadi 1 persen. Jadi dengan 5 persen itu menandakan lebih bagus dari negara-negara lain, ini patut kita syukuri," katanya.

Mantan Walikota Solo ini menambahkan, pada dasarnya Indonesia memiliki potensi untuk menjadi negara dengan pendapatan tinggi (high income country).

Untuk itu perlu menggenjot ekonomi untuk keluar dari jebakan negara dengan pendapatan menengah (middle income country).

Saat ini status Indonesia sendiri sebagai negara dengan Produk Domestik Bruto (PDB) berskala USD 1 triliun. Bahkan paritas daya beli (purchasing power parity/PPP) Indonesia berada di peringkat ke-7 di dunia.

"Artinya kita sebesarnya besar, punya potensi menjadi negara yang berpenghasilan dia menandaskan.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com