Sri Mulyani: Tak Cuma Demi Ekonomi, Proyek KPBU Juga Sejalan Mitigasi Perubahan Iklim

Proyek KPBU sengaja dirancang pemerintah agar sejalan dengan program mitigasi perubahan iklim global. Sehingga tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi tetapi juga pada aspek lingkungan dan sosial.

oleh Liputan6.com diperbarui 28 Mar 2022, 16:00 WIB
Diterbitkan 28 Mar 2022, 16:00 WIB
Raker Kemenkeu dengan Komisi XI DPR RI
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/1/2022). Rapat kerja tersebut terkait evaluasi APBN tahun 2021 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 serta rencana PEN 2022. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, pemerintah telah menjalankan 28 proyek pembangunan dengan skema kerja sama antara pemerintah dan swasta (KPBU) atau Public-Private Partnerships (PPP).  Selain guna mendorong pertumbuhan ekonomi, proyek ini dirancang sejalan dengan program mitigasi perubahan iklim.

Sri Mulyani menjelaskan, program KPBU ini sudah berjalan sepanjang 2021 dengan nilai USD 17 miliar. Proyek ini sangat mendukung pemulihan ekonomi nasional.

"Pada Desember 2021, ada 28 proyek KPBU dengan total USD 17 miliar untuk proyek air minum, perumahan, dan ICT," kata Sri Mulyani dalam Indonesia PPP Day: Enhancing Government Support for Green PPP in Indonesia Toward Climate-Resilient Investment, Jakarta, Senin (28/3/2022).

Proyek ini sengaja dirancang pemerintah agar sejalan dengan program mitigasi perubahan iklim global. Sehingga tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi tetapi juga pada aspek lingkungan dan sosial.

"Ini perlu diperhatikan dan dilanjutkan sebagai prinsip utama. Pemulihan ekonomi nasional tidak boleh mengorbankan lingkungan," ungkapnya.

Bendahara negara ini menyebut prinsip tersebut telah sejalan dengan kesepakatan global yang akan memberikan dukungan kepada proyek-proyek pembangunan dengan misi mitigasi perubahan iklim. Semua pihak telah bersepakat untuk mengatasi perubahan iklim dan menjaga keberlanjutannya. Dukungan tersebut dilakukan berupa memberikan pembiayaan yang terjangkau.

"Prinsip transisi harus diterapkan semua negara agar terlibat," kata Sri Mulyani.

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Prinsip Keadilan

Raker Kemenkeu dengan Komisi XI DPR RI
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/1/2022). Rapat kerja tersebut terkait evaluasi APBN tahun 2021 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 serta rencana PEN 2022. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Tak hanya itu, tantangan yang tak kalah penting kata Sri Mulyani dalam mitigasi perubahan iklim yakni menerapkan prinsip keadilan dan pemberian pembiayaan terjangkau. Dua hal ini menjadi sangat penting.

Untuk itu, Sri Mulyani memberikan apresiasi kepada pemerintah UEA dan negara Timur Tengah yang telah memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk menerangkan berbagai rencana proyek infrastruktur di Indonesia. Sebab melalui forum tersebut kesempatan Indonesia mendapatkan investor lebih besar.

"Saya sampaikan apresiasi karena sudah mendukung kita untuk mengejar ketertarikan bagi semua pihak pada pembangunan dan menjaga lingkungan sosial," kata di mengakhiri.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya