Menteri KKP Ingin Kampung Lele hingga Kampung Nila Jadi Pusat Ekonomi Baru

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meminta jajarannya di Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) bergerak cepat merealisaikan inovasi membangun sentra-sentra budidaya di daerah. Hal ini dia tegaskan saat memberi arahan kepada 15 kepala UPT DJPB di Karawang, Jawa Barat kemarin.

"Kita harus bergerak membangun kampung-kampung budidaya, misal Kampung Nila, Kampung Lele, Kampung Udang, penamaannya disesuaikan saja dengan komoditas apa yang paling dominan di tempat tersebut," ujar Sakti Wahyu Trenggono dalam keterangan pers, Jumat (8/1/2021).

Pembangunan sentra budidaya ini katanya harus dibarengi dengan hitungan ekonomi dan sosial yang matang agar tujuan untuk mensejahterakan masyarakat tercapai. Dia juga mengarahkan supaya pembangunan sentra budidaya ini melibatkan pemerintah daerah.

Pembangunan sentra budidaya perikanan disebutnya sebagai sumber ekonomi baru yang ramah lingkungan. Sebab tolak ukur keberhasilnya adalah besaran perputaran ekonomi yang dihasilkan bukan seberapa luas kolam budidaya yang dibangun. Kegiatan di dalamnya bukan hanya budidaya, tapi juga aktivitas jual beli, kuliner, bahkan wisata.

"Perlu membangun sumber-sumber ekonomi baru (di sektor kelautan dan perikanan melalui perikanan budidaya) karena sumber daya alam bisa habis bila terus dieksplorasi. Dan setiap melakukan sesuatu itu harus ada nilai tambahnya, untuk kesejahteraan masyarakat, juga untuk negara," urainya.

Di samping itu, dia meminta jajarannya memberikan layanan prima ke masyarakat kelautan dan perikanan serta menjaga kesolidan di internal KKP. Kemudian meningkatkan pengawasan khususnya menjaga laut dari para pelaku illegaf-fishing dan kegiatan menangkap ikan yang merusak.

"(Sektor kelautan dan perikanan) ini sebuah kapal besar yang harus kita jaga dari sudut ke sudut (keberlanjutannya). Di sisi lain kita pastikan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan untuk negara," kata Sakti Wahyu Trenggono.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KKP) Sakti Wahyu Trenggono mendorong jajarannya memaksimalkan keberadaan unit pelaksana teknis (UPT) yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Langkah ini agar bisa menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat dan negara.

KKP memiliki seratusan UPT yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Dari jumlah tersebut, 15 di antaranya berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB).

"UPT itu core KKP, sebagai bentuk kehadiran negara langsung di tengah masyarakat kelautan dan perikanan. Produktivitas UPT tidak sebatas pelayanan tapi juga menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat dan negara ," ujar Menteri Trenggono dalam keterangannya, Selasa (5/1/2020).

Kata Trenggono, dalam mengelola UPT, khususnya di sektor perikanan budidaya, diperlukan inovasi yang baru. Contohnya, memanfaatkan lahan-lahan UPT yang menganggur menjadi tambak udang maupun kolam ikan.

Dengan inovasi, kehadiran UPT tidak hanya untuk melayani tapi juga menjadi model bisnis yang dapat ditiru oleh masyarakat. Bila hal ini berjalan dengan lancar, Trenggono optimistis masyarakat akan sejahtera, pendapatan negara dari sektor kelautan dan perikana pun meningkat.

"Harus bisa dihitung dampak ekonominya UPT ke masyarakat dan negara. Dengan begitu, manfaat dari UPT terukur. Produktivitas itu harus kita buktikan. Ngukurnya lewat sumbangsih ke masyarakat dan sumbangsih kita ke negara," tambahnya.

Menteri Trenggono juga meminta jajarannya di DJPB untuk membangun UPT baru di 2021 yang fokus pada komoditas tertentu seperti udang, ikan dan juga lobster. Namun pembangunan tersebut tetap harus melalui kajian sehingga punya nilai ekonomi dan tidak merusak lingkungan.

"Pembangunan UPT harus ada peluang ekonomi, dan hitung-hitungannya harus jelas. UPT yang penting value-nya bagi masyarakat dan negara," pungkas Trenggono.