Dahlan Iskan soal Usul Ahok Bubarkan Kementerian BUMN: Itu Bukan Pemikiran Baru

Liputan6.com, Jakarta - Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengusulkan pembubaran Kementerian BUMN yang dinilai tidak efisien dalam tata kelola perusahaan pelat merah selama ini. Kata Ahok, lebih baik Kementerian BUMN diganti dengan pembentukan superholding seperti yang dilakukan Pemerintah Singapura melalui Temasek.

Mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan mengatakan, pembubaran Kementerian BUMN sebenarnya bukan hal baru. Sejak kepemimpinan Menteri BUMN pertama, Tanri Abeng keinginan membubarkan kementerian tersebut sudah ada.

"Bahwa BTP mengatakan di video itu seharusnya Kementerian BUMN dibubarkan, itu bukan pemikiran baru. Sejak Tanri Abeng menjadi menteri BUMN yang pertama, pemikiran itu sudah ada. Tanri sudah mengemukakan itu," ujar Dahlan melalui keterangan resminya, Jakarta, Kamis (17/9).

Dahlan mengatakan, yang terbaru dalam video Ahok adalah timeline pembubaran kementerian tersebut. "Yang baru adalah BTP menyebutkan timeline-nya, sebelum Pak Jokowi turun, pola seperti Temasek-nya Singapura sudah terbentuk. Artinya Kementerian BUMN sudah bubar?" katanya.

Dahlan melanjutkan, selama ini pemikiran pembentukan superholding seperti Temasek tidak pernah mati. Tetapi jalannya sangat lambat, yakni dimulai terlebih dahulu melalui pembentukan holding-holding usaha sejenis dulu. "Itulah jalan yang dianggap realistis yang hebohnya bisa dikendalikan," jelasnya.

Pembentukan holding bahkan ada dalam setiap kepemimpinan pemerintahan baru. Di periode kedua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terbentuk holding Pupuk Indonesia dan Semen Indonesia. Di periode pertama Presiden Jokowi terbentuk holding Perkebunan dan Pertambangan.

Pembentulan holding pertambangan sangat strategis ketika pemerintah mengalihkan Freeport dari perusahaan asing menjadi perusahaan nasional di bawah Kementerian BUMN. Tanpa pembentukan holding pertambangan pengambilalihan Freeport akan terbentur ke soal teknis legalitas korporasi.

"Mungkin di periode kedua Presiden Jokowi ini akan terbentuk holding Energi. PT Pertamina menjadi satu holding dengan PT Gas Negara. Pun itu belum bisa sepenuhnya disebut holding energi. PLN kelihatannya masih di luar holding energi itu," jelasnya.

Melihat dari kondisi tersebut maka tidak mudah membentuk holding seperti yang diributkan oleh Ahok. Setidaknya dibutuhkan 10 periode kepresidenan untuk sampai terbentuk seperti Tamasek.

"Kalau satu masa jabatan presiden bisa melahirkan dua holding, mungkin diperlukan 10 periode kepresidenan. Untuk bisa sampai ke terbentuknya superholding seperti Temasek. Itu pun kalau gelombang politik tidak berubah," tandasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Kementerian BUMN menanggapi kritikan yang dilontarkan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok soal direksi perseroan yang hobi melobi menteri dan komisaris titipan kementerian.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menyatakan, seluruh direksi dan komisaris di BUMN memang ditentukan oleh Kementerian BUMN, termasuk penunjukkan Ahok sendiri sebagai Komisaris Utama Pertamina.

"Soal komisaris di BUMN, ya, semua berasal dari Kementerian BUMN, termasuk Pak Ahok juga dari kita kan, dari kementerian BUMN, sementara yang lain, kan memang dari kita semua. Namanya juga BUMN, penugasannya dari kementerian BUMN gitu," kata Arya kepada awak media, Rabu (16/9/2020).

Kementerian BUMN, lanjut Arya, menghargai pernyataan Ahok sebagai Komisaris Utama di Pertamina dan urusan internal di dalamnya. Yang jelas, pihaknya selalu memberikan ruang untuk direksi dan komisaris melakukan komunikasi.

"Jadi kita tetap meminta mereka komunikasi dengan baik antara komisaris dan direksi, lah," ujarnya.

Ahok ini, direksi Pertamina punya hobi lobi-lobi menteri. Pergantian direktur juga dilakukan tanpa pemberitahuan kepada dirinya sebagai Komisaris Utama. Lalu, komisarisnya juga dinilai sebagai titipan.

"Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya, saya sempat marah-marah juga, jadi direksi-direksi semua mainnya lobinya ke menteri karena yang menentukan menteri. Komisaris juga rata-rata titipan kementerian-kementerian," kata Ahok, dikutip dari akun YouTube POIN. 

Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau yang akrab dipanggil Ahok kembali mengutarakan temuannya soal kebiasaan direksi, komisaris dan dugaan manipulasi gaji di perusahaan pelat merah tersebut.

Menurut pria yang biasa dipanggil Ahok ini, direksi Pertamina punya hobi lobi-lobi menteri. Pergantian direktur juga dilakukan tanpa pemberitahuan kepada dirinya sebagai Komisaris Utama.

"Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya, saya sempat marah-marah juga, jadi direksi-direksi semua mainnya lobinya ke menteri karena yang menentukan menteri. Komisaris juga rata-rata titipan kementerian-kementerian," kata Ahok dikutip dari YouTube POIN, Rabu (16/9/2020).

Ahok bilang, untuk hal ini, dirinya akan membersihkan jalur birokrasi ini dengan lelang terbuka.

"Saya potong jalur birokrasi, Pertamina itu dulu naik pangkat mesti pakai kayak pangkat, Pertamina refference level orang mesti kerja sampai SVP bisa 20 tahun ke atas saya potong semua mesti lelang terbuka,"

Lalu, hal lainnya yang dikritisi Ahok ialah adanya dugaan manipulasi gaji. Ada beberapa pihak yang diduga masih menerima gaji dengan nominal yang sama padahal sudah tidak bertugas di jabatan yang bersangkutan.

"Orang yang dicopot dari jabatan Dirut anak perusahaan misalnya, gajinya Rp 100 juta lebih, masa dicopot tapi gaji masih sama, alasannya dia orang lama, harusnya kan gaji mengikuti jabatan Anda, tapi mereka bikin gaji pokok gede-gede semua," katanya.

"Jadi bayangkan orang kerja sekian tahun gajinya pokoknya Rp 75 juta dicopot gak ada kerjaan pun dibayar segitu. Gila aja nih," tandas Ahok.  

Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau yang biasa disapa Ahok mengkritisi kebijakan yang diambil direksi perseroan.

Ahok bilang, Pertamina memiliki kebiasaan meminjam utang untuk mengakuisisi kilang minyak di luar negeri. Padahal, menurutnya lebih baik Pertamina melakukan eksplorasi dalam negeri karena Indonesia masih punya potensi 12 cekungan yang menghasilkan minyak dan gas (migas).

Dirinya juga curiga kalau keputusan itu berkaitan dengan bagi-bagi komisi antar pihak.

"Sudah minjam duit USD 16 miliar, tiap kali otaknya minjam duit terus, saya sudah kesal. Minjam terus, akuisisi terus, kita masih punya 12 cekungan yang berpotensi minyak dan gas, ngapain di luar negeri? Jangan-jangan ada komisi," tandas Ahok, dikutip dari akun YouTube POIN, Rabu (16/9/2020).

Selain itu, Ahok bilang, pembangunan kilang minyak saat ini tidak efisien. Menurutnya, ada beberapa investor yang serius berinvestasi kilang minyak dengan Pertamina. Namun, kilang-kilang tersebut belum juga dibangun.

Oleh karenanya, mantan Gubernur DKI Jakarta ini bakal mengadakan rapat membahas hal ini.

"Makanya nanti saya mau rapat penting soal kilang. Berapa investor yang sudah nawarin mau kerja sama didiemin? Sudah ditawarin kenapa ditolak? Kenapa kerja seperti ini?" katanya.

"Saya lagi mau audit (proyek kilang), cuma saya emosi juga kemarin. Mereka lagi mancing saya emosi, saya emosi laporin Presiden apa? Ahok mengganggu keharmonisan," imbuh Ahok.