Dikunjungi Menteri Investasi, Terkuak Masalah yang Ada di KEK Palu

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia diberi perintah khusus oleh Presiden Jokowi untuk mengunjungi 15 KEK, termasuk KEK Palu di Sulawesi Tengah.

oleh Maulandy Rizki Bayu Kencana diperbarui 19 Mei 2021, 19:31 WIB
Diterbitkan 19 Mei 2021, 19:31 WIB
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia meluncurkan Pusat Komando Operasi dan Pengawalan Investasi, Senin (23/3/2020). (Athika/Liputan6.com)
Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. (Athika/Liputan6.com)
Liputan6.com, Jakarta Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meninjau langsung perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu dalam kunjungan kerjanya ke Sulawesi Tengah, Rabu 19 Mei 2021.
 
Pada kesempatan itu, dia terus mendorong investasi melalui sektor-sektor prioritas yang memiliki nilai tambah dan hilirisasi industri, salah satunya melalui pembangunan KEK.
 
Bahlil mengungkapkan, dirinya diberi perintah khusus oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengunjungi 15 KEK, termasuk KEK Palu di Sulawesi Tengah.
 
Itu dilakukan untuk melihat langsung kondisi KEK Palu dan membuat formulasi yang diperlukan untuk mendorong percepatan pengisian tenant. Dari pantauan, permasalahan yang dihadapi KEK Palu saat ini terkait infrastruktur dan penyewa (tenant).
 
"KEK jangan menjadi kawasan industri tanah. Perlu ada formulasi kebijakan untuk menarik tenant ke KEK Palu. Ini harus kita selesaikan," ujar Bahlil, Rabu (19/5/2021).
 
"Bila perlu kita akan membuat kebijakan investasi yang memberikan insentif lebih dibandingkan KEK lain. Karena KEK Palu ini masuk dalam PSN (Proyek Strategis Nasional) dan strategi pengembangan kawasan timur yang menjadi perhatian khusus pemerintah pusat," sambungnya.
 
Menurut catatan Kementerian Investasi/BKPM, saat ini telah ada 6 tenant yang menempati 400 ha dari total 1.500 ha lahan yang tersedia. Adapun 6 tenant tersebut bergerak di sektor industri aspal, keramik, furnitur, pertanian dan pengolahannya.
 
Bahlil menegaskan, tujuan dari pembangunan KEK dan kawasan industri lainnya untuk mempermudah investor dari sisi perizinan dan implementasi sehingga belanja modal (capital expenditure/Capex) tidak mahal, dan pada akhirnya menarik minat investor untuk melakukan hilirisasi industri. 
 
Dia optimistis pengembangan KEK Palu ini dapat berjalan baik seperti Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang di Jawa Tengah. Salah satu formulasi yang digunakan yaitu dengan tidak meninggikan harga lahan dan memberikan insentif kepada investor.
 
"Jangan sampai kita berpikir menjadi kontraktor properti. Kalau kita buat kesepakatan, maka proses promosinya ditarik oleh negara, jadi tidak lagi KEK jalan sendiri. Caranya, tanahnya jangan dibuat mahal, izinnya diurus oleh negara, insentifnya kita kasih. Jadi jangan investor datang merasa takut duluan," imbuhnya. 
 
 

Saksikan Video Ini

Target Investasi

FOTO: Sejumlah Menteri Beri Penjelasan Resmi Terkait UU Omnibus Law Cipta Kerja
Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia (kanan) memberi keterangan terkait UU Omnibus Law Cipta Kerja di Graha Sawala Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (7/10/2020). Bahlil bersama sejumlah menteri memberi penjelasan terkait disahkannya UU Omnibus Law Cipta Kerja. (Liputan6.comHelmi Fithriansyah)

Direktur Utama PT Bangun Palu Sulawesi Tengah yang merupakan Badan Usaha Pengelola (BUP) KEK Palu, Andi Mulhanan Tombolotutu, mengungkapkan salah satu kendala yang dihadapi dalam pembangunan KEK Palu terkait infrastruktur dalam kawasan.

Itu dikarenakan adanya kesulitan pendanaan akibat pengalihan pendanaan untuk pemulihan bencana yang terjadi 2018 lalu, dan adanya pandemi Covid-19.

"Mudah-mudahan dengan kehadiran Pak Menteri, kita bisa didukung dalam pembangunan infrastruktur dalam kawasan dan menghadirkan anchor tenant untuk membantu kami membangun dan mengelola KEK Palu. Dua poin itu saja. Kalau dari sisi geostrategis dan geoekonomis, KEK Palu ini sangat unggul dari yang lain-lain," tuturnya.

Adapun rencana pembangunan KEK Palu ini mencapai Rp 8,7 triliun, dengan rencana investasi yang masuk sebesar Rp 92,4 triliun.

Ke depan, KEK Palu diproyeksikan dapat menyerap sebanyak 97.500 Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Berdasarkan catatan Kementerian Investasi/BKPM, pada periode kuartal I 2021, Sulawesi Tengah menjadi salah satu tujuan penanaman modal asing (PMA) terbesar ketiga setelah Jawa Barat dan DKI Jakarta.

Total realisasi investasi di Sulawesi Tengah untuk PMA yaitu mencapai USD 577,4 juta, sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 854,1 miliar.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya