Tekan Jumlah PHK, HIPMI Sebut 2 Jenis Usaha Bisa Dikembangkan Saat Pandemi

Liputan6.com, Jakarta Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) tengah intens melakukan komunikasi dengan Kepala Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan Covid-19 yang juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo. Komunikasi bertujuan menciptakan lapangan pekerjaan baru untuk warga yang terimbas dampak pandemi Covid-19.

Ketua Umum BPP HIPMI Mardani H. Maming mengatakan, pihaknya dapat menjadi inisiator dengan menciptakan lapangan pekerjaan baru untuk warga yang terimbas dampak pandemi Covid-19. Menurut dia, jenis usaha yang potensial dikembangkan masyarakat, seperti makanan dan minuman khas setempat.

"Kita jaga untuk meminimalisir PHK. Kita jaga eksosistem dunia usaha agar bisa hadapi pandemi Covid-19. Bersama Gugus Tugas Insyallah kita bisa sinergi bersama," ujar Maming di Jakarta, Senin (6/7).

Kemudian, mantan Bupati Tanah Bumbu Kalimantan Selatan itu meminta, para stakeholder ekonomi nasional baik pengusaha, buruh, pemerintah, dan UMKM untuk mengedepankan kepentingan nasional dalam mengambil keputusan dan bertindak. Selain itu, para stakeholder harus bekerja bersama untuk menciptakan kondisi dan solusi yang saling menguntungkan (win-win solution) ketimbang berselisih.

Pun pemerintah juga diminta aktif dalam mendukung pengusaha khususnya pengusaha muda. Yakni melalui stimulus ekonomi yang terencana, baik dari sisi perpajakan, kredit/cash flow, maupun keringanan beban operasional

"Bersama-sama kita semua bisa menghadapi situasi yang sangat tidak menentu ini. Kami berharap, pemerintah pusat dan daerah fokus mengatasi pandemi Covid-19 ini supaya cepat terkendali," ucapnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sementara itu, Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Vokasi, dan Kesehatan BPP HIPMI Sari Pramono menyatakan, untuk mencegah masyarakat terpapar Covid-19 dan terkena PHK, BNPB dan HIPMI akan melakukan sosialisasi bersama agar seluruh pengusaha menaati protokol kesehatan dalam menjalankan kegiatan perekonomiannya.

"Kami dan BNPB terus mengadakan sosialisasi untuk protokoler kesehatan. Kita fokus adaptasi di era new normal. Insyallah ke depan kita akan mengadakan webinar bersama soal PHK yang bisa dihubungkan dengan pandemi Covid-19," ungkapnya.

Menurut Sari, peran sumber daya manusia (SDM) sangat penting bagi perekonomian sebuah negara dan salah satu input penting bagi pembangunan industri yang berdaya saing. Pada 2030-2040, Indonesia akan mengalami bonus demografi dimana jumlah usia produktif mencapai 64 persen dari total penduduk 297 juta jiwa.

"Sumber daya sehat dan kuat itu penting, seperti misalnya bonus demografi antara bencana vs kesempatan. Berdasarkan laporan World Economic Forum (WEF), index daya saing global Indonesia pada 2017 di peringkat 47, pada 2018 menempati posisi peringkat 45, dan di peringkat 50 pada 2019," tuturnya.

Sari menyebutkan, data dari Badan Pusat Statistik (BPS), lulusan SMK mendominasi tingkat pengangguran terbuka (TPT) menurut jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan pada Februari 2017 hingga Februari 2019. Dengan demikian, pembangunan kualitas SDM harus melalui pengembangan vokasi.

Selain itu, Sari juga menyoroti mengenai program Kartu Prakerja. Dia menyebut, seharusnya pemerintah menggandeng penyerap tenaga kerja, bukan malah menggandeng platform digital.

"Sehingga Kartu Prakerja harus tetap tepat sasaran dalam penyalurannya. Progam Kartu Prakerja yang tepat sasaran bisa mengurangi gelombang PHK yang terjadi lantaran pandemi Covid-19," tukasnya