Kunci Ketepatan dan Kecepatan Penyaluran Bansos Adalah Kolaborasi

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Sosial (Kemensos) terus berupaya memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat terdampak pandemi COVID-19, terutama yang tinggal di wilayah penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Salah satunya penyaluran Bantuan Sosial (bansos) yang diharapkan dapat menjadi jaring pengaman kesejahteraan masyarakat, sekaligus menstimulasi perekonomian agar terus bergerak.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Tubagus Ahmad Choesni, menegaskan jika bantuan sosialmemiliki manfaat ganda.

“Penyaluran bansos diharapkan dapat membantu daya beli masyarakat yang membutuhkan. Lalu, ketika Bansos tersebut dimanfaatkan oleh KPM (Keluarga Penerima Manfaat, red) untuk konsumsi, maka hal tersebut dapat mendorong pemulihan ekonomi,” ujarnya dalam dialog virtual Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) - KPCPEN, Rabu (1/09/2021).

Selain Bansos reguler yang disalurkan setiap tahun, pemerintah juga menyalurkan Bansos nonreguler untuk membantu masyarakat di masa pandemi. Salah satunya diberikan dalam bentuk Bantuan Sosial Tunai (BST) yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia dan telah masuk tahap penyaluran ke-5 dan 6 sebesar Rp 600 ribu per Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Selain itu, adapula bantuan beras sebanyak 10 kilogram per KPM untuk 28,8 juta KPM yang disalurkan melalui Bulog.

Guna memastikan kuantitas dan kualitas beras medium layak untuk konsumsi, lanjutnya, Menko PMK Muhadjir Effendy pun langsung melakukan pengecekan secara acak terhadap beras yangakan didistribusikan.

Pengadaan Bansos tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat. Tubagus menegaskan dalam proses ini, pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah, TNI, Polri, dan masyarakat.

Pemerintahpun dikatakan Tubagus mengapresiasi setiap inisiatif dan keterlibatan semua pihak dalam upaya membantu masyarakat yang sedang kesulitan.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Kolaborasi seperti ini salah satunya sudah diterapkan dalam program pembagian Sembilan Bahan Pokok (Sembako) di Sukoharjo, Jawa Tengah.

Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Sukoharjo, Jawa Tengah AKBP Wahyu Nugroho pada kesempatan yang sama, mengatakan jika pihaknya secara rutin membagikan beras beserta pelengkap kepada masyarakat terdampak pandemi serta yang tengah melakukan isolasi mandiri.

Tidak hanya menyalurkan bantuan beras dari pemerintah, kepolisian juga berupaya memberdayakan produk lokal dalam program tersebut. Misalnya, menggunakan lele hasil panen kolam budidaya di polsek setempat, atau sayur dan tanaman obat yang ditanam oleh warga, ke dalam paket bantuan yang disalurkan.

Selain itu, pihaknya juga membantu penyaluran donasi dari pihak swasta.

“Tim Bhabinkamtibmas dan Babinsa sangat memahami situasi di lapangan, tentang siapa saja yang benar-benar membutuhkan bantuan ini. Karena itu, melalui kolaborasi penyaluran sembako ini dapat disalurkan secara tepat. Saat distribusi, kami juga menggunakan kendaraan roda dua agar dapat menjangkau jalan-jalan kecil yang tidak dapat dimasuki mobil,” ujar Wahyu.

Selain memberikan bantuan, pihak kepolisian juga aktif mengajak warga untuk meningkatkan ketahanan pangan secara mandiri dengan memanfaatkan lahan untuk menanam atau beternak.

Menurutnya, kegiatan seperti ini sangat penting untuk membantu masyarakat untuk bertahan di tengah situasi tekanan ekonomi.

Penyaluran Bansos yang tepat sasaran memang selalu menjadi perhatian banyak pihak. Dalam hal ini, pemerintah terus berusaha melakukan pemutakhiran, validasi, dan verifikasi Data TerpaduKesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi sumber data penerima Bansos.

Direktur Riset INDEF (Institute for Development of Economics and Finance) Berly Martawardaya berharap upaya tersebut terus dijalankan, karena program Bansos sangat penting untuk melindungi warga miskin pada masa krisis, dapat menolong masyarakat yang betul-betul membutuhkan.

Pada kesempatan ini Berly pun mengharapkan pemerintah dapat memperbanyak program digitalisasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Hal itu, lanjutnya, bisa dilakukan dalam bentuk pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan pengetahuan digital sebagai upayamengoptimalkan kinerja mereka pelaku UMKM.

Tubagus menggarisbawahi, bahwa penyaluran Bansos membutuhkan kerja sama dan kolaborasi banyak pihak, baik pemerintah pusat atau daerah, TNI/Polri, serta masyarakat.