Menko Airlangga Sebut Kondisi Jakarta Sangat Pengaruhi Ekonomi Nasional

Airlangga Hartarto mengatakan pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta tertekan paling dalam setelah Bali pada triwulan II-2020

oleh Liputan6.com diperbarui 15 Sep 2020, 11:25 WIB
Diterbitkan 15 Sep 2020, 11:15 WIB
Pembentukan Tim Penanganan Covid-19 dan Pemulihan
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bersiap jumpa pers usai bertemu Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (20/7/2020). Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang pembentukan Tim Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan Covid-19. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/POOL)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta tertekan paling dalam setelah Bali pada triwulan II-2020. Tercatat pertumbuhan ekonomi di Ibu Kota ini -8,22 persen.

"DKI pertumbuhannya tertekan paling dalam, yaitu minus 8, kedua setelah Bali," kata Airlangga dalam sambutannya di acara Sarasehan Virtual 100 Ekonom: Tranformasi Ekonomi Indonesia Menuju Negara Maju dan Berdaya Saing, Jakarta, Selasa (15/9/2020).

Airlangga melanjutkan, pertumbuhan ekonomi di Bali paling tertekan mengalami kontraksi hingga -10 persen. Namun, DKI menjadi yang tertinggi karena masuk dalam 10 provinsi penyumbang PDB terbesar.

Selain itu, DKI Jakarta memiliki realisasi tinggi dan sangat berdampak pada kegiatan perekonomian. "DKI seperti kita ketahui efeknya sangat besar terhadap kegiatan perekonomian nasional," kata Airlangga.

Selain DKI Jakarta, beberapa provinsi lainnya juga mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi. Misalnya di Jawa Timur yang pertumbuhannya -5,9 persen, Jawa Barat -5,8 persen, Jawa Tengah -5,94 persen, Kalimantan Timur -5,46 persen, dan Banten -7,4 persen.

Sementara itu, beberapa provinsi yang pertumbuhan ekonomi terkontraksi tidak terlalu dalam, yakni Sumatera Utara -2,37 persen, Riau -3,22 persen, Sulawesi Selatan -3,87 persen dan Sumatera Selatan -1,37 persen. Daerah-daerah ini masih bisa tetap tumbuh lantaran ditopang sektor pertanian atau sektor perkebunan yang tidak terlalu terdampak oleh pandemi.

"Kuta lihat sektor pertanian dan perkebunan ini yang kurang berpengaruh akan pandemi ini," kata Airlangga.

Begitu juga dengan sektor pertambangan dan penggalian. Airlangga menyebut sektor dua sektor ini bisa menjadi pembangkit perekonomian nasional.

Khususnya pada penggalian nikel di Sulawesi dan industri pengolahan, kontruksi dan perdagangan. Lima sektor ini masih bisa jadi penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Lima sektor yang bisa mengungkit perekonomian nasional," kata dia.

Merdeka.com

Pemberlakuan PSBB Jakarta Bikin Ekonomi Kuartal III Kembali Minus

FOTO: Pembatasan 25 Persen Pekerja Kantoran di Jakarta
Pekerja melintasi trotoar saat jam pulang kantor di kawasan Sudirman, Jakarta, Senin (14/9/2020). Selama PSBB, Pemprov DKI Jakarta mewajibkan perusahaan nonesensial untuk membatasi 25 persen dari total pekerja yang bekerja di kantor guna memutus penyebaran Covid-19. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya menerapkan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat mulai Senin, 14 September 2020. Dalam PSBB ini hanya ada 11 bidang usaha yang diperbolehkan tetap beroperasi.

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan, dunia usaha mendukung keputusan Gubernur tersebut. Namun, ia menyebut bagi pengusaha kebijakan ini membuat ekonomi Jakarta akan terhenti kembali, di mana berbagai sektor usaha jasa akan tutup dan konsumsi rumah tangga dipastikan menurun.

Selama saat Krisis 1998 ia pun memproyeksikan, PSBB membuat pertumbuhan ekonomi Jakarta di kuartal 3 berpotensi minus. Sebab, pertumbuhan ekonomi Jakarta kuartal dua saja terkontraksi minus 8,22 persen di atas nasional yang terkontraksi minus 5,32 persen.

“Bagi pengusaha kebijakan ini amat berat, akan tetapi harus kita terima dan dukung karena ambang batas penyebaran virus Covid 19 semakin meningkat. Kebijakan ini tentu akan membuat ekonomi Jakarta stagnan kembali di mana aktivitas perkantoran akan tutup,”kata Sarman kepada Liputan6.com, Kamis (10/9/2020).

Lantaran, berbagai sektor usaha yang tutup seperti pusat perdagangan, mal, kafe, restoran, hotel, termasuk pembatasan operasional transportasi pelaku UMKM, seluruh aktivitas perkantoran dan operasional berbagai usaha di luar 11 sektor yang dikecualikan, serta berbagai aktivitas masyarakat akan tutup dan dibatasi.

Kata Sarman, pelaku usaha sangat memaklumi kebijakan tersebut karena merupakan suatu pilihan sulit bagi Gubernur DKI Jakarta. Namun, dalam situasi dan kondisi seperti ini, keputusan harus segera diambil dan keselamatan dan kesehatan masyarakat di atas segala-galanya.

Padahal, di sisi lain ekonomi Jakarta baru mulai bergairah dalam dua bulan terakhir, meskipun masih dengan pembatasan-pembatasan protokol kesehatan.

“Sehingga diberlakukannya kembali PSBB akan memperpanjang masa penantian pengusaha hiburan malam yang sudah hampir 6 bulan tutup dan hingga saat ini belum diizinkan buka,” pungkasnya.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya