Pendapatan Negara Sampai Agustus 2020 Capai Rp 1.034 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat pendapatan negara hingga 31 Agustus mencapai Rp 1.034,1 triliun. Angka ini setara 60,8 persen dari target Perpres 72 yang menjadi landasan APBN 2020 sebesar Rp 1.699,9 triliun.

“Atau dalam hal ini realisasi 31 Agustus dibandingkan tahun lalu sebesar Rp 1.190 triliun, berarti terjadi kontraksi pendapatan sebesar 13,1 persen,” kata Sri Mulyani dalam APBN KiTa, Rabu (23/9/2020).

Rinciannya, untuk pendapatan negara dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 798,1 triliun, atau 56,8 persen dari target Perpres Rp 1.404,5 triliun. Atau terkontraksi 13,4 persen dibandingkan penerimaan perpajakan akhir Agustus 2019 yang mencapai Rp 921,5 triliun.

“PNBP kita Rp 232 triliun itu juga kontraksi 13,5 persen dibandingkan PNBP tahun lalu sebesar Rp 268,2 triliun. Meskipun PNBP ini dibandingkan dengan target Perpres sudah mencapai 78,9 persen,” kata Sri Mulyani.

Adapun penerimaan negara dari hibah mencapai Rp 4 triliun. Meningkat dibandingkan kondisi tahun lalu yang hanya sebesar Rp 0,5 triliun.

Sedangkan untuk belanja negara, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah membelanjakan Rp 1.534,7 triliun. Jumlah tersebut setara 56 persen dari alokasi yang dianggarkan di dalam Perpres 72. Kenaikan belanja ini adalah 10,6 persen dibandingkan tahun lalu.

“Kalau kita break down, belanja pemerintah pusat bahkan melonjak 14 persen mencapai Rp 977,3 triliun, sedangkan tahun lalu yang hanya Rp 857,5 triliun. Dan realisasi belanja saat ini adalah 49,5 persen dari total rencana belanja pemerintah pusat,” kata Menkeu.

Belanja Kementerian lembaga juga menunjukkan kenaikan sebesar 7,4 persen. Meskipun lebih rendah jika dibandingkan kenaikan pada tahun lalu yang mencapai 9 persen. Namun sebagian belanja non K/L untuk penanganan covid melonjak sangat tinggi yaitu Rp 460 triliun, dibandingkan tahun lalu yang Rp 375,9. Atau terjadi kenaikan 22,4 persen.

“Artinya, berbagai tindakan untuk melakukan akselerasi belanja di dalam rangka meminimalkan dampak covid sudah mulai terlihat di bulan Agustus ini, dan akan terus berlangsung di bulan September. Kita berharap orang ketiga tadi saya sampaikan maka belanja pemerintah bisa menyumbangkan secara positif dan kuat pada saat demand dari sisi konsumsi dan investasi serta ekspor kita mengalami posisi perlemahan,” tutur Menkeu.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Kemudian, untuk transfer daerah (TKD) dan Dana Desa mencapai RP 557,4 triliun dibandingkan tahun lalu sebesar Rp 530,6 triliun. TKD ini sudah mencapai 73 persen dari alokasi Perpres 72/2020.

TKD sendiri telah mencapai Rp 504,7 triliun, atau tumbuh 3,3 persen. Sedangkan Dana Desa sudah dibelanjakan Rp 52,7 atau melonjak 41,2 persen dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp 42,2 triliun.

“Ini kita harapkan dalam kondisi covid dengan adanya belanja yang cukup besar pada kenaikannya di desa bisa memberikan ketahanan pada masyarakat desa. Dan belanja non KL yang berhubungan bisa memberikan ketahanan pada seluruh masyarakat dalam menghadapi covid yang memang sangat berat,” kata Menkeu.

Adapun pada Agustus 2002, defisit mencapai Rp 500,5 triliun atau 3,05 persen dari GDP. “Ini adalah kenaikan yang sangat besar dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp 197,9 triliun. Situasi ini harus kita jaga meskipun tadi kondisi dari SBN yield kita mengalami penurunan. Namun kita tetap harus berhati-hati,” tukas Sri Mulyani.