Bangun Pariwisata Labuan Bajo, Pemerintah Pusat Gandeng Pemda dan Keuskupan

Liputan6.com, Jakarta Pengembangan pariwisata di Labuan Bajo sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) telah dilakukan.

Ini terbukti dari langkah pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, dan Keuskupan Ruteng yang melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman secara virtual, Senin (06/09/2021).

Fokus dari pembangunan ini ingin membangun Labuan Bajo sebagai lokasi pariwisata yang optimal, holistik, bertumpu pada kearifan lokal, menyejahterakan, berkeadilan, berkelanjutan, dan bermartabat. 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa penandatanganan tersebut penting dilakukan guna mengembangkan Labuan Bajo sebagai salah satu dari lima DPSP yang telah ditetapkan oleh presiden. 

“Prioritas ini artinya utama, penting disegerakan. Saat ini Labuan Bajo sedang bersiap menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 dan ASEAN Summit 2023,” ujar Luhut, Senin (06/09/2021). 

Selain itu, Luhut juga menambahkan kalau kunci utama dalam pengembangan ini adalah sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan kompeten. Untuk itulah, diperlukan peran gereja melalui Keuskupan Ruteng. 

“Kita harus banyak melakukan perbaikan, terutama di bidang SDM, dan peran gereja sangat penting dalam mendisiplinkan masyarakat agar lebih bisa berkarya,” lanjut Menko Luhut. 

Guna mewujudkan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan, Menko Luhut juga berharap agar pihak gereja mampu menyampaikan pesan-pesan disiplin kepada masyarakat NTT, khususnya dalam hal kebersihan, penanganan COVID-19, dan pariwisata di Labuan Bajo. 

“Penandatanganan nota kesepakatan antara Bupati Manggarai Barat, Uskup Gereja Ruteng serta Sesmen Parekraf ini merupakan bentuk sinergi kolaborasi dan kajian holistik,” ujar Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. 

Sandiaga mengharapkan peresmian ini dapat menjadi acuan atau motivasi untuk berfokus pada strategi pengembangan DPSP yang telah ditargetkan dengan menerapkan konsep 3 G, yaitu gerak cepat (gercep), gerak bersama (geber), dan garap semua potensi (gaspol).

Uskup Siprianus Hormat dari Keuskupan Ruteng juga menyampaikan bahwa dasar utama penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut adalah simpul yang mempersatukan pemerintah dan gereja, untuk mewujudkan kesejahteraan umum, kebahagiaan, dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. 

“Pengembangan DPSP Labuan Bajo harus berpusat pada manusia, yang meliputi rohani dan jasmani, etis, dan meneguhkan martabat manusia,” ujar Uskup Siprianus. 

Pada masa mendatang, diharapkan agar pihak Keuskupan Ruteng dapat menjadi mitra pemerintah dalam program pembangunan yang tengah dilaksanakan di Labuan Bajo, terutama dalam hal sosialisasi program pada masyarakat dan kerja sama dalam peningkatan kualitas SDM lokal. 

Reporter: Caroline Saskia