Tak Ingin Dipakai Perang, Perusahaan Drone DJI Setop Bisnis di Rusia dan Ukraina

Liputan6.com, Jakarta - Perusahaan drone komersial terbesar di dunia, DJI telah menangguhkan semua kegiatan bisnis di Rusia dan Ukraina. Langkah ini dilakukan seiring berlangsungnya konflik antara kedua negara tersebut.

"DJI secara internal menilai kembali persyaratan kepatuhan di berbagai yurisdiksi. Sambil menunggu tinjauan saat ini, DJI akan menangguhkan sementara semua kegiatan bisnis di Rusia dan Ukraina," kata DJI dalam sebuah pernyataan, dikutip dari BBC, Kamis (28/4/2022).

Sejak awal terjadinya konflik, Ukraina telah mendesak perusahaan drone asal China itu untuk mengambil langkah-langkah menghentikan penggunaan produk drone oleh Rusia.

Ketua Federasi Ukraina untuk Pemilik UAV, Taras Troiak, menyebutkan dia ragu keluarnya DJI dari Rusia akan menghentikan militer negara itu menggunakan produk drone mereka. 

Taras Troiak menuduh drone tersebut digunakan oleh militer Rusia untuk pengintaian jarak pendek. 

"Jika mereka ingin mengambil, misalnya, sebuah bangunan atau pabrik, mereka dapat menggunakan drone untuk menemukan tentara Ukraina di wilayah itu," sebutnya. 

Oleh karena itu, selain menangguhkan kegiatan bisnis, Taras Troiak mendesak DJI untuk memutus pasokan produknya ke Rusia.

"Karena kami melindungi negara kami. Dan kami menggunakan semua jenis mobil sipil, ponsel sipil, dan drone sipil. Jadi itu bukan karena kami ingin menggunakan drone untuk keperluan militer, tetapi sebenarnya, kami tidak memiliki pilihan lain," ujar dia.

Pihak DJI membantah klaim perusahaannya menyediakan produk untuk penggunaan militer. 

Perusahaan drone itu juga menyatakan pihaknya tidak memasarkan atau menjual produknya untuk keperluan militer, atau menyediakan layanan untuk tujuan militer.

DJI juga mengatakan pihaknya tidak mengaktifkan modifikasi yang memungkinkan produknya untuk penggunaan militer. 

"Kami prihatin dengan laporan penggunaan militer atas produk kami seperti yang kami nyatakan pada 21 April 2022," kata juru bicara perusahaan itu.

"Penangguhan operasi (bisnis) kami adalah penegasan tentang prinsip-prinsip kami," jelas DJI.

"DJI hanya pernah membuat produk untuk penggunaan sipil. Mereka tidak dirancang untuk aplikasi militer," sambungnya.

"Penggunaan seperti itu bertentangan dengan prinsip kami dan memiliki implikasi kepatuhan hukum yang potensial," tambah juru bicara DJI.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sebelum perusahaan drone China, salah satu perusahaa baja terbesar di India, yaitu Tata Steel, mengatakan pihaknya telah "mengambil keputusan untuk berhenti berbisnis dengan Rusia".

Dilansir dari CNN Business, perusahaan yang juga merupakan salah satu produsen baja terbesar di Eropa itu juga mengatakan pihaknya telah memiliki rencana untuk memastikan minimnya gangguan operasional setelah meninggalkan Rusia.

"Semua lokasi manufaktur baja kami di India, Inggris dan Belanda telah memperoleh pasokan bahan baku alternatif untuk mengakhiri ketergantungannya pada Rusia," jelas Tata Steel dalam sebuah pernyataan, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Tata Steel adalah bagian dari Tata Group, salah satu konglomerat multinasional terbesar di India.

Pengumuman keluarnya perusahaan itu dari India datang hanya beberapa hari setelah Infosys (INFY), salah satu perusahaan teknologi terbesar di India, mengatakan bahwa mereka telah mulai memindahkan operasinya dari Rusia.

"Mengingat apa yang terjadi di kawasan ini (Rusia), kami telah mulai mengalihkan semua pekerjaan kami dari pusat kami di Rusia ke pusat kami di luar Rusia," kata CEO Infosys Salil Parekh pekan lalu.

"Kami juga memberikan beberapa bantuan untuk melatih kembali individu yang terlantar dan, mengingat mereka pindah ke geografi lain jika mereka dapat bekerja di beberapa lokasi kami di Eropa timur," tambahnya.

Kawasan Asia diperkirakan menghadapi prospek "stagflasi" dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari perkiraan sebelumnya, dan inflasi yang lebih tinggi imbas dampak konflik Rusia-Ukraina.

Hal itu diungkapkan oleh acting director IMF (Dana Moneter Internasional) Asia and Pacific Department, Anne-Marie Gulde-Wolf dalam sebuah konferensi pers pada Selasa (26/4).

"Pengetatan moneter akan dibutuhkan di sebagian besar negara, dengan kecepatan pengetatan tergantung pada perkembangan inflasi domestik dan tekanan eksternal," kata Anne-Marie, dikutip dari Channel News Asia, Selasa (26/4/2022).

Prospek regional, yang mengikuti Outlook Ekonomi Dunia yang dirilis pekan lalu, menunjukkan perkiraan pertumbuhan ekonomi Asia dipotong menjadi 4,9 persen, dipengaruhi oleh perlambatan pelonggaran lockdown di China, yang memiliki efek besar pada ekonomi lainnya.

Inflasi Asia sekarang diperkirakan akan naik hingga 3,2 persen tahun ini, satu poin penuh lebih tinggi dari yang diperkirakan pada Januari 2022, menurut Anne-Marie.

Tetapi Anne-Marie juga menyampaikan, bahwa "Meskipun terjadi penurunan peringkat, Asia tetap menjadi kawasan paling dinamis di dunia, dan sumber penting pertumbuhan global".

Namun konflik Rusia-Ukraina dan sanksi ekonomi dari negara Barat terhadap Moskow telah menaikkan harga pangan dan bahan bakar di seluruh dunia, sementara bank sentral utama menaikkan suku bunga untuk memerangi inflasi, yang akan menekan negara-negara dengan beban utang yang tinggi.

Anne-Marie menambahkan, lockdown Covid-19 yang berkepanjangan di China, dan kemerosotan yang lebih lama dari perkiraan di pasar properti juga menghadirkan "risiko signifikan bagi kawasan (Asia)".

"Ini adalah waktu yang menantang bagi pembuat kebijakan ketika mereka mencoba untuk mengatasi tekanan pada pertumbuhan ekonomi dan mengatasi kenaikan inflasi," kata pejabat IMF itu.