Transisi Energi Bisa Tambah PDB Indonesia hingga Rp 332 Triliun per Tahun

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Keuangan mencatat bahwa transisi energi berpotensi memberikan manfaat signifikan bagi perekonomian Indonesia. Salah satunya adalah kontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2030 mendatang.

Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Boby Wahyu Hernawan, mengungkapkan bahwa Bank Dunia memproyeksikan peningkatan PDB Indonesia sebesar 1–1,5 persen pada 2030.

Proyeksi tersebut dapat terwujud jika Indonesia mampu memanfaatkan sumber Energi Baru dan Terbarukan (EBT) serta didukung kebijakan yang tepat.

"Menurut Bank Dunia, transisi energi dapat menambah sekitar 1–1,5 persen pertumbuhan PDB Indonesia setiap tahunnya pada 2030, jika negara berhasil memanfaatkan sumber daya energi terbarukan dan menerapkan kebijakan yang mendukung," ujar Boby dalam Executive Forum: Kesiapan Dana Swasta Indonesia dalam Pembiayaan Iklim, di Jakarta, Jumat (25/4/2025).

Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai PDB Indonesia tahun 2024 berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 22.139 triliun, dengan PDB per kapita sebesar Rp 78,6 juta atau setara USD 4.960,3. Dengan asumsi kenaikan 1,5 persen, potensi tambahan PDB bisa mencapai sekitar Rp 332 triliun per tahun.

Peningkatan Investasi

Boby menambahkan, pertumbuhan ini bisa didorong melalui peningkatan investasi, diversifikasi industri, serta penciptaan lapangan kerja di sektor energi terbarukan.

"Investasi global dalam manufaktur energi bersih tengah berkembang pesat, didorong kebijakan industri yang mendukung serta meningkatnya permintaan pasar. Lonjakan investasi ini tidak hanya mendorong inovasi, tetapi juga membuka banyak lapangan kerja," jelasnya.

Ia juga menyoroti bahwa sektor energi bersih kini menjadi penyumbang lapangan kerja yang semakin besar. "Fakta menunjukkan bahwa lapangan kerja di sektor energi bersih telah melampaui sektor bahan bakar fosil sejak 2021 dan terus tumbuh, membuka peluang baru bagi pekerja dan memperkuat ketahanan ekonomi," sambungnya.

Pemerintah melalui APBN telah mengucurkan dana sebesar Rp 610,12 triliun untuk mendukung transisi energi bersih. Dana tersebut direalisasikan sejak 2016 hingga 2023.

"Hasil climate budget tagging menunjukkan sejak 2016 hingga 2023, pemerintah telah mengalokasikan anggaran negara rata-rata Rp 76,3 triliun per tahun untuk aksi iklim," ungkap Boby dalam forum yang sama.

Dana tersebut setara dengan 3,2 persen dari total APBN setiap tahun, dengan akumulasi mencapai Rp 610,12 triliun.

Namun, Boby mengakui jumlah tersebut masih jauh dari kebutuhan untuk mencapai target nol emisi karbon. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan dana yang dibutuhkan mencapai USD 1 triliun atau sekitar Rp 16.816 triliun (kurs Rp 16.816) hingga tahun 2060.

Selain itu, program Just Energy Transition Partnership (JETP) Indonesia juga memerlukan dana sebesar USD 97,1 miliar hingga 2030, dan USD 580,3 miliar hingga 2050. Angka ini hanya mencakup kebutuhan transisi energi untuk kapasitas terpasang (on-grid).

"Sementara, ruang fiskal APBN sangat terbatas mengingat banyaknya prioritas pembangunan nasional yang harus dipenuhi," tutup Boby.