Bidik B50 di 2026, Bahlil Jamin Negara Tak Lagi Impor Solar

Liputan6.com, Jakarta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia target bisa mencapai program biodiesel 50 persen, atau B50 pada 2026 mendatang. Sehingga negara tak lagi perlu melakukan impor BBM jenis Solar pada tahun tersebut.

Dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (3/1/2025), Bahlil menyampaikan, Kementerian ESDM telah selesai melakukan rapat internal. Hasil rapat memutuskan, program B40 resmi mulai dilaksanakan per 1 Januari 2025.

Kebijakan itu tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM, yang memastikan produk biodiesel terdiri dari campuran bahan bakar nabati (BBN) berbasis minyak sawit sebesar 40 persen, dengan 60 persen BBM solar.

"Kita sudah memutuskan dari Kementerian ESDM tentang peningkatan daripada B35 ke B40. Hari ini kita umumkan, bahwa berlaku per 1 Januari 2025. Dimana B35 itu menghasilkan kurang lebih sekitar 12,98 juta KL. Ini meningkat menjadi 15,6 juta KL," terang Bahlil.

Tak berhenti di situ, Kementerian ESDM kini tengah menyusun regulasi agar kadar air yang tertempel dalam produk biodiesel betul-betul bisa diperbaiki. Namun, Bahlil mencatat masih adanya PR dari sektor transportasi. Khususnya transportasi laut, guna meningkatkan spesifikasi kapal agar kadar airnya betul-betul bisa seminimal mungkin.

"Kalau ini kita lakukan baik, maka kami Insya Allah di 2026 atas arahan bapak Presiden Prabowo, kita sudah harus mendorong ke B50. Jadi implementasi dari B40 di 2025, sambil mempersiapkan implementasi B50 di 2026," imbuh Bahlil.

Menurut dia, program B50 di 2026 sejalan dengan arahan Prabowo guna mencapai ketahanan energi. Terlebih dengan mencapai target itu, negara diklaim tak perlu lagi melakukan impor solar.

"Kalau ini yang kita lakukan, maka impor kita terhadap solar, Insya Allah dipastikan sudah tidak ada lagi di tahun 2026," ujar Bahlil.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah melaporkan usul skema baru penyaluran BBM Subsidi ke Presiden Prabowo Subianto. Sehingga penerapannya masih menunggu arahan dari RI 1.

"Masih menunggu arahan Presiden. (Kementerian ESDM) sudah lapor (skema baru penyaluran BBM subsidi ke Prabowo," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana di kantornya, Jakarta, Jumat (3/1/2025).

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memaparkan, salah satu rencana penyaluran BBM subsidi nantinya akan menggunakan skema blending. Dengan tetap memberikan subsidi BBM secara langsung untuk produk kepada kelompok tertentu, sembari melakukan pengalihan subsidi ke bantuan langsung tunai (BLT).

Bahlil menyampaikan, Badan Pusat Statistik (BPS) saat ini tengah menyusun data calon penerima BLT pengganti subsidi BBM. Itu membutuhkan proses lantaran pemerintah tak ingin konversi daripada BBM subsidi tersebut salah sasaran. 

Targetnya, seluruh data siapa saja kelompok yang berhak menenggak BBM subsidi dan penerima BLT akan diumumkan Desember 2024 ini. Termasuk untuk data penerima subsidi listrik. 

Kendati begitu, ia belum bisa memastikan alokasi subsidi ini akan lebih banyak dialihkan untuk komoditas langsung atau kepada BLT. "Nanti setelah diputuskan, kami umumkan," imbuh Bahlil beberapa waktu lalu. 

Namun, Bahlil memperkirakan, seluruh pelaku UMKM nantinya akan dikelompokkan sebagai konsumen yang berhak menenggak langsung BBM subsidi, bukan dalam bentuk BLT. Termasuk para pengemudi ojek online, atau ojol. 

"Terkait dengan UMKM, semua UMKM itu kemungkinan besar akan disubsidikan secara bahan. Jadi kalau dia minyak, kita tidak akan mengalihkan ke BLT. Ojol itu akan masuk dalam kategori UMKM," ungkapnya.

Sebelumnya, skema penyaluran BBM subsidi seperti Pertalite bakal segera diubah dalam waktu dekat. Salah satunya dengan mengalihkan komponen biaya subsidi ke dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT), agar penyalurannya lebih tepat sasaran.

Namun, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menerima koordinasi lanjutan terkait pengalihan skema subsidi BBM. Tiko, sapaan akrabnya, masih menunggu kebijakan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Belum, belum, masih nunggu kebijakan pemerintah dulu. Lagi nunggu dari ESDM," ujar Tiko saat dijumpai di Stasiun Kereta Cepat Whoosh Halim, Jakarta, dikutip Rabu (25/12/2024).

Adapun secara rencana, penyaluran BBM subsidi nantinya akan menggunakan skema blending. Dengan tetap memberikan subsidi BBM secara langsung untuk produk kepada kelompok tertentu, sembari melakukan pengalihan subsidi ke BLT.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan, Badan Pusat Statistic (BPS) tengah menyusun data calon penerima BLT pengganti subsidi BBM. Itu membutuhkan proses lantaran pemerintah tak ingin pendistribusian ke depan salah sasaran.

Targetnya, seluruh data siapa saja kelompok yang berhak menenggak BBM subsidi dan penerima BLT akan diumumkan Desember 2024 ini. Termasuk untuk data penerima subsidi listrik.

"Insya Allah bulan ini, semuanya (diumumkan). Tapi nanti kita laporkan dulu kepada bapak Presiden, apa arahan bapak Presiden, baru kami umumkan secara resmi," ujar Bahlil di sela kegiatan Indonesia Mining Summit 2024 di Hotel Mulia, Jakarta pada Rabu, 4 Desember 2024.

Kendati begitu, ia belum bisa memastikan alokasi subsidi ini akan lebih banyak dialihkan untuk komoditas langsung atau kepada BLT. "Nanti setelah diputuskan, kami umumkan," imbuh Menteri ESDM.