Menteri Trenggono: Inovasi Jadi Kunci Industri Perikanan RI Lebih Maju

Liputan6.com, Jakarta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan pentingnya inovasi dalam menghadirkan industri perikanan Indonesia yang maju dan berkelanjutan. Caranya dengan berkolaborasi dalam bidang perikanan tangkap maupun budidaya.

 “Inovasi akan berkembang jika industrinya juga hidup dan diregulasi dengan baik. Saya harap dukungan dari kampus, karena ini adalah pabriknya ilmu. Enerjiknya anak-anak muda ini luar biasa,” katanya dalam keterangan resmi, Senin (18/10/2021).

“Kalau ini kita dorong inovasi, industri (perikanan) bisa tumbuh dengan baik,” tambah Menteri Trenggono saat menghadiri penutupan Dies Natalies ke-58 Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) IPB University di Bogor.

Ia mengatakan dengan adanya inovasi, akan mendorong produk perikanan memiliki daya saing di pasaran. Inovasi juga akan mendorong peningkatan produktivitas produk perikanan yang dihasilkan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), kata dia, saat ini sedang menggenjot produktivitas perikanan budidaya khususnya untuk komoditas berorientasi ekspor, meliputi udang, lobster, kepiting dan rumput laut.

Menteri Trenggono berharap perguruan tinggi mengambil peran dengan melahirkan berbagai inovasi, misalnya di bidang teknologi budidaya dan pakan.

“Inovasi yang diciptakan harus bersaing dengan lainnya, jangan bagaikan kodok dalam tempurung. Dengan begitu, inovasi tidak akan berhenti,” tambahnya. 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sebagai lembaga yang mengelola sektor kelautan dan perikanan, KKP  juga menghadirkan sejumlah inovasi. Misalnya, kata Menteri Trenggono, adalah kebijakan penangkapan terukur yang akan mulai berlaku pada awal 2022 mendatang.

Kebijakan penangkapan terukur merupakan jalan terwujudnya pengelolaan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia yang berkelanjutan tanpa mengenyampingkan kepentingan ekonomi nasional dan daerah.

Melalui kebijakan ini, KKP akan mengatur area penangkapan sesuai zona, alat tangkap yang digunakan, hingga tempat ikan hasil tangkapan didaratkan.

Zona penangkapan yang dimaksud akan dibagi dalam tiga kategori, yakni zona industri, zona nelayan lokal dan zona spawning & nursery ground. Kemudian jumlah sumber daya perikanan yang ditangkap ditentukan dengan sistem kuota untuk industri, nelayan lokal, dan penghobi.

“Basis data kami dalam menetapkan kuota tentu tidak sendiri, melainkan bekerjasama dengan Komnas Kajiskan sebagai lembaga independen,” paparnya.

Kebijakan penangkapan terukur  tujuan utamanya untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi, peningkatan penerimaan negara bukan pajak, penambahan penyerapan tenaga kerja, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Disamping itu juga untuk mempermudah fish traceability yang akan memanfaatkan teknologi sistem kontrol yang modern. Dengan demikian, daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global juga akan meningkat.