Liputan6.com, Jakarta - KRL lintas Jogja-Solo akan segera beroperasi menggantikan kereta Prambanan Ekspres (Prameks). Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Zukfikri mengatakan, lintas KRL ini diproyeksi bakal mengangkut 6 juta penumpang pada 2021.
Hal ini dikarenakan wilayah Jogja-Solo telah menjadi wilayah aglomerasi dengan jumlah penduduk yang besar, sekitar 10 juta, sehingga membutuhkan angkutan massal yang memadai.
Baca Juga
"Hasil studi kelayakan pembangunan elektrifikasi Jogja-Solo, didapati peningkatan potensi penumpang sangat signifikan. Pada 2021 diprediksi potensi penumpang KRL Jogja-Solo sekitar 6 juta," ujar Zulfikri dalam tayangan virtual bertajuk Hadirnya KRL Yogya-Solo, Selasa (19/1/2021).
Advertisement
Zulfikri melanjutkan, di koridor Jogja-Solo tersebar beragam obyek wisata sehingga lalu lintas penumpang diprediksi padat. Diharapkan, hadirnya KRL Jogja-Solo dapat mendukung pariwisata dengan transportasi umum masal dan ramah lingkungan.
"Tenntunya kehadiran KRL ini sangat memudahkan mobilitas dan memulihkan ekonomi di kawasan terdampak Covid-19," katanya.
Zulfikri melanjutkan, rencananya jalur ini akan dioperasikan dengan kapasitas yang lebih tinggi dari Prameks. Lalu, frekuensinya akan sama dengan Prameks, hanya armadanya saja yang diganti dengan kereta listrik.
"Saat dioperasikan secara komersial, KRL Jogja-Solo akan melayani penumpang selain Prameks juga bangkitan yang lain," katanya.
Dengan potensi yang besar, diprediksi KRL lintas Jogja-Solo akan mengangkut 29 juta penumpang di tahun 2035.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Menhub: Kami Bangun Transportasi Massal seperti LRT, MRT, dan KRL untuk Kurangi Polusi Udara
Pemerintah bersama dengan PT Pertamina (Persero) tengah mengkampanyekan Program Langit Biru. Kampanye ini bertujuan agar masyarakat beralih menggunakan BBM ramah lingkungan. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi polusi udara.
“Sebesar 60 persen pencemaran udara disumbang penggunaan motor dan mobil yang menggunakan BBM oktan rendah, seperti Premium,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat menghadiri diskusi Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Jumat (11/12/2020).
Oleh sebab itu, dalam beberapa tahun ke depan pemerintah akan fokus membuat kebijakan yang memperhatikan lingkungan. Sebisa mungkin kebijakan yang dibuat bisa mengurangi berbagai permasalahan kerusakan lingkungan.
Dalam hal ini, Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan pelbagai kebijakan yang mendukung energi hijau. Kebijakan-kebijakan tersebut meliputi penerbitan aturan penggunaan kendaraan alternatif, penerbitan aturan yang mendorong percepatan kendaraan listrik, dan penyediaan berbagai moda transportasi massal.
“Kami membangun infrastruktur transportasi massal seperti LRT, MRT, dan KRL untuk mengurangi penggunaan transportasi pribadi,” ujarnya.
Dia yakin, pengadaan fasilitas umum di Indonesia ini bisa membuat masyarakat Indonesia seperti Jepang yang lebih memilih untuk menggunakan transportasi publik. Untuk itu, pihaknya bertekad untuk terus menambah fasilitas 'bus by the service' di berbagai kota besar.
“Mau tidak mau harus dilakukan dalam rangka mewujudkan peran transportasi massal berkelanjutan yang mengurangi intensitas polusi dan risiko kecelakaan,” kata Budi Karya.
Advertisement