2 Tahun Jokowi-Ma'ruf Amin, Apa Kabar Reformasi Birokrasi?

Liputan6.com, Jakarta 2 tahun Jokowi-Ma'ruf Amin dalam mempin negeri ini masih terus memperjuangkan reformasi birokrasi. Upaya reformasi tersebut sudah menghasilkan beberapa pencapaian yang baik dalam pemerintahan.

Tujuan dari reformasi birokrasi adalah menciptakan sistem pemerintahan yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, serta bebas dan bersih dari KKN. Kemudian, diharapkan mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, serta memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Salah satu hasil yang dicapai dari reformasi birokrasi adalah sebanyak 91 persen kementerian sudah memiliki tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang baik.

Melansir dari keterangan pers di laman menpan.go.id, Sabtu (30/10/2021), diketahui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memperpanjang kerja sama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk menciptakan ekosistem digital yang integrated, interoperable, dan interconected (3i).

Menteri PANRB Tjahjo Kumolo mengemukakan pandemi COVID-19 membuat masyarakat banyak menggunakan pelayanan jasa secara digital. Oleh karena itu, birokrasi dan seluruh jajarannya juga harus melakukan adaptasi.

Lebih lanjut, Direktur Utama BRI Sunarso juga mengatakan bahwa Kementerian PANRB memberikan kesempatan BRI untuk berpartisipasi dalam reformasi birokrasi melalui manajemen layanan berbasis teknologi informasi.

“Lewat kerja sama ini, BRI dapat berperan aktif, bersinergi harmonis dengan para lembaga negara mendukung kinerja dengan layanan jaringan perbankan yang tersebar di seluruh Indonesia. Kami yakin bisa memberikan yang terbaik bagi seluruh aparatur sipil negara,” ujar Sunarso.

Sebagai tambahan informasi, Kementerian PANRB dan BRI sudah bekerja sama sejak 2016 dalam penyediaan dan pemanfaatan jasa perbankan, manajemen pelayanan, serta teknologi informasi.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Selanjutnya, Kementerian PANRB melalui akun Instagram @kemenpanrb, Selasa (26/10/2021), merincikan lebih lanjut pencapaian reformasi birokrasi berdasarkan data Oktober 2021.

1. 46.159 struktur unit organisasi Jabatan Administrasi pada kementerian atau lembaga sudah disederhanakan.

2. 37 lembaga nonstruktural dibubarkan dan diintegrasikan pada kementerian atau lembaga yang sesuai.

3. 91 persen kementerian memiliki tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang baik.

4. Potensi pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 112 triliun berhasil dicegah sampai 2020.

5. 45 mal pelayanan publik berdiri di berbagai daerah.

6. Terbentuknya 1.598 unit percontohan pelayanan prima dan anti korupsi.

7. Program reformasi birokrasi terkonsolidasi dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK).

8. Lahirnya 45 Jabatan Fungsional baru, 124 usulan Jabatan Fungsional baru, sebagai tindak lanjut penyederhanaan birokrasi.

Reporter: Shania