Hore, PNS Kemenkeu Bakal Dapat Pulsa Rp 200 Ribu per Bulan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Kemenkeu) tengah mengkaji pemberian pemberian pulsa untuk para PNS di lingkungan Kemenkeu. Saat ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memang menerapkan flexible working space (FWS) sebagai langkah new normal atau kebiasaan baru di lingkungan Kemenkeu.

Dengan FWS, maka seluruh pegawai Kemenkeu bisa memaksimalkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan dan menjaga produktivitas pegawainya. Untuk itu, beberapa pegawai Kemenkeu mengusulkan adanya pemberian uang pulsa untuk menunjang FWS ini.

"Pekerjaan apapun terus kami respon walaupun itu hari libur, Sabtu atau Minggu, karena persiapan penerbitan selalu memakan waktu dan persiapan yang cukup kompleks, maka mau tidak mau work life balance kami terganggu. Belum lagi koordinasi yang kami lakukan melalui zoom itu sehari bisa 3 sampai 4 kali rapat minimal waktu -2 jam, sehingga biaya pulsa pun menjadi melonjak," beber Yusman, salah satu pegawai Direktorat Surat Utang Negara Kemenkeu dalam siaran Town Hall Meeting, Jumat (21/8/2020).

Menanggapi itu, Menkeu Sri Mulyani meminta kepada pejabat terkait untuk mempertimbangkan aspirasi mengenai pemberian pulsa kepada pegawai Kementerian Keuangan. Menurut dia, banyak anggaran yang tidak terpakai karena COVID-19 bisa dimanfaatkan untuk pemenuhan aspirasi tersebut.

"Cuma tadi yang biaya pulsa tolong dipikirkan. Saya sudah mengatakan toh kita kan, anggaran kita banyak yang nggak kepake untuk tadi untuk snack meeting, untuk traveling, kalau Yusman harusnya DJPPR kan belanja kita untuk marketing lah, untuk apalah itu kan nggak ada sekarang, ya udah dipakai untuk bayar pulsa kamu saja pasti bisa kalau cuma Rp 300 ribu, itu menurut saya policy dari pimpinan saja," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menilai pemenuhan biaya pulsa untuk pegawai Kemenkeu perlu diberikan. Apalagi bagi yang bekerjanya terbukti melebihi jam kantor.

"Menurut saya apa yang kamu minta fair, Rp 300 ribu tolong lihat saja dari sisi anggaran DJPPR, terutama untuk tim yang harus kerja extra hours ya mestinya bisa diberikan tambahan uang pulsanya," jelas dia.

Menyambung permintaan pegawai Kemenkeu ini, Dirjen Anggaran Askolani mengatakan anggaran untuk kebutuhan pulsa sudah diperbaharui yakni sebesar Rp 200 ribu. “Update-nya Rp 200 ribu, cukup itu sudah kita hitung,” tandasnya.

Sebelumnya, diketahui Kemenkeu sudah menganggarkan uang pulsa sebesar Rp 150 ribu untuk tahun 2021. Dimana dananya berasal dari anggaran sarana dan prasarana IT. Namun dengan kondisi saat ini, maka Kemenkeu terus melakukan penyesuaian.

** Saksikan "Berani Berubah" di Liputan6 Pagi SCTV setiap Senin pukul 05.30 WIB, mulai 10 Agustus 2020

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, di masa pandemi Virus Corona saat ini semua pihak harus bahu-membahu agar ekonomi tidak jatuh terlalu dalam. Hal kecil yang dapat dilakukan misalnya makan di warung tegal (warteg) untuk membantu ekonomi Usaha Kecil Menengah dan Mikro (UMKM).

"Jika Anda melakukan lebih inovatif berpikir dengan desain Anda, Anda bisa mencoba untuk membeli sesuatu dari warung Tegal dekat dengan tempat Anda," ujar Sri Mulyani dalam sebuah diskusi online, Jakarta, Rabu (19/8/2020).

Sri Mulyani mengatakan, masyarakat tidak boleh hanya menonton dan menunggu kebijakan pemerintah dalam mengatasi dampak pandemi. Semua pihak bisa memiliki kontribusi yang sama secara signifikan.

"Jadi jangan hanya berharap dan menyampaikan bahwa ini hanya pemerintah yang memiliki aturan dan tanggung jawab untuk melakukan itu. Masing-masing dari Anda sebenarnya dapat berkontribusi secara signifikan," jelasnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, hingga kini ada sebanyak 60 juta lebih UMKM di Indonesia dengan berbagai usaha. Pemerintah terus mencermati kebutuhan setiap sektor agar anggaran yang disiapkan tepat sasaran.

"Soal UMKM, database yang kita punya, kita punya 60 juta UMKM lebih. Di momen ini, semua kementerian seakan melihat di bawah mikroskop. Menkeu menyediakan ke presiden, dan seluruh kementerian, data anggaran yang diperlukan untuk dialokasikan. Presiden nanya, ini adalah waktu bagi semua menteri untuk melihat mikrodetail di situasi ini," tandas Sri Mulyani.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com 

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, pemerintah sangat serius mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal III 2020. Hal itu dilakukan agar Indoensia tidak masuk jurang resesi. Mengingat pertumbuhan ekonomi di kuartal II minus 5,32 persen.

“Resesi itu artinya kalau minimal dua kuartal berturut-turut pertumbuhannya (ekonomi) secara year-on-year-nya negatif. Kita sudah mengalami dikuartal kedua -5,32 persen. Jadi, kalau kita ingin kuartal ketiga tidak negatif, maka seluruh kontribusi dari pertumbuhan ekonomi harus diupayakan bisa tumbuh kembali,” kata dia di Jakarta, seperti dikutip dari laman Kementerian Keuangan, pada Selasa 18 Agustus 2020.

Terdapat dua variabel yang penting dalam menumbuhkan ekonomi di Indonesia. Pertama adalah konsumsi dan kedua adalah investasi. Kedua variabel tersebut mampu menyumbangkan hampir 90 persen dari keseluruhan ekonomi Indonesia.

Untuk itu, Bendahara Negara ini menegaskan bahwa pemerintah melalui belanja negara yang ada di dalam APBN akan terus berjuang untuk bisa menggunakan anggaran yang sudah dialokasikan untuk bisa mengembalikan daya beli masyarakat agar konsumsi masyarakat bisa pulih kembali.

Selain itu, belanja negara juga akan digunakan untuk mengembalikan kepercayaan pada dunia usaha dan juga sektor perbankan, sehingga kredit usaha tetap berjalan dan dunia usaha masih bisa bergulir kembali.

“Kita berharap dalam dunia usaha serta UMKM, dengan penempatan dana pemerintah di dalam perbankan bisa mendorong kembalinya kredit modal kerja, baik di perusahaan-perusahaan utama yang labor intensif, dan juga dari UMKM. Dengan menempatkan dana di perbankan, pemerintah memberikan penjaminan," kata dia.

Beberapa upaya di atas semuanya dilakukan pemerintah melalui policy, agar dunia usaha di sektor investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat serta kegiatan konsumsi masyarakat bisa kembali pulih. Sehingga tu bisa menjadi katalis untuk bisa mendorong dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi kembali.