Timnas Indonesia Jaga Asa Lolos Kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir Tetap Evaluasi

Pemerintah Setop Impor BBM dan LPG di 2030

Pemerintah berkomitmen untuk menyetop seluruh impor BBM dan LPG pada 2030 mendatang.

oleh Maulandy Rizki Bayu Kencana diperbarui 20 Apr 2021, 16:32 WIB

Diterbitkan 20 Apr 2021, 16:32 WIB

Bahas Pengelolaan Sampah, Menteri ESDM Temui Pimpinan KPK

Menteri ESDM Arifin Tasrif (tengah) saat tiba di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (5/3/2020). Arifin Tasrif akan menggelar rapat koordinasi dengan Pimpinan KPK membahas pengelolaan sampah menjadi tenaga listrik untuk menghindari praktik tindak pidana korupsi. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyatakan, pemerintah berkomitmen untuk menyetop seluruh impor BBM dan LPG pada 2030 mendatang.

Keputusan itu disepakati dalam Rapat Paripurna Dewan Energi Nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku Ketua Dewan Energi Nasional pada Selasa (20/4/2021) hari ini.

"Dalam strategi nasional ini kita rencanakan di tahun 2030 kita tidak lagi mengimpor BBM, dan diupayakan juga tidak lagi melakukan impor LPG," kata Arifin dalam siaran YouTube resmi Sekretariat Presiden, Selasa (20/4/2021).

Pada rapat tersebut, Arifin melanjutkan, pemerintah juga terus merumuskan target pengurangan emisi. Menurut dia, Indonesia perlu mengantisipasinya untuk bisa mendorong pemanfaatan sumber-sumber energi baru/terbarukan (EBT) sebagai bauran energi nasional untuk mengurangi emisi.

Untuk itu dibuatkan suatu rencana, dimana saat ini pemanfaatan EBT di Indonesia baru mencapai 10,5 juta gigawatt, dan diharapkan ini akan meningkat di 2025 menjadi 24 ribu megawatt.

"Di 2025 kita upayakan bauran ini bisa mencapai 38 ribu megawatt. Backbone-nya nanti dari pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang dalam perkembangannya dari hari ke hari makin ekonomis," ungkapnya.

Arifin menyampaikan, poin berikutnya yang disoroti yakni terkait penyelesaian infrastruktur energi. Dalam hal ini, pemerintah ingin mencapai target rasio elektrifikasi 100 persen di seluruh penjuru Indonesia.

"Kita juga harus segera menyelesaikan infrastruktur terkait energi, antara lain untuk listrik, karena kita ingin mencapai target 100 persen elektrifikasi. Diharapkan seluruh masyarakat di seluruh daerah bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa mendapat dukungan pasokan listrik," tuturnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Diskon Listrik dan Harga BBM Dorong Pertumbuhan Ekonomi 1 Persen

FOTO: Harga Pertalite Turun Setara Premium Jadi Rp 6.450 per Liter

Petugas SPBU mengisi bahan bakar jenis pertalite kepada pengguna sepeda motor di Pamulang, Tangerang Seatan, Banten, Senin (21/9/2020). Pertamina memberi diskon harga BBM jenis pertalite di Tangerang Selatan dan Bali, dari Rp 7.650 menjadi Rp 6.450 per liter. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Pengamat Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmi Radhi, menilai pemberian subsidi tagihan listrik akan kepada masyarakat kurang bisa mendorong tingkat konsumsi masyarakat. Sebab hal itu tidak diikuti dengan penurunan harga BBM.

"Diskon listrik ini seharusnya diikuti juga penurunan tarif BBM agar mendorong tingkat konsumsi masyarakat," kata Fahmi dalam diskusi FMB 9 bertamu: Apa Kabar Program Subsidi Listrik, Jakarta, Rabu (14/4).

Fahmi menilai bila hal ini dilakukan akan mampu menggerakkan perekonomian nasional hingga 1 persen. Sehingga akan menolong pertumbuhan ekonomi yang mayoritasnya didukung konsumsi masyarakat.

"Gabungan dua subsidi itu bisa meningkatkan daya beli, mungkin bisa 1 persen. Sekarang ini kan kita terperosok," kata dia.

Meski begitu, Fahmi menilai dari berbagai stimulus yang di erikan Pemerintah selama pandemi, subsidi listrik menjadi yang terbaik. Sebab realiasasinya mudah dan dapat dirasakan langsung masyarakat.

Alasannya, subsidi diberikan langsung ke penerima dan sulit dikorupsi.

"Stimulus ini desain pemerintah yang paling efektif karena instan dan tanpa ada birokrasi karena kalau di PLN ini sulit dikorupsi," kata dia mengakhiri.

Lanjutkan Membaca ↓