Organda: Pemerintah Harus Buat Kebijakan Mudik Lebaran Lebih Cerdas

Liputan6.com, Jakarta Organisasi Angkutan Darat (Organda) mempertanyakan kebijakan pemerintah yang melarang mudik Lebaran 2021 sejak 6-17 Mei 2021. Pernyataan itu dianggap tidak memiliki dasar kuat karena belum diberikan penjelasan detil, kenapa mudik Lebaran harus dilarang.

"Jadi gini mustinya. Kalau pemerintah itu melarang, nanti larangannya bentuknya seperti apa. Apakah benar-benar dilarang kemudian berlaku ketat pelarangan, kayak zaman dulu waktu penyebaran Covid pertama, lalu penegakannya disekat sana-sini. Seperti apa skenarionya?" kata Sekjen DPP Organda Ateng Haryono kepada Liputan6.com, Jumat (26/3/2021).

Ateng mengatakan, jika skenario larangan mudik Lebaran tersebut saja masih belum jelas, dirinya secara jujur mengaku ragu akan kebijakan itu. Dia berkaca pada larangan mudik Lebaran 2020, di mana angkutan umum resmi jadi pihak pertama yang diberikan arahan.

"Ya kita kan ngikut, kita tidak melawan untuk dilakukan itu. Tapi kalau kemudian pelarangannya hanya berjalan untuk yang resmi saja, kasihan mereka. Karena akhirnya yang resminya dilarang, tapi pada akhirnya yang tidak resmi berjalan," ujarnya.

"Masa kita jatuh di batu atau di lubang yang sama. Makanya saya katakan, kita musti lebih cerdas. Sehingga enggak perlu kita buru-buru mengeluarkan larangan yang sifatnya gitu, tapi dikaji yang bener," kata Ateng.

Melalui pernyataan tersebut, Ateng menggarisbawahi jika bukan berarti dirinya mengatakan ketentuan larangan mudik Lebaran 2021 yang disampaikan Menko PMK Muhadjir Effendy salah.

"Tentu ada dasarnya Beliau. Tapi seyogyanya bener-bener di-back up oleh hal yang sifatnya teknis, bener-bener memang mewakili pernyataan yang ada," ujar Ateng.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menilai keputusan pemerintah untuk melarang perayaan mudik Lebaran tahun ini sudah tepat. Menyusul masih berlangsungnya pandemi Covid-19 di Tanah Air.

"Memang kita enggak punya pilihan banyak mengenai libur (Lebaran) ini," ungkap dia dalam acara Virtual Press Conference Investment Forum Rethingking and Reinventing Bali Post Covid-19, Jumat (26/3/2021).

Luhut mengungkapkan, pelaksanaan libur termasuk perayaan momen keagamaan sendiri kerap menyumbang kenaikan angka positif Covid-19 di Tanah Air. Bahkan, tren ini pula jamak terjadi di sejumlah negara.

"Kita lihat pengalaman di Eropa, India begitu. Begitu dibuka langsung naik (angka positif) 30 persen," bebernya.

Oleh karena itu, pemerintah terpaksa kembali melarang perayaan mudik Lebaran 2021 tahun ini. Sebagaimana yang telah diputuskan dalam rapat terbatas.

"Kita sudah putuskan di rapat kabinet, mudik Lebaran kita hold aja dulu," tegasnya.