Kementerian PU Tawarkan Proyek Rp 544,5 Triliun ke Swasta dan Asing

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) kembali mendorong investasi swasta dan asing untuk pembangunan infrastruktur. Terutama dengan mengoptimalkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) senilai Rp 544,48 triliun.

Skema ini bakalan menjadi solusi strategis dalam menghadapi keterbatasan anggaran APBN, sekaligus membuka peluang investasi dari pihak swasta dan luar negeri guna mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan, pembangunan infrastruktur tidak boleh terhenti hanya karena keterbatasan anggaran.

"Sesuai arahan Presiden, kami terus mendorong investasi melalui skema KPBU agar pembangunan tetap berjalan optimal. Kolaborasi dengan sektor swasta memungkinkan proyek infrastruktur strategis dapat direalisasikan dengan lebih cepat dan efisien," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (11/2/2025).

Sebagai bagian dari strategi pendanaan kreatif, Kementerian PU telah menetapkan target pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU pada periode 2025-2029 senilai Rp 544,48 triliun.

Rencana ini mencakup pembangunan 11 proyek sumber daya air, 23 proyek jalan tol dan jembatan, serta 11 proyek pemukiman. "Dengan keterlibatan sektor swasta, diharapkan proyek-proyek tersebut dapat terealisasi dengan lebih optimal, baik dalam aspek pendanaan maupun efisiensi pelaksanaan," imbuh Dody.

Melalui KPBU, pemerintah membuka ruang bagi dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur dengan tetap memprioritaskan manfaat bagi masyarakat.

"Dengan model pembiayaan yang lebih fleksibel, pemerintah tetap berperan sebagai regulator dan pengawas guna memastikan kualitas serta keberlanjutan proyek yang dikerjakan," kata Dody.

Salah satu sektor infrastruktur yang menjadi prioritas investasi adalah pembangunan bendungan, embung, jalan tol, dan jembatan. Infrastruktur ini tidak hanya mendukung ketahanan air dan konektivitas nasional, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan.

"Bendungan dan embung berkontribusi pada ketahanan pangan dan energi, sementara jalan tol mempercepat distribusi logistik dan meningkatkan daya saing ekonomi," tambah Menteri PU.

"KPBU bukan hanya soal pendanaan, tetapi juga upaya mendorong inovasi serta memperkuat soft-skill dan hard-skill tenaga kerja nasional. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah dan dunia usaha, kami optimistis pembangunan infrastruktur akan semakin berkualitas dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global," tegasnya.

Adapun Kementerian Pekerjaan Umum (PU) target menghimpun dukungan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur senilai Rp 700 triliun. Total target itu disasar selama 5 tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum (PU) kala itu, Triono Junoasmono mengatakan, investasi tersebut akan dilaksanakan melalui proyek dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

"Jadi sudah banyak yang sudah kita list untuk pekerjaan-pekerjaan yang akan kita dorong ke KPBU," ujar Yongki, sapaan akrabnya di Kantor Kemenko IPK, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Targetnya, jumlah dukungan pembiayaan infrastruktur hingga 2029 akan meningkat Rp 260 triliun dari masa pemerintahan kabinet Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi).

"Sekarang yang untuk pembiayaan infrastruktur memang sedang kita genjot. Mudah-mudahan meningkat, yang tadinya 5 tahun yang lalu sekitar Rp 440 triliun, meningkat hampir Rp 700 triliun," paparnya.

Secara porsi, Yongki berkata, sejauh ini dukungan pembiayaan dalam skema KPBU masih lebih banyak berasal dari investor domestik. Namun, sejumlah negara telah melirik untuk ikut masuk di sana.

"Sudah meningkat nih, pelan-pelan sedikit sudah banyak yang masuk juga investor asing. Banyak yang sudah masuk. Kan dari Hong Kong, China, itu sudah ada yang masuk," ungkap dia.

Selain dua negara Asia Timur tersebut, Yongki menyebut Uni Emirat Arab suah turut melirik berinvestasi di proyek jalan tol Tanah Air. Namun, itu masih sebatas kajian dan belum masuk tahap eksekusi.

"Untuk jalan tol belum. Tapi sudah melirik iya, mereka (Uni Emirat Arab) lagi mengkaji. Untuk investornya dia bekerjasama dengan pihak lokal, ada juga," pungkas Yongki