Realisasi Anggaran Kemenkeu Capai Rp 19,9 Triliun per Akhir Agustus 2021

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati melaporkan, realisasi anggaran Kementerian Keuangan tidak termasuk Badan Layanan Umum (BLU) mencapai Rp19,9 triliun sampai dengan akhir Agustus 2021. Angka ini setara dengan 63,65 persen dari pagu sebesar Rp31,3 triliun.

"Kinerja kemenkeu dari sisi capaian anggaran kita semua non BLU dan realisasinya sampai dengan Agustus akhir 19,9 triliun atau 63,6 persen," kata dia dalam Rapat Kerja Bersama dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (2/9/2021).

Jika dirinci, dari Rp19,9 triliun tersebut untuk belanja pegawai dari Rp20,4 triliun sudah dibelanjakan Rp15,53 triliun atau 75 persen. Kemudian untuk belanja barang dari Rp7,96 triliun sudah terealisasi Rp3,83 triliun atau 48 persen.

Selanjutnya untuk belanja modal dari Rp2,8 triliun realisasinya baru Rp705 miliar atau hanya 24,6 persen saja. "Ini nanti yang ada impilkasinya kami kami memohon untuk diluncurkan karenanya menyangkut investasi belanja modal terutama untuk IT sistem kita," jelas dia.

Sementara itu, jika disatukan dengan realisasi BLU maka angkanya berbeda. Karena BLU di dalamnya ada beberapa yang di bawah Kementerian Keuangan seperti BPDPKS, LMAN, LPDP, LDKPI, BPDLH dan lainnya.

Adapun realisasi anggaran Kementerian Keuangan jika ditotal dengan BLU sudah terealisasi Rp43,6 triliun. Atau sebesar 76,17 persen dari pagu sebesar Rp57,3 triliun.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebut sebanyak 128 pegawai Kementerian Keuangan telah meninggal dunia akibat terpapar Covid-19. Dari jumlah itu, paling tertinggi terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak mencapai 77 orang.

"Tentu jumlah yang paling besar adalah teman-teman di pajak dan yang paling besar dan memiliki instansi vertikal yang memang pekerjaannya harus berhubungan dengan masyarakat," kata dia saat rapat Kerja Bersama Komisi XI DPR RI, Kamis (2/9).

Tak hanya itu, dua unit lingkungan Kementerian Keuangan juga banyak memakan korban adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Ketiga unit tersebut memang paling besar dan memiliki instansi vertikal yang memang pekerjaannya harus berhubungan dengan masyarakat.

"Sehingga memang agak sulit untuk menghindarkan. Ini merupakan suatu yang kita lihat risiko dari teman-teman Kemenkeu dalam menjalankan apa tugasnya," jelas dia.