2 Syarat Utama agar Investasi Indonesia Bisa Tembus Rp 900 Triliun di 2021

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta realisasi investasi bisa menembus angka Rp 900 triliun pada 2021.

oleh Liputan6.com diperbarui 26 Jan 2021, 16:29 WIB
Diterbitkan 26 Jan 2021, 16:20 WIB
Bahlil Lahadalia
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan cara agar investasi Indonesia bisa mencapai angka Rp 900 triliun. Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar angka investasi di Indonesia di 2021 bisa mencapai Rp 900 triliun. 

"Semuanya akan mungkin dengan beberapa syarat. Syarat pertama, pandemi Covid-19 harus segera kita atasi. Vaksinasi harus jalan," ujarnya, Jakarta, Selasa (26/1/2021).

Program vaksinasi harus bisa selesai minimal separuh jalan pada Mei atau Juni mendatang. Penyelesaian vaksinasi akan mampu mendorong kepercayaan pengusaha untuk kembali menjalankan usaha.

"Vaksinasi harus jalan dan diharapkan sudah selesai di bulan Mei-Juni, minimal seperduanya itu sudah selesai agar kepercayaan orang untuk menjalankan usahanya sudah bisa jalan," katanya.

Syarat kedua, lanjut Bahlil, yaitu penyelesaian Peraturan Pemerintah dari UU Cipta Kerja, khususnya terkait Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) perizinan berusaha. Ketiga, perlu sinergi yang positif, komprehensif dan berlanjut antara pemerintah pusat dan daerah.

"Harus ada kinerja, sinergi yang positif, komprehensif, dan kontiniu antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota. Kalau ini sudah bisa diselesaikan, baru kita masuk fase di mana ada ruang cukup antara pemerintah dengan pengusaha baik dari dalam maupun luar negeri," katanya.

Bahlil menambahkan, apabila syarat-syarat tersebut bisa dipenuhi, target dari Presiden Jokowi untuk bisa mencapai target realisasi investasi sebesar Rp 900 triliun tahun ini optimistis dapat dilaksanakan.

"Kalau ini mampu kita lakukan, insya Allah dengan semangat optimisme. Kita tahu Covid-19 ini membuat orang banyak pusing, tapi pengusaha harus optimis juga. Insya Allah ini bisa kita lakukan dengan baik," tandasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:


Jokowi Paksa BKPM Tarik Investasi Rp 900 Triliun di 2021

FOTO: Sejumlah Menteri Beri Penjelasan Resmi Terkait UU Omnibus Law Cipta Kerja
Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia (kanan) memberi keterangan terkait UU Omnibus Law Cipta Kerja di Graha Sawala Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (7/10/2020). Bahlil bersama sejumlah menteri memberi penjelasan terkait disahkannya UU Omnibus Law Cipta Kerja. (Liputan6.comHelmi Fithriansyah)

Sebelumnya, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta realisasi investasi bisa menembus angka Rp 900 triliun pada 2021. Angka tersebut lebih tinggi dari target Rp 886 triliun yang dicanangkan BKPM.

"Target kami sekalipun Bappenas menyampaikan kurang lebih hampir Rp 886 triliun, tapi kami dalam arahan bapak Presiden kepada kami itu harus Rp 900 triliun," kata Bahlil dalam sesi teleconference, Senin (25/1/2021).

Jokowi memberikan arahan tersebut lantaran beberapa pertimbangan, seperti rampungnya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang diperintahkan dalam UU Nomor 11 Tahun 2020.

Selain itu, program vaksinasi Covid-19 yang telah dimulai sejak awal Januari 2021 lalu juga dipercaya dapat semakin mengundang minat investor asing dan lokal untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

"Perintah bapak Presiden kepada kami bahwa di 2021 dengan Undang-Undang Cipta Kerja sudah selesai. Kemudian urusan vaksinasi juga sudah mulai jalan. Itu cukup memberikan kepercayaan publik kepada pemerintah," ujarnya.

Menurut Bahlil, arahan Jokowi tersebut merupakan suatu tantangan berat. Meski demikian, ia yakin BKPM bakal mengemban tugas itu secara maksimal.

"Sudah barang tentu ini bisa terwujud kalau pertama Covid-19 bisa kita atasi dengan vaksinasi yang baik. Kita juga bersyukur karena Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah sebentar lagi PP-nya berakhir. Februari ini sudah bisa kita eksekusi, dan implementasinya untuk BKPM mungkin di bulan Juli akhir lah Insya Allah," tuturnya.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya