Danantara, BUMN Super Holding Baru, Mampukah Dongkrak Ekonomi hingga 8 Persen ?

Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada 24 Februari 2025. Lembaga baru ini ditugaskan untuk mengelola aset BUMN (Badan Usaha Milik Negara) Indonesia yang nilainya mencapai lebih dari US$ 900 miliar atau sekitar Rp 15,978 triliun.

Tujuan utama pembentukannya adalah mengoptimalkan pengelolaan aset negara, meningkatkan efisiensi dan daya saing BUMN, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8%. Bagaimana Danantara akan mencapai target ambisius tersebut?

Danantara akan menjalankan tugasnya dengan mengelola dividen dari berbagai BUMN, baik holding investasi, holding operasional, maupun BUMN secara keseluruhan. Dividen ini akan dialokasikan untuk investasi strategis di sektor-sektor berkelanjutan.

Selain itu, Danantara juga berwenang menyetujui penambahan atau pengurangan modal BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen tersebut. Dengan kata lain, Danantara memegang peranan kunci dalam menentukan arah investasi dan pengelolaan keuangan BUMN di Indonesia.

Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan kinerja BUMN secara keseluruhan. Tujuh BUMN besar telah bergabung di tahap awal, termasuk Pertamina, PLN, BRI, BNI, Bank Mandiri, Telkom Indonesia, dan MIND ID.

Pemerintah menargetkan seluruh BUMN akan bergabung sebelum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Maret 2025. Keberhasilan Danantara dalam mengkonsolidasikan dan mengoptimalkan pengelolaan BUMN akan menjadi penentu utama tercapainya target pertumbuhan ekonomi 8%.

Danantara akan fokus pada investasi strategis di sektor-sektor berkelanjutan, seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, dan produksi pangan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Menteri BUMN, Erick Thohir, memainkan peran penting dalam pengawasan dan regulasi Danantara. Ia bertanggung jawab menetapkan kebijakan, membina, mengawasi, dan mengoordinasikan penyelenggaraan kebijakan pengelolaan BUMN. Erick Thohir juga menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas Danantara.

Tugas Erick Thohir mencakup pembentukan Holding Investasi dan Holding Operasional, serta menyetujui usulan hapus buku dan/atau hapus tagih aset BUMN. Perannya memastikan Danantara berjalan sesuai aturan dan mencapai tujuannya. Dengan kewenangan yang luas, Erick Thohir diharapkan mampu memastikan pengelolaan aset negara melalui Danantara berjalan efektif dan efisien.

Meskipun tiga bank BUMN (BRI, BNI, dan Bank Mandiri) berada di bawah pengelolaan Danantara, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan pengawasan tetap berjalan ketat. Hal ini untuk menjamin prinsip prudential banking dan international best practices tetap dijalankan, serta memastikan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas tetap terjaga.

Beberapa isu muncul terkait Danantara, terutama mengenai transparansi dan akuntabilitas. Ada kekhawatiran tentang penggunaan tabungan nasabah untuk investasi, namun hal ini telah dibantah oleh pihak terkait. Potensi penunjukan pejabat yang bersifat politis juga menjadi perhatian. Untuk mengatasi kekhawatiran tersebut, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama keberhasilan Danantara.

Masyarakat perlu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan diajak untuk mengawasi kinerja Danantara. Laporan berkala dan akses informasi publik yang mudah diakses akan membantu meningkatkan kepercayaan publik. Dengan demikian, potensi konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang dapat diminimalisir.

Keberhasilan Danantara dalam mengelola aset BUMN dan mencapai target pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada pengelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Peran pengawasan dari OJK dan Menteri BUMN sangat krusial untuk memastikan Danantara mencapai tujuannya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia.