Dikritik Soal Pemeriksaan Corona di Soetta, Ini Kata Dirut Angkasa Pura II

Liputan6.com, Jakarta - Pemeriksaan dan pengawasan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dianggap belum optimal di tengah penyebaran Covid-19 atau virus corona.

Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero), Muhammad Awaluddin mengatakan proses pemeriksaan tetap dilakukan, namun memang ada prosesnya.

"Authorithiesnya ada banyak, ada imigrasi, karantina, custom," ujarnya di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Rabu (03/03/2020).

"Tidak mudah. Jadi kalau yang dikritisi kok cuma diperiksa aja, kok cuma bikin health alert card. Ini nggak becus kerja ini angkasa pura II. Ya udah kita telen aja", tambahnya.

Awaluddin menjelaskan, konsep terkoneksi satu sama lain antara informasi, proses kerja, dan decision making proses antar unit harus dilakukan.

"Pada akhirnya nanti tiga platform besar ini akan menyatu menjadi platform besar yang disebut dengan aiport platform integration. Itu ada dalam skenario kami. Itu rencana ke depan sebagai pengelola bandara besar dengan 100 juta pergerakan harus punya kalau nggak, lost direction kita,"

Hingga hari ini, Awaluddin mengatakan pergerakan penumpang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta belum mengalami penurunan secara berarti.

Ini terjadi sejak virus corona mewabah di sejumlah negara dan akhirnya terkonfirmasi pula di Indonesia.

"Iya sih menurun, tapi skalanya masih dalam ratusan ribu, pergi dan terbang. Di Soekarno-Hatta setiap hari itu 200.000 pergi dan datang," paparnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyampaikan bahwa pengecekan bagi seseorang saat kedatangan ke Indonesia melalui bandar udara (bandara) itu dilakukan sebanyak 3 kali.

“Sebenarnya di bandara itu ada 3 lapis ya, satu secara umum, kedua dideteksi individual, dan satu yang ada di pesawat dari negara-negara tertentu yang zona merah. Nanti akan saya klarifikasi lagi,” ujar Menhub dikutip dari laman Setkab, Rabu (4/3/2020).

Menjawab soal diskon tiket pesawat, Menhub sekarang baru mau dijalankan, nanti setelah pelaksanaan 3 bulan ke depan baru akan dievaluasi.

”Kalau yang diskon sebenarnya mulai tanggal 1 ini ya, tapi asosiasi pengen membahas pengen membuat satu dasar hukumnya, jadi kita tunggu itu. Setelah itu jalan. Kalau insentif itu dominan di Pariwisata,” jawab Menhub.

Indikator mengenai pembatasan penerbangan, menurut Menub, ada banyak namun yang memiliki domain adalah Menteri Kesehatan dan Menteri Luar Negeri. Ada 4 negara, menurut Menhub, yang akan kemungkinan punya pembatasan.

”Korea, Jepang, Italia, dan Iran,” tambahnya.

Mengenai pemberian diskon, Menhub menjelaskan diberikan kepada turis dalam negeri sedangkan untuk wisatawan asing melalui diskon travel agent.