Jokowi Minta APBN dan APBD Direalokasi untuk Penanganan Dampak Corona

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjelaskan, pandemi virus Corona Covid-19 membuat pertumbuhan perekonomian dunia turun dari 3 persen jadi 1,5 persen. Tidak hanya itu, dia juga memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia juga akan tertekan.

"Prtumbuh ekonomi negara kita yang semula 5 persen sampai 5,4 persen juga akan mengalami penurunan," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas terkait Kebijakan Moneter dan Fiskal Menghadapi Dampak Ekonomi Pandemi Global Covid-19 melalui video teleconverence di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (20/3/2020).

Jokowi pun memerintahkan kepada seluruh pejabat pemerintahan untuk fokus ulang dan merealokasikan belanja APBN dan APBD di daerah-daerah. Realokasi anggaran difokuskan jadi tiga hal yaitu, bidang kesehatan, terutama pengendalian virus Corona, kedua social safety net serta memberikan insentif ekonomi untuk pelaku usaha atau UMKM agar mereka tetap kondusif.

"Saya perintahkan semua menteri, juga pemerintah daerah untuk memangkas rencana belanja APBN dan APBD yang tidak prioritas, banyak sekali ini yang tidak prioritas pangkas dulu. Anggaran perjalanan dinas, belanja rapat, pembelian barang yang tidak prioritas saya minta dipangkas," ungkap Jokowi.

Tidak hanya itu, program sosial safety net atau bantuan sosial kata Jokowi harus memberikan dampak untuk meningkatkan konsumsi, serta peningkatan daya beli masyarakat. Seluruh bantuan kata Mantan Gubernur DKI Jakarta harus segera diimpelemnetasikan.

"Ini program bantuan langsung ke masyarakat, baik itu program keluarga harapan, PKH, Kartu Indonesia Sehat KIS, kartu indeonsia pintar, kartu sembako, rastra semua segera diimplementasikan seawal mungkin," kata Jokowi.

Kemudian, dia juga mengatakan kartu prakerja harus segera di mulai. Hal tersebut kata dia untuk memberikan peningkatan.

"Untuk mengatasi hal yang berkaitan dengan PHK," ungkap Jokowi.

Reporter: Intan Umbari Prihatin

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para menterinya untuk memberitahukan kepada perusahaan-perusahaan agar tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) berkaitan dengan adanya wabah virus corona (COVID-19).

"Usahakan beritahukan kepada perusahaan-perusahaan agar tidak melakukan pemutusan hubungan kerja baik Menteri Perindustrian, baik Menteri UKM, yang berkaitan dengan ini," kata Presiden dalam Rapat Terbatas Percepatan Agenda Kerja Kementerian melalui konferensi video dari Istana Bogor, Jawa Barat, seperti dikutip dari Antara, Senin (16/3/2020).

Presiden Jokowi juga meminta Menteri Desa dan Menteri Dalam Negeri mengarahkan seluruh kepala daerah dan kepala desa agar segala hal berkaitan dana desa diarahkan kepada hal-hal yang bersifat cash forward dan padat karya.

"Sehingga masyarakat desa bisa menikmati dana desa sebesar Rp72 triliun, diarahkan ke sana, jangan dipakai ke hal-hal yang tidak menyasar ke konsumsi dan daya beli masyarakat," ujar Presiden.

Presiden menyatakan saat ini Indonesia berada pada situasi yang tidak biasa, baik yang berkaitan dengan perlambatan ekonomi yang berkaitan dengan pandemi COVID-19.