Pemerintah Sudah Pesan 371 Juta Dosis Vaksin Covid-19 hingga 2022

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa mengatakan sampai tahun 2022 KC-PEN telah memesan 371 juta vaksin Covid-19 dari berbagai produsen. Vaksin ini nantinya akan disuntikkan kepada 180 juta masyarakat untuk menciptakan kekebalan kelompok.

"Dengan sasaran 180 juta orang yang divaksin, ini memang harus ada cadangan, sehingga jumlahnya 371 juta vaksin," kata Suharso dalam Konferensi Pers Akhir Tahun Kementerian PPN/Bappenas di Bali, Senin (28/12/2020).

Adapun vaksin yang telah dipesan dan akan tiba di Indonesia tahun 2021 antara lain dari produk Sinovac sebanyak 116 juta vaksin dan Novavax sebanyak 52 juta vaksin. "Jadi confirm dari sinovac dan nova vac ini jadi totalnya 168 juta vaksin," kata Deputi Bidang Ekonomi, Amalia Adininggar Widyasanti.

Selain dua merek itu, ada juga pemerintah juga memesan vaksin di beberapa perusahaan. Antara lain vaksin Viper sebanyak 45 juta, vaksin Covac 12 juta dan Astra Jeneka sebanyak 50 juta vaksin.

"Kalau semua bisa order 3 merek itu 275 juta vaksin yang kita peroleh di tahun 2021," kata Widyasanti.

Sementara itu, untuk tahun 2022 vaksin yang telah dipesan dari Sinovac dan Novavax sebanyak 87 juta vaksin. Sehingga total pengadaan vaksin hingga 2022 sebanyak 371 juta vaksin.

Dia mengatakan vaksin yang dipesan ini akan didistribusikan mulai awal tahun 2021. Pendistribusian vaksin ini dilakukan secara bertahap.

"Beberapa merek sudah dipesan pemerintah dan akan diselenggarakan vaksinasi secara bertahap dan akan dilanjutkan sampai tahun 2022," kata dia mengakhiri.

Anisyah Al Faqir

Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, rencana vaksinasi covid-19 di beberapa negara memberi harapan. Namun, kesedihan dan rasa takut akan pandemi Covid-19 dipastikan berlanjut. Setidaknya hingga paruh pertama 2021 yang akibat ketidakseimbangan antara kapasitas produksi vaksin Corona dengan kebutuhan dunia.

"Kesedihan dan takut akan pandemi Covid-19 dipastikan berlanjut setidaknya hingga paruh pertama 2021," kata Bambang dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat (25/12/2020).

Berdasarkan total populasi dunia tercatat ada 7,8 miliar jiwa. Untuk vaksinasi minimal dibutuhkan 16 miliar dosis vaksin Covid-19. Sedangkan kapasitas produksi global hingga 2021 diperkirakan hanya 8,4 miliar dosis.

Kebutuhan riil minimum vaksin corona di Indonesia juga cukup besar. Saat ini jumlah penduduk Indonesia mencapai 268,5 juta jiwa. Maka kebutuhan riil minimum akan vaksin Corona sebanyak 350 juta dosis vaksin.

"Asumsinya, 70 persen dari total penduduk Indonesia harus dua kali disuntik vaksin corona agar tercapai target kekebalan komunitas atau herd immunity," tutur Bambang.

Sementara itu, di penghujung tahun 2020 pemerintah baru mengamankan 270 juta dosis vaksin dari sejumlah produsen. Meski tidak mudah, semua pihak berharap pemerintah mampu memenuhi kebutuhan minimum itu.

"Jelas bahwa ini bukanlah pekerjaan yang mudah karena vaksin corona kini menjadi produk kesehatan yang sangat dibutuhkan dan diperebutkan oleh semua negara," sambung dia. Dia melanjutkan semua pihak pasti berharap agar target minimal dari vaksinasi harus terwujud. Alasannya, pencapaian itu akan membangkitkan kepercayaan diri masyarakat. Sekaligus menjadi modal dasar bersama untuk segera bekerja memulihkan perekonomian keluar dari zona resesi.

Bambang menambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinilai bisa membuat Indonesia memiliki modal tambahan untuk mengakselerasi pemulihan. "Hadirnya Omnibus Law Cipta Kerja mencerminkan keberanian negara, karena diundangkan pada masa-masa sulit akibat pandemi," imbuhnya.

Pemulihan ekonomi dan semua aspek kehidupan bersama sangat bergantung pada sukses program vaksinasi itu. Maka, partisipasi semua elemen masyarakat menyukseskan program vaksinasi menjadi sangat penting. Apalagi, pemerintah sudah memutuskan pemberian hak vaksinasi kepada semua orang, tanpa kecuali dan tidak dipungut biaya alias gratis.

Sambil menunggu jadwal vaksinasi, Bambang meminta semua pemerintah daerah segera mensosialisasikan program tersebut. Pemda harus memastikan vaksinasi di daerah akan berjalan dengan baik dan mencapai target.