Pemulung Dinilai Lebih Rentan Tertular Covid-19, Ini Alasannya

Liputan6.com, Jakarta - Komunitas pemulung dinilai lebih rentan terhadap penularan Covid-19. Alasannya, kelompok ini jarang mendatangi fasilitas kesehatan ketika sakit.

Terlepas mereka memiliki kartu jaminan sosial kesehatan seperti BPJS Kesehatan atau tidak. Sehingga dikhawatirkan ketika kelompok ini terpapar, mereka tidak sadar.

"Ketika mereka terpapar, mereka itu anggap ini karena kecapean, masuk angin dan lain-lain. Sehingga kalau mereka positif mereka tidak isolasi mandiri dan tidak dapat perawatan sebagaimana mestinya," kata Co-Founder Kawal Covid-19, Elina Ciptadi, Jakarta, Senin (11/1).

Apalagi kelompok ini biasanya tinggal di pemukiman padat penduduk. Sehingga risiko menulari keluarga dan masyarakat sekitar lebih besar. Isolasi mandiri bagi mereka juga tidak disarankan. Sehingga Elina menyarankan isolasi dilakukan secara terpusat.

"Mereka tinggal di tempat padat penduduk yang tdiak emungkinakan isolasi mandiri," kata dia.

Selain itu, dari sisi ekonomi, kelompok ini juga dinilai sangat rentan. Sebab keberlanjutan hidup mereka tergantung pada pendapatan harian. Bila terpapar dan harus isolasi mandiri, artinya mereka tidak memiliki pendapatan untuk menghidupi keluarga.

"Penghasilan mereka selama 2 minggu misalnya, itu hilang. Padahal mereka hidup dari penghasilan hari itu," kata dia.

Apalagi, fenomena sosial ini masih banyak belum dibahas. Sehingga yang perlu dilakukan untuk menjaga kelompok rentan ini dengan melakukan pemilahan sampah medis atau yang mengandung droplet sebagai sumber penularan.

"Yang bisa dilakukan pengguna ini pisahkan sampah biasa dengan sampah medis seperti masker atau sesuatu yang berhubungan dengan droplet," kata dia.

Terutama mereka yang melakukan isolasi mandiri di rumah. Pemilahan sampah ini menjadi penting. Perlu juga menyediakan bak cuci tangan di lingkungan masyarakat. Tujuannya agar kelompok pemulung atau pedagang keliling bisa sering mencuci tangan di manapun berada.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah memastikan akan memulai vaksinasi Covid-19 pada hari Rabu, 13 Januari 2021 mendatang.

Luhut bilang, ketika vaksinasi dilakukan, maka hasilnya akan terlihat setidaknya dalam kurun waktu 3 bulan.

"Hari Rabu kita akan mulai vaksinasi nasional, dan 3 bulan saya kira akan kelihatan dampaknya," ujar Luhut dalam peluncuran Gerakan Bangga Buatan Indonesia, Senin (11/1/2021).

Luhut bilang, dalam kondisi pandemi saat ini, seluruh sektor memang tengah berjuang untuk bangkit dan bertahan, tidak terkecuali sektor informal dan UMKM. Karena itulah, gerakan Bangga Buatan Indonesia diluncurkan demi membantu UMK yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia.

Kendati, pengendalian Covid-19 tetap harus menjadi prioritas.

"Saya harap juga kita tetap mematuhi protokol kesehatan karena dalam menghadapi Covid-19 harus all out. Jangan sampai kita maju di sini (ekonomi), kita malah enggak bisa hadapi Covid-19. Semua dunia sudah aware akan second wave, bahkan third wave di Jepang, Thailand, Inggris dan lain-lain," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Luhut juga meminta Gubernur Bali I Wayan Koster untuk memperketat akses masuk ke Bali. Hal ini dikarenakan jumlah kasus positif di Bali semakin meningkat terutama karena adanya perjalanan masyarakat pada libur tahun baru.

"Saya harap Bali segera recovery. Saya titip juga Bali, datanya tinggi kemarin gara-gara libur panjang. Oleh karena itu, tolong diketatkan lagi masalah swab test, rapid test antigen dan penyiapan karantina dan protokol kesehatan, sambil kita nanti vaksinasi nasional hari Rabu," tandasnya. 

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto menyampaikan vaksinasi Covid-19 yang akan dilaksanakan di Tanah Air harus tetap diimbangi dengan pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat.

"Bapak Presiden tentu berharap bahwa kegiatan vaksinasi maupun kedisiplinan masyarakat itu harus berjalan seiring, karena seluruhnya itu dengan vaksinasi tetap kedisiplinan masyarakat itu harus tetap dijaga,” kata Airlangga yang juga Menko Perekonomian dikutip dari Antara, Selasa (5/1/2021)

Airlangga menegaskan protokol kesehatan masih tetap berlaku bagi masyarakat, meski vaksinasi sudah dijalankan.

Ia menambahkan program vaksinasi yang akan berjalan 15 bulan untuk 182 juta rakyat Indonesia itu tetap memerlukan waktu agar bisa efektif memberikan imun.

Pemerintah, lanjut dia, juga terus mendorong peningkatan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga tetap menghindari kerumunan.

Gaya hidup seperti ini, kata Menko, masih tetap menjadi rujukan selama pandemi dinyatakan belum berakhir. Bahkan pemerintah akan kembali mendorong penerapan protokol kesehatan melalui operasi kedisiplinan atau operasi yustisi di berbagai daerah. Vaksinasi tanpa diimbangi kedisiplinan 3M, akan mubazir.

"Dengan vaksinasi disiplin tetap perlu, karena Covid-19 ini masih ada di global. Pandemi global ini belum berakhir," tegas Airlangga.

Tercatat selama Desember 2020, telah terjadi lonjakan kasus aktif yang signifikan. Bahkan, jumlah kasus aktif per 3 Januari sudah mencapai 110.679 kasus.

Guna mengantisipasi lonjakan yang kemungkinan bisa terjadi, Airlangga menyampaikan, pemerintah kini terus mengoptimalisasikan tempat tidur di rumah sakit di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan agar bisa menampung lonjakan kasus yang mungkin terjadi.

"Pemerintah pusat akan melakukan realokasi perawatan di rumah sakit-rumah sakit, di mana alokasi untuk penanganan Covid-19 ditingkatkan menjadi 30 persen dan Pak Menteri Kesehatan akan mempersiapkan hal tersebut," kata Airlangga.

Penambahan tenaga kesehatan (nakes) dari Kementerian Kesehatan juga menjadi fokus pemerintah. Terutama peningkatan jumlah perawat.

"Targetnya 10 ribu (tenaga kesehatan) dengan terutama peningkatan perawat sejumlah 7.900 orang dari 141 fasilitas kesehatan," ujarnya.

Pemerintah juga mendorong penguatan implementasi tata laksana protokol kesehatan Covid-19, terutama di fasilitas kesehatan nonrujukan. Juga diperlukan penerapan 3T (Testing, Tracing, dan Treatment) secara tepat sasaran.

"Pemerintah terus mendorong peningkatan daripada surveillance, baik itu tes, lacak, maupun isolasi," kata Airlangga.