Masih Impor BBM, Erick Thohir Sebut Kendaraan Listrik Bisa Jadi Penyeimbang

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyinggung perkara impor Bahan Bakar Minyak (BBM) yang masih dilakukan Indonesia. Sebagai jalan keluar, ia menilai penggunaan kendaraan listrik bisa jadi penyeimbang.

Erick Thohir menyebut Indonesia tengah serius menggarap ekosistem kendaraan listrik. Salah satunya dengan pembangunan pabrik baterai listrik. Sehingga, ia berharap produksi kendaraan listrik pun dilakukan di dalam negeri.

“Ini yang harus kita lakukan, apalagi yang namanya (membangun) EV Battery ini sebagai negara yang impor BBM, kita impor loh, sejuta (ton minyak mentah) lebih,” katanya dalam Kuliah Umum di Universitas Padjadjaran, Sabtu (23/4/2022).

“Tidak mungkin kita terus membiarkan penggunaan BBM ini kita tidak imbangi yang namanya mobil dan motor listrik,” imbuhnya.

Dengan demikian, Erick Thohir menginginkan adanya penggunaan yang seimbang antara kendaraan dengan BBM dan kendaraan listrik yang disebut lebih ramah lingkungan. Apalagi, potensi pasar di Indonesia diakuinya cukup besar.

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), impor minyak mentah pada Maret 2022 sebanyak 959 ribu ton, turun dari februari 2022 sebanyak 1,18 juta ton. Jika dibandingkan pada Maret 2022, impor minyak mentah Indonesia mencapai 1,58 juta ton.

Namun, meski dengan penyeimbangan penggunaan kendaraan listrik, Erick menilai tak serta merta menghentikan impor BBM. Namun, penggunaannya bukan lagi untuk kendaraan yang digunakan secara langsung.

“Toh kalau mobil dan motor listrik ini berhasil mengalahkan mobil motor BBM, apakah kita tidak impor lagi? Impor lagi tetep BBMnya, untuk petrochemical, dimana turunannya sendiri salah satunya obat, bahan baku obat masih 95 persen impor. Jadi ini yang namanya ekosistem bersama,” papar Erick Thohir.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Lebih lanjut, Menteri Erick menyebut, hal yang sama juga perlu dilakukan di sektor batu bara. Hal ini masih terkait dengan hilirisasi sumber daya alam. Ia memandang dengan gasifikasi batu bara, bisa menekan impor LPG, yang saat ini diakuinya sebesar Rp 70 triliun.

“Padahal kalau batu bara di gasifikasi itu bisa menjadi DME (Dimetil Eter) salah satu pengganti LPG. Ini keseimbangan yang harus kita lakukan, sebuah perubahan inovasi yang pasti belum tentu semua orang suka tetapi harus kita jalankan,” katanya.

Dengan demikian, hal ini diyakini menjadikan Indonesia tak hanya sebagai negara yang terus bergantung terhadap negara lain. artinya, ada upaya untuk bisa berdaulat di sektor energi dengan melakukan hilirisasi.

“Tidak ada negara di dunia yang 100 persen berdaulat, tapi paling tidak kita harus bisa tekan daripada ketergantungan kita dengan bangsa lain,” katanya.

Pada kesempatan itu, Menteri Erick juga menyebut, hilirisasi jadi fokus utama pertambangan yang dimiliki oleh BUMN. Kembali, termasuk dari nikel yang di hilirisasi menjadi baterai kendaraan listrik. Ia menyebut ini jadi inovasi yang dilakukan di lingkungan BUMN.

“Hilirisasi sumber daya alam, semua pertambangan yang ada di BUMN harus mulai masuk hilirisasi, harus bangun smelternya disini, karena apa? Sama seperti nikel, awalnya tambang lalu sekarang EV battery, karena itu kita dorong pembangunan EV battery sekarang secara masif,” katanya.

Ia melihat, langkah ini perlu dilakukan untuk menekan tingkat impor mobil ke tanah air. Serta, guna menjadikan Indonesia sebagai pusat produksi mobil listrik kedepannya.

“Tidak mungkin kita mendiamkan pasar kita yang besar ini hanya impor mobil. Harus bikin disini, kita pernah kalah sama Thailand, dimana pusat produksi mobil, hari ini, kita harus balikkan, pusat produksi mobil disini, karena kita punya baterai-nya,” katanya.

“kalau (ada pihak) gak mau, yaudah, gak usah ambil nikel kita,” imbuhnya.