Holding BUMN Panas Bumi Percepat Pemanfaatan Energi Ramah Lingkungan

Liputan6.com, Jakarta Kementerian BUMN menargetkan pembentukan Holding BUMN Geothermal atau panas bumi terealisasi pada akhir 2021. Adapun holding ini akan menggabungkan PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), PT Geo Dipa Energi (Persero) dan unit bisnis panas bumi PT PLN (Persero).

Menanggapi hal ini, Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro menilai, langkah Kementerian BUMN menjadi terobosan baru dalam menatap misi pemanfaatan energi bersih yang lebih maksimal.

Komaidi menjelaskan, Indonesia saat ini memiliki 40 persen sumber panas bumi dunia. Atas dasar ini, peluang pemanfaatannya ke depan masih terbuka lebar. Terlebih, sumber energi panas bumi ini ramah lingkungan.

"Namun dari 40 persen cadangan panas bumi dunia itu, yang baru dimanfaatkan baru sekitar 7-8 persen. Jadi masih minim. Dengan adanya Holding BUMN Panas Bumi ini, bisa menjadi awal untuk kita lebih cepat bergerak ke energi yang ramah lingkungan itu," kata Komaidi kepada wartawan.

Lagi, manfaat lain yang tak kalah penting terkait pembentukan holding ini yaitu bisa menciptakan harga listrik yang lebih murah ke konsumen.

Komaidi juga menyampaikan, upaya holding sektor panas bumi ini bisa mendukung rencana pemerintah untuk melakukan Initial Public Offering (IPO) atau pencatatan saham perdana ke Bursa Efek Indonesia (BEI). Dengan demikian, Holding BUMN Panas Bumi ini memiliki kredibilitas tinggi dan lebih transparan.

Di kesempatan terpisah, sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menggadang-gadang, Holding BUMN Panas Bumi ini akan menjadi perusahaan terbesar di dunia.

Selain itu apa yang menjadi rencananya ini menjadi bentuk dari transformasi dan inovasi BUMN dalam menangkap peluang dalam transisi energi ke depannya.

"Penggabungan Geo Dipa, Pertamina, dan PLN jadi satu kesatuan yang kalau tidak salah bisa terbesar di dunia. Apalagi geotermal ini merupakan baseload yang bukan intermiten seperti solar (matahari)," kata Erick pada 27 Juli lalu.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Di sisi lain, PLN mendukung langkah pemerintah membentuk holding ini guna mempercepat dan mengoptimalkan pengembangan potensi panas bumi di Tanah Air demi kemakmuran rakyat.

Agung Murdifi, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan CSR PLN memastikan dukungan PLN terhadap rencana pemerintah mengonsolidasikan entitas-entitas usaha yang selama ini mengelola energi panas bumi ke dalam HGI.

Ia menjelaskan, kegiatan ekplorasi dan eksploitasi panas bumi membutuhkan dana yang besar secara jangka panjang sehingga perlu dilakukan konsolidasi aset. Kebutuhan pendanaan yang besar ini perlu investor utnuk pengembangannya.

"Sebab, tujuan utama dari pembentukan holding ini bukan untuk mengerdilkan satu sama lain, melainkan justru untuk membesarkan setiap entitas dan menggarap potensi panas bumi sebesar-besarnya," kata Agung.

Melalui holding ini, lanjut Agung, seluruh sumber daya, aset yang dimiliki oleh setiap entitas, termasuk sumber daya manusia dengan keahlian-keahlian spesifik, akan tetap dioptimalkan. Proses ini akan menghasilkan holding panas bumi yang jauh lebih besar daripada yang sekarang ada.

Agung menambahkan, rencana pemerintah membentuk Holding Panas Bumi tersebut juga sesuai dengan Transformasi PLN dalam pilar Green yang dicanangkan sejak 21 April 2020. PLN terus mendukung transisi energi di Indonesia dengan gencar mengembangkan pembangkit energi baru terbarukan yang ramah lingkungan, salah satunya panas bumi.

"PLN tentunya akan mendukung keputusan Pemerintah. Harapannya pembentukan holding ini bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara dan masyarakat," tutupnya.