Sri Mulyani Ungkap Arti Penting APBN dalam Ekonomi Nasional

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menjadi pembicara dalam acara BRI Group Economic Forum 2020. di Jakarta. Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani menyampaikan peranan penting Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebagai alat fiskal.

"Salah satu kebijakan penting adalah APBN sebagai fiscal tools," kata dia dalam sambutannya di Jakarta, Rabu (29/1/2020).

Sri Mulyani menyebut APBN juga menjadi peranan penting dalam menjaga stabilitas mendorong pertumbuhan ekonomi. APBN juga dinilai mampu sebagai alat menyokong investasi.

Peranan lain dari APBN yakni mampu menjaga stabilitas sosial dan politik dalam negeri. Hal ini terbutkti dari dukungan APBN dalam pelaksanaan pesta demokrasi pada pemilihan presiden 2019 lalu.

"APBN mendukung itu besar membiayai KPU, Bawaslu, Keamanan dan itulah yang sudah dialkukan oleh APBN. APBN sebagai peranan dan kehadirannya luar biasa, sosisal ekonomi politik," sebut Sri Mulyani.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Kementerian Keuangan mencatat defisit Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) sementara sepanjang 2019 sebesar Rp 353 triliun atau setara dengan 2,20 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Defisit tersebut berasal dari belanja negara sebesar Rp 2.310 triliun, sementara pendapatan hanya mencapai sebesar Rp 1.957 triliun.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, defisit sebesar Rp 353 triliun tersebut lebih tinggi dari target defisit APBN 2019 yang hanya sebesar Rp Rp 296 triliun. Namun, angka ini masih bersifat sementara sebab pihaknya masih akan melakukan perhitungan kembali. 

"Realiasi ini memang lebih besar dari target awal yang defisit Rp 296 triliun, naik dari target 1,84 persen terhadap PDB jadi 2,2 persen terhadap PDB," ujarnya dalam konferensi pers di APBN Kita di Kantornya Jakarta, Selasa (7/1/2020).

Defisit APBN hingga akhir 2019 tersebut didorong realiasi pertumbuhan penerimaan yang lebih rendah dari realiasi pertumbuhan belanja negara. Hal ini dikarenakan adanya tekanan pada penerimaan negara akibat dari pelemahan ekonomi global.

Penerimaan negara tercatat sebesar Rp 1.957, triliun atau 90,4 persen dari target APBN 2019 yang sebesar Rp 2.165,1 triliun. Angka ini hanya tumbuh 0,7 persen dibandingkan periode akhir 2018 sebesar Rp 1.943,7 triliun.